INDONESIAONLINE – Usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, wacana koalisi berhembus kencang. Di mana, banyak beredar isu bahwa PDI-P akan jadi koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Isu ini berhembus dengan adanya rencana pengembangan koalisi dari kubu Prabowo-Gibran dalam pemerintahan mendatang.
Hal ini memantik pernyataan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Lili Romli. Menurutnya akan jadi ironi bila PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran pasca putusan MK.
“PDI-P menunjukkan menolak proses penyelenggaraan pemilu. Bahkan Megawati Soekarnoputri menjadi amicus curiae. Jadi ironis dan kontraproduktif kalau pasca putusan MK PDI-P bergabung dalam pemerintahan,” ucap Lili.
PDI-P akan lebih tepat mengambil peran oposisi, lanjutnya. Sehingga partai banteng moncong putih ini dianggap konsisten dan dipercaya publik.
“Jika bergabung tidak ada lagi nilai jualnya. Publik pun akan semakin berpendapat semua partai sama saja, kita cuma dipermainkan elit,” ujar Lili.
Disinggung apakah ke depan PDI-P akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau jadi oposisi, Lili memprediksi akan di luar barisan.
“Saya percaya sikap politik Megawati yang hitam putih dan tidak pernah abu-abu. Jadi selama Megawati sebagai ketua umum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegas,” ucapnya.