Hari itu adalah 10 Syawal. Bagi kalender masyarakat urban, hari tersebut mungkin sekadar penanda berakhirnya masa cuti Lebaran. Namun, bagi masyarakat lokal Boyolangu, 10 Syawal adalah hari penagihan janji—sebuah utang spiritual yang harus dibayar lunas kepada leluhur mereka melalui ritual sakral bernama “Puter Kayun“.

Secara harfiah, Puter bermakna berkeliling, dan Kayun berasal dari kata karep atau kehendak hati. Tradisi ini adalah manifestasi dari kehendak hati warga Boyolangu untuk menapak tilas jalan panjang menuju Pantai Watu Dodol di wilayah utara Banyuwangi, menggunakan armada tradisional dokar.

Namun, pelestarian budaya di abad ke-21 tidak pernah berjalan di atas jalan yang sepi. Tahun ini, roda kayu dokar-dokar peninggalan masa lampau itu harus berhadapan dengan raksasa modernisasi: kemacetan horor jalur logistik dan pariwisata Nusantara.

Kisah Sang Pembuka Jalan dan Batu yang Tak Bisa Dihancurkan

Untuk memahami mengapa warga Boyolangu begitu gigih mempertahankan Puter Kayun, kita harus memutar jarum jam mundur ke era kolonial Hindia Belanda.

Ketua Panitia sekaligus tokoh pemuda Boyolangu, Risyal Alfani, mengurai benang merah sejarah tersebut. Konon, di masa lalu, pemerintah kolonial Belanda tengah berambisi membangun jalan raya pos di ujung timur Pulau Jawa. Namun, proyek ambisius itu menemui jalan buntu ketika di pesisir utara Banyuwangi, terdapat sebuah gundukan bukit batu karang raksasa yang tidak bisa dihancurkan dengan peledak atau alat berat apa pun pada masa itu.

“Karena kebuntuan itu, Belanda akhirnya meminta bantuan kepada seorang tokoh sakti mandraguna bernama Ki Buyut Jakso. Beliau kemudian bersemedi dan menempati sebuah wilayah di Gunung Silangu, yang kini kita kenal sebagai Kelurahan Boyolangu,” tutur Risyal.

Melalui laku spiritualnya, Ki Buyut Jakso berhasil membuka akses jalan tersebut. Gundukan batu karang yang menjulang di tepi Selat Bali itu pun “didodol” (dibongkar) menjadi jalan yang bisa dilalui, menyisakan sebuah batu besar menjulang tinggi di tengah jalan raya, yang hingga kini dikenal sebagai ikon Watu Dodol.

Sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan tersebut, Ki Buyut Jakso menitipkan sebuah wasiat. Ia berpesan agar anak cucunya di Boyolangu rutin melakukan napak tilas dari desa mereka menuju Pantai Watu Dodol.

“Dahulu, hampir seluruh masyarakat Boyolangu menggantungkan hidupnya sebagai kusir dokar. Oleh karena itu, armada yang digunakan untuk napak tilas ini adalah dokar. Itu bukan sekadar pameran kendaraan, tapi representasi identitas sosiologis warga Boyolangu,” Risyal menambahkan.

Setengah Abad Menggenggam Tali Kekang

Di antara barisan dokar yang bersiap pagi itu, sosok Abdul Mufid menonjol. Usianya sudah menginjak 65 tahun. Kerutan di wajahnya menjadi peta perjalanan hidup yang tak pernah lepas dari tali kekang kuda. Saat kusir-kusir muda mulai beralih profesi menjadi pengemudi ojek daring atau buruh pabrik, Mufid tetap setia di atas kursi kayu dokarnya.

“Saya sudah menjadi kusir sejak tahun 1971,” ungkap Mufid dengan suara serak namun penuh kebanggaan.

Baginya, Puter Kayun bukan sekadar parade. “Setiap tahun saya tidak pernah absen mengikuti tradisi ini bersama warga. Pendapatan harian tidak ada artinya dibandingkan dengan janji napak tilas ini. Karena inti dari Puter Kayun adalah mengingat dari mana kita berasal, dan siapa yang membukakan jalan bagi kita.”

Mufid mewakili laskar terakhir dari transportasi tradisional Banyuwangi. Kehadiran Mufid dan dokarnya adalah artefak hidup yang menolak mati digilas zaman.

Namun, romantisme sejarah masa lalu itu nyatanya harus menelan pil pahit realitas masa kini. Pada pelaksanaan Puter Kayun tahun ini, iring-iringan armada sejarah tersebut tidak mampu mencapai garis akhir di Pantai Watu Dodol.

Penyebabnya bukan hal mistis, melainkan fenomena makro-ekonomi dan infrastruktur: kemacetan total jalur Pantai Utara (Pantura). Antrean kendaraan roda empat dan truk logistik yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, mengular hingga belasan kilometer. Jalur menuju Watu Dodol lumpuh total.

Kondisi ini memaksa para tetua adat dan panitia mengambil keputusan pahit. Demi keselamatan kuda-kuda dan menghindari stagnasi berjam-jam di bawah terik matahari, rute dokar terpaksa dipangkas. Iring-iringan kendaraan roda dua yang menggantikan kuda bermesin, pada akhirnya menjadi ujung tombak agar napak tilas tetap terlaksana, membelah selap-selip kendaraan yang terjebak macet.

Fenomena ini sejatinya dapat dipahami jika merujuk pada data pergerakan manusia saat libur Lebaran. Berdasarkan data dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), pada masa angkutan Lebaran, pergerakan penumpang yang melintasi Selat Bali (Ketapang-Gilimanuk) bisa mencapai ratusan ribu orang dengan puluhan ribu kendaraan roda dua dan roda empat hanya dalam waktu beberapa hari.

Kapasitas jalan raya di Banyuwangi utara—yang notabene adalah jalan peninggalan sejarah yang sama—kini tidak lagi mampu menampung beban volume kendaraan modern. Akibatnya, pejalan kaki dan kereta kuda seperti Puter Kayun yang seharusnya mendapat ruang prioritas kultural, justru tersingkir.

Atraksi Wisata di Tengah Ekosistem Budaya

Meskipun harus berkompromi dengan kemacetan, nilai esensial Puter Kayun tidak pudar di mata pemerintah daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Hartono, menegaskan bahwa pemerintah memosisikan tradisi ini sebagai aset budaya tak ternilai.

“Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mengangkat dan melestarikan tradisi lokal. Puter Kayun Boyolangu bukan sekadar ritual, ini adalah atraksi wisata sejarah yang sangat otentik,” ujar Hartono.

Pandangan Hartono sejalan dengan arah kebijakan pelestarian budaya nasional. Mengutip data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia, pencatatan dan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) menjadi langkah strategis negara agar tradisi lokal tidak punah tergerus arus globalisasi.

Banyuwangi sendiri dikenal sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang paling agresif memasukkan atraksi budaya ke dalam kalender wisata tahunan (Banyuwangi Festival). Integrasi budaya dan pariwisata ini terbukti berhasil mengangkat perekonomian daerah, menurunkan angka kemiskinan, dan menjadikan Banyuwangi sebagai role model pariwisata nasional.

Bahkan, Puter Kayun bukan berdiri sebagai acara tunggal. Rangkaian peringatannya dikemas apik dalam tajuk Boyolangu Traditional Culture. Warga memulai ritual pada 7 Syawal dengan “Lebaran Kopat”—sebuah ritus komunal berupa selamatan memakan ketupat bersama di sepanjang jalan desa.

Rangkaian ini kemudian disambung pada 9 Syawal melalui tradisi mistis “Kebo-keboan” (manusia berdandan layaknya kerbau bajak sebagai simbol kesuburan agraris), sebelum ditutup dengan puncak Puter Kayun di hari ke-10.

Terhalangnya armada dokar oleh antrean kendaraan pemudik di Pelabuhan Ketapang tahun ini adalah sebuah teguran keras bagi tata ruang tata wilayah perkotaan. Ada benturan nyata antara pelestarian kebudayaan di satu sisi, dan tuntutan kecepatan logistik nasional di sisi lain.

Namun, di balik ironi macetnya jalan leluhur tersebut, tersimpan sebuah ketangguhan sosial yang luar biasa dari warga Boyolangu. Mereka membuktikan bahwa tradisi tidak kaku. Ketika dokar tak bisa menembus jalan, sepeda motor pun mengambil peran. Karena pada hakikatnya, Puter Kayun bukan tentang seberapa antik kendaraan yang dipakai, melainkan seberapa teguh sebuah janji dirawat dalam ingatan kolektif masyarakat.

Selama kisah Ki Buyut Jakso masih diceritakan kepada anak cucu di Boyolangu, dan selama kemenyan masih dibakar setiap tanggal 10 Syawal, maka jalan menuju Watu Dodol—entah macet atau lengang—akan selalu menemukan peziarah sejatinya.