Gelombang Aksi Tolak Dinasti Politik, Media Asing Soroti Mundurnya Jokowi dari Revisi UU Pilkada

Gelombang Aksi Tolak Dinasti Politik, Media Asing Soroti Mundurnya Jokowi dari Revisi UU Pilkada
Berbagai media asing soroti gelombang demo terkait revisi UU Pilkada (youtube)

INDONESIAONLINE – Gelombang protes masif yang dipicu kontroversi revisi Undang-Undang Pilkada memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI mundur dari rencana pengesahannya. Media asing pun ramai menyoroti fenomena ini, mengaitkannya dengan upaya dinasti politik dan perlawanan publik yang berhasil membendungnya.

Kantor berita Perancis AFP menyebut revisi UU Pilkada sebagai “rencana kontroversial” yang ditujukan untuk memuluskan langkah politik keluarga Jokowi pasca 2024. Mereka menyinggung terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan rencana pencalonan Kaesang Pangarep di Pilkada yang diuntungkan oleh aturan ambang batas dan syarat usia dalam revisi tersebut.

“Para ahli mengatakan, masyarakat Indonesia mulai kecewa dengan Jokowi dan upayanya untuk mempertahankan pengaruh politik,” tulis AFP dalam laporannya.

Reuters, media ternama asal Inggris, menyoroti revisi UU Pilkada ini sebagai upaya melemahkan oposisi, termasuk Anies Baswedan yang peluangnya untuk kembali memimpin Jakarta terancam tertutup.

“Langkah DPR menurut para kritikus akan menguntungkan presiden yang akan keluar dan keluarganya, serta pemerintah yang akan datang, karena mereka mengkonsolidasikan kekuasaan dan membekukan oposisi,” tulis Reuters.

The Star dari Malaysia menyorot keberhasilan rakyat dalam menekan pemerintah. Aksi protes yang meluas dan massif, termasuk respons keras aparat, menjadi sorotan utama.

Mundurnya Jokowi dari revisi UU Pilkada menjadi bukti bahwa demonstrasi rakyat masih ampuh mengawal proses demokrasi. Media asing pun mencatat ini sebagai kemenangan sementara publik atas upaya melanggengkan kekuasaan. Namun, perjuangan untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil masih panjang.

Berikut beberapa kutipan dari media asing yang meyoroti gelombang demo terkait revisi UU Pilkada:

AFP: Upaya Dinasti Politik di Balik Revisi UU Pilkada

Kantor berita internasional AFP, yang berbasis di Paris, menerbitkan artikel berjudul “Indonesia scraps plan to change election rules after protests”. Dalam laporannya, AFP menyoroti dugaan bahwa revisi UU Pilkada merupakan upaya Presiden Jokowi untuk membangun dinasti politik jelang berakhirnya masa jabatannya.

AFP menyebutkan bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, telah terpilih sebagai wakil presiden termuda di Indonesia, sementara putra bungsunya, Kaesang Pangarep, digadang-gadang akan maju dalam Pilkada.

Revisi UU Pilkada yang berusaha mengembalikan ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia minimum dianggap menguntungkan keluarga Jokowi.

Reuters: Revisi UU Pilkada Melemahkan Penentang Jokowi

Media asing Reuters juga menyoroti keberhasilan rakyat Indonesia dalam mendorong DPR RI untuk membatalkan revisi UU Pilkada. Dalam artikel berjudul “Indonesia shelves plan to revise election law as protests rage”, Reuters melaporkan bahwa revisi undang-undang tersebut dianggap dapat melemahkan para penentang Presiden Jokowi dan penggantinya, Prabowo Subianto.

Reuters menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, membuka peluang bagi Anies Baswedan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, DPR RI berusaha mengembalikan ambang batas tersebut, memicu gelombang protes di berbagai kota.

The Star: Gelombang Protes Memaksa Pemerintah Mengikuti Putusan MK

Media Malaysia, The Star, juga melaporkan demonstrasi menentang pengesahan revisi RUU Pilkada di Indonesia. Mereka menyoroti aksi di berbagai kota, termasuk di Semarang, Jawa Tengah, dan respon keras aparat kepolisian dengan tembakan gas air mata.

The Star menyimpulkan bahwa gelombang protes yang meluas akhirnya memaksa pemerintah Jokowi untuk mengikuti putusan MK dan membatalkan revisi UU Pilkada.