LKPJ Jatim 2025 tuai kritik keras DPRD. 40 persen data indikator kinerja lenyap, mengungkap rapor merah lingkungan, kesehatan, hingga pendidikan.

INDONESIAONLINE – Di atas kertas, deretan angka makro ekonomi Provinsi Jawa Timur mungkin terlihat menjanjikan. Namun, ketika lembaran-lembaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025 dibedah lebih dalam, sebuah anomali besar terkuak. Ada “lubang hitam” yang menelan hampir separuh data capaian kinerja pemerintah daerah.

Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar Senin (6/4/2026), Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menjatuhkan bom waktu. Mereka menemukan bahwa 67 Indikator Kinerja Daerah (IKD)—atau setara 40 persen dari total target pembangunan—berstatus “tidak dapat diukur”. Alasannya sangat elementer namun fatal: ketiadaan data dalam dokumen resmi pemerintah.

Temuan ini bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Dalam kacamata kebijakan publik, hilangnya 40 persen data pengukur kinerja mencederai prinsip fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), yakni transparansi dan akuntabilitas.

Juru Bicara Pansus LKPJ DPRD Jatim, Adam Rusydi, menyampaikan kritiknya dengan nada yang tajam. Politisi dari Fraksi Golkar ini menegaskan bahwa tanpa adanya validitas data yang konsisten, klaim keberhasilan yang dipaparkan oleh pihak eksekutif tak ubahnya seperti fatamorgana.

“Pansus kesulitan untuk meyakini bahwa keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKD, serta penyelesaian berbagai problem masyarakat, adalah hasil dari efektivitas pelaksanaan program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegas Adam dari mimbar paripurna.

Memuja Serapan Anggaran, Mengabaikan Dampak

Lebih jauh, Pansus menguliti kelemahan mendasar dalam paradigma birokrasi yang tercermin dari LKPJ tersebut. Laporan setebal ratusan halaman itu dinilai hanya didominasi oleh “naratif statistik”.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tampak lebih sibuk bertepuk tangan atas tingginya kuantitas realisasi serapan anggaran ketimbang menelaah apakah uang rakyat triliunan rupiah tersebut benar-benar merubah nasib masyarakat miskin di pelosok desa.

Fenomena ini sejalan dengan kritik klasik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam berbagai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara nasional. Seringkali, pemerintah daerah terjebak pada send-oriented (berorientasi pada penyaluran program) alih-alih result-oriented (berorientasi pada hasil nyata).

Ketika anggaran habis diserap namun data dampak nyatanya tidak ada (seperti temuan 67 IKD yang kosong), DPRD wajar mempertanyakan: ke mana bermuaranya triliunan rupiah APBD Jawa Timur sepanjang tahun 2025?

Rapor Merah di Berbagai Sektor Krusial

Selain misteri data yang menguap, Pansus juga membeberkan 13 indikator kinerja yang secara definitif gagal mencapai target. Kegagalan ini tidak terjadi pada sektor periferal, melainkan memukul jantung kesejahteraan masyarakat: Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan.

1. Krisis Ekologi dan Kegagalan Tekan Emisi

Di sektor lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur gagal menembus batas aman. Realisasinya hanya bertengger di angka 73,43 dari target minimal 74,00.

Angka ini menjadi alarm bahaya jika disandingkan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jawa Timur secara historis memiliki tantangan berat terkait pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis seperti Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta masifnya limbah industri.

Lebih parah lagi, upaya mitigasi perubahan iklim di Jatim seolah berjalan di tempat. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif hanya terealisasi 0,66, atau meleset drastis di angka 13 persen dari target.

Kegagalan ini patut menjadi sorotan mengingat Jawa Timur memiliki kawasan pesisir utara (Pantura) yang sangat rentan terhadap ancaman banjir rob akibat kenaikan muka air laut—dampak langsung dari krisis emisi global.

2. Ancaman Kesehatan: Darurat Tuberkulosis (TBC)

Di sektor kesehatan, Pansus menyoroti kegagalan mencapai target angka kesembuhan Tuberkulosis (TBC). Ini adalah fakta yang mengkhawatirkan. Merujuk pada data historis Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Jawa Timur selalu masuk dalam tiga besar provinsi dengan beban kasus TBC tertinggi di Indonesia, bersama Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Penyakit yang ditularkan melalui udara ini sangat lekat dengan kondisi sanitasi dan kemiskinan perkotaan. Gagalnya Pemprov Jatim mencapai target kesembuhan TBC mengindikasikan adanya celah dalam sistem surveilans kesehatan, kepatuhan minum obat pasien, hingga intervensi lingkungan yang belum tuntas oleh Dinas Kesehatan setempat.

3. Krisis Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada sektor pendidikan, mimpi untuk mencetak generasi unggul menemui jalan terjal. Harapan Lama Sekolah gagal mencapai target yang dipatok. Tidak hanya itu, kompetensi minimum literasi (membaca) dan numerasi pada asesmen tingkat nasional juga mencatatkan rapor merah.

Hal ini terkonfirmasi oleh tren historis dari Rapor Pendidikan yang dirilis Kemendikbudristek, di mana kemampuan literasi dan numerasi anak-anak sekolah dasar hingga menengah di banyak daerah di Indonesia, termasuk wilayah-wilayah pelosok Jawa Timur, masih berada di bawah standar kompetensi minimum.

Anggaran pendidikan yang menyedot minimal 20 persen dari APBD nyatanya belum mampu memperbaiki kualitas pengajaran secara fundamental.

4. Tragedi Ketenagakerjaan: Link and Match yang Gagal

Kegagalan di sektor pendidikan berimbas langsung pada sektor ketenagakerjaan. Pansus membeberkan data yang sangat memprihatinkan: persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja sesuai bidang keahliannya anjlok. Realisasinya hanya 42,66 persen dari target 67,77 persen.

Artinya, ada lebih dari separuh angkatan kerja terdidik di Jawa Timur yang terpaksa bekerja “lintas jalur” atau underemployed (bekerja di bawah kualifikasinya). Kondisi ini mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun yang kerap menunjukkan bahwa penyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Kegagalan ini menjadi bukti sahih bahwa program link and match antara dunia pendidikan dan industri di Jawa Timur belum berjalan efektif, meski provinsi ini merupakan salah satu lumbung investasi manufaktur terbesar di Indonesia.

Evaluasi Substantif, Bukan Sekadar Mencari Kesalahan

Melihat deretan paradoks antara klaim indikator makro dan bobroknya data mikro, Adam Rusydi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jatim memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendesak agar Pemprov Jatim memperbaiki sistem pengumpulan dan validasi data agar tidak ada lagi alasan “data tidak tersedia” di masa mendatang.

Bagi legislatif, ketiadaan analisis substantif membuat fungsi pengawasan menjadi lumpuh. Bagaimana mungkin DPRD bisa memastikan bahwa pelayanan publik membaik jika instrumen ukurnya saja dihilangkan?

Meski kritiknya tajam, Adam menegaskan bahwa langkah Pansus ini bukanlah bentuk politisasi. Ini murni langkah checks and balances demi kepentingan jutaan rakyat Jawa Timur.

“Pembahasan LKPJ oleh Pansus DPRD bukanlah dimaksudkan untuk sekadar mencari-cari kesalahan. Ini adalah upaya bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita harus memastikan, ke depan, setiap program yang disusun benar-benar on track dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo tersebut.

Laporan Pansus LKPJ 2025 ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi eksekutif. Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhenti bersembunyi di balik glorifikasi angka-angka makro dan mulai membenahi kualitas data dari level tapak. Karena pembangunan yang sukses tak sekadar dinilai dari seberapa besar uang yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa akurat pemerintah mengenali dan menyelesaikan masalah rakyatnya.