INDONESIAONLINE – Nama Gus Fahrur pengasuh Pondok Pesantren (ponpes) An-Nur 1 Bululawang, Malang mendadak menjadi sorotan di tengah polemik aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.
Komisaris PT Gag Nikel ini tak tinggal diam saat perusahaannya dituding merusak keindahan surga bahari Papua, bahkan berani melawan narasi yang ia sebut ‘hoax AI’ dan ‘manipulasi fakta’ demi membela kebenaran dan reputasi perusahaan yang kini ia duduki sebagai dewan komisaris.
Kontroversi ini mencuat setelah kampanye #SaveRajaAmpat yang diinisiasi Greenpeace viral, menampilkan visual indah Piaynemo berdampingan dengan citra tambang nikel Pulau Gag, memicu dugaan lokasi tambang berada di area wisata. Melalui akun Instagram pribadinya, @gus_fahrur, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini merespons tegas.
“Banyak foto hasil editan AI juga beredar luas. Akibat narasi ini, banyak yang mengira lokasi tambang berada di kawasan wisata,” tulis Gus Fahrur, menyoroti disinformasi yang beredar.
Ia menegaskan, lokasi tambang PT Gag Nikel berada di Pulau Gag, sekitar 40 kilometer dari Piaynemo. Pulau Gag, bukan destinasi wisata, telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi sejak 2017, bahkan aktivitas eksplorasinya telah berlangsung sejak 1998.
Gus Fahrur juga memberikan penjelasan geologi yang memisahkan kedua area tersebut. “Secara geologi, Piaynemo adalah kawasan karst yang tersusun dari batu gamping, bukan jenis batuan yang mengandung nikel. Sementara itu, nikel umumnya ditemukan di batuan ultrabasa seperti laterit atau peridotit,” jelasnya.
Ia mewanti-wanti narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain, termasuk narasi separatis untuk ‘memerdekakan Papua’.
PT Gag Nikel sendiri, berdasarkan informasi laman resminya, adalah anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Didirikan dengan kontrak karya sejak 1998, mayoritas sahamnya diambil alih Antam pada 2008. Gus Fahrur menjabat sebagai salah satu dari empat komisaris, bersama Presiden Komisaris Hermansyah, Lana Saria (pejabat eselon II Kementerian ESDM), dan purnawirawan TNI Brigjen Saptono Adji.
Ironisnya, di tengah derasnya kritik dan tudingan publik, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru memberikan angin segar bagi PT Gag Nikel. Hasil kunjungan lapangan terbaru di Raja Ampat menemukan tiga perusahaan tambang lain melanggar aturan lingkungan, namun PT Gag Nikel tidak termasuk di antaranya.
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq bahkan secara eksplisit memuji operasional PT Gag Nikel. “Memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GN (Gag Nikel) ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya, bahwa tingkat pencemaran (di Raja Ampat) yang tampak oleh mata itu hampir tidak tidak terlalu serius,” terang Faisol.
Polemik ini membuka tabir kompleksitas isu lingkungan dan pentingnya verifikasi fakta. Gus Fahrur, dengan kapasitasnya sebagai tokoh NU dan komisaris perusahaan, mengajak publik untuk tidak terjebak narasi menyesatkan yang berpotensi merusak kepercayaan.
Kasus PT Gag Nikel membuktikan bahwa tidak semua tudingan publik selalu sejalan dengan fakta di lapangan, menyoroti urgensi penyebaran informasi yang akurat demi melindungi Raja Ampat yang sesungguhnya (bn/dnv).
