Heboh All Eyes on Papua, Kapolda Sebut Boven Digoel Jadi Fokus Khusus

INDONESIAONLINE – Viral tagar All Eyes on Papua membuat Kapolda Papua Irjen Mathius Derek Fakhiri buka suara. Fakhiri mengatakan sudah mengirimkan dirkrimsus (direktur kriminal khusus) untuk meninjau langsung persoalan yang terjadi.

Kapolda menyebut Boven Digoel akan menjadi perhatian khusus. “Saya  sudah minta dirkrimsus segera menurunkan tim ke lokasi. Nanti bersama-sama dengan kapolres Boven Digoel (Papua Selatan) dan kapolres Mappi (Papua Selatan) untuk bisa melihat persoalan yang terjadi,” ujar Fakhiri  di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6).

Seperti diketahui, di media sosial marak unggahan poster “All Eyes on Papua”. Tagar itu meniru All Eyes on Rafah yang mendunia sebagai bentuk pembelaan terhadap Palestina dari serangan Israel.

All Eyes on Papua jadi bentuk perhatian terhadap salah satu sudut Papua. Yakni hutan di Papua, tepatnya di Boven Digoel, yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta, akan dibangun perkebunan sawit. Kawasan sawit itu berada di hutan adat marga Woro, bagian dari Suku Awyu.

Pengelola kebun sawit itu adalah PT Indo Asiana Lestari (IAL). Izin pengelolaan hutan itu yang digugat Suku Awyu. Suku tersebut menggugat Pemerintah Provinsi Papua yang mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL.

Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan itu. Mereka menyatakan hutan adat itu tempat mereka hidup secara turun-temurun. Sumber penghidupan, pangan, budaya, dan sumber air akan hilang jika hutan ini dibangun perkebunan sawit.

Fakhiri berharap ada titik temu antara masyarakat adat dengan perusahaan sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dia ingin dalam minggu ini persoalan bisa diselesaikan. “Mudah-mudahan ada titik temu antara masyarakat adat dengan perusahaan,” ucap dia.

Kapolda juga meminta perusahaan yang berinvestasi di tanah Papua dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat setempat. “Saya ingatkan kepada para perusahaan yang sedang bekerja di tanah Papua bahwa sangat penting itu memperhatikan bagaimana masyarakat lokal yang ada di situ karena setiap jengkal tanah yang ada di tanah Papua ini mempunyai tuannya,” kata Fakhiri.

Kapolda menambahkan bahwa tidak ada salahnya  berinvestasi di Papua. Namun, perlu mengajak serta masyarakat adat  duduk bicara sehingga hak-hak yang harus mereka dapatkan bisa kembali kepada mereka. (red/hel)