INDONESIAONLINE – Impian masyarakat Malang Raya akan akses infrastruktur yang lebih modern segera terwujud. Proyek jalan tol vital yang menghubungkan Malang dengan Kepanjen kini resmi masuk daftar prioritas utama pembangunan di Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2029.
Rencana monumental ini bukan sekadar janji, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah pusat untuk mengungkit perekonomian regional, dengan potensi ‘belok’ jalur demi mengakomodasi titik strategis baru.
Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, yang akrab disapa Oong.
Menurutnya, penetapan prioritas ini merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019 itu memang secara khusus membidik percepatan pembangunan ekonomi di berbagai kawasan strategis di Jawa Timur, termasuk di sekitar Bromo-Tengger-Semeru.
“Dari situ Pak Menteri sudah merespons dengan baik bahwa beliau sudah memahami untuk jalan tol Malang-Kepanjen itu merupakan prioritas yang utama yaitu di tahun 2025-2029 sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur sama Keputusan Menteri PU,” ungkap Oong kepada awak media, menyoroti respons positif dari pusat.
Dialog Langsung dengan Menteri PUPR: Sinyal Kuat dari Jakarta
Komitmen pemerintah pusat terhadap proyek jalan tol Malang-Kepanjen ini semakin kentara setelah pembahasan intensif antara Oong, yang saat itu mendampingi Bupati Malang HM. Sanusi, dengan Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo. Pertemuan serius tersebut terjadi saat kunjungan kerja Menteri Dody meninjau daerah irigasi Molek di Kecamatan Sumberpucung pada Sabtu, 18 Januari 2025 lalu.
Dalam dialog itu, Oong menegaskan betapa pentingnya realisasi tol ini sebagai pengungkit utama perekonomian masyarakat Kabupaten Malang dan sekitarnya. Respons Menteri Dody tak mengecewakan.
“Pak Menteri sudah menyampaikan langsung dan meneruskan langsung ke Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Pak Dirjen mengiyakan bahwa itu (rencana pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen) merupakan prioritas utama,” beber Oong, menandakan lampu hijau telah menyala dari Kementerian PUPR.
Kesiapan pembangunan infrastruktur jalan ini bukan isapan jempol belaka. Menurut Oong, berbagai studi dan dokumen krusial sudah rampung. “Mulai dari Detail Engineering Design (DED), Rencana Pembelajaran Semester (RPS) hingga Amdal semuanya sudah siap,” ujarnya dengan nada optimistis.
Namun, seperti proyek infrastruktur besar lainnya, tantangan utama kini bertumpu pada proses pembebasan lahan. Tahapan ini masih terus berproses dan kerap menjadi batu sandungan yang membutuhkan penanganan cermat serta komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Pengungkit Baru di Trase Tol: SMA Taruna Nusantara Gampingan
Salah satu detail menarik dan mungkin menjadi pengubah permainan adalah potensi perubahan trase jalan tol Malang-Kepanjen. Meskipun trase awal sudah ditentukan dan masuk dalam DED, kehadiran lembaga pendidikan bergengsi di bawah naungan Kementerian Pertahanan RI, yaitu SMA Taruna Nusantara, di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bisa menjadi faktor penentu.
“Nanti mungkin ada perubahan-perubahan trase, karena sekarang ada SMA Taruna Nusantara. Mudah-mudahan dengan adanya SMA Taruna Nusantara ini dapat menjadi pengungkit untuk percepatan pembangunan jalan tol. Sehingga nanti bisa jadi exit tolnya itu mendekati SMA Taruna Nusantara yang ada di Desa Gampingan, Pagak,” jelas Oong, mengisyaratkan bahwa lokasi strategis ini dapat memicu percepatan dan bahkan penyesuaian rute demi efisiensi dan konektivitas.
Dengan berbagai perkembangan positif ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berharap pembangunan tol Kepanjen dapat segera dimulai. “Mudah-mudahan nanti kalau memang ada anggaran, kemungkinan anggaran itu nanti dari loan atau pinjaman lunak luar negeri. Mudah-mudahan di tahun 2025 atau 2026 minimal itu sudah mulai ada pergerakan,” pungkas Oong (ta/dnv).
