INDONESIAONLINE – Pernyataan Presiden Jokowi mengenai dirinya mengantongi seluruh data partai politik (parpol), mendapat respon dari berbagai kalangan.
Pernyataan Jokowi ini disampaikan dalam acara rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023) kemarin.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” ucapnya.
Pernyataan ini mendapat respon dari Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno.
Ia menyampaikan, Jokowi ingin menunjukan kepada publik Indonesia bahwa ia tahu betul terkait isi dalamannya parpol.
“Jokowi itu paham betul terkait situasi politik. Sekali pun bukan ketua umum partai, tapi Jokowi itu adalah king maker yang sesungguhnya. Begitu banyak informasi, data-data, ‘jeroan’ dari partai pun Jokowi paham betul dalam konteks itu,” ucap Adi.
Adi juga menyebut, Jokowi ingin menjelaskan mengenai konfigurasi politik saat ini. Sebab kata Adi, banyak politikus yang menampilkan sikap berbeda di depan dan di belakang publik.
“Konfigurasi politik saat ini secara tidak langsung mungkin ingin dijelaskan oleh pernyataan Jokowi itu masih cukup dinamis dan cukup cair. Karena sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal gabungan parpol yang mengusung capres dan cawapres apapun bisa terjadi. Karena sering kali partai-partai ini berbeda panggung depannya dan panggung belakang,” ucapnya.
Lebih lanjut Adi mengatakan Jokowi secara tidak langsung menunjukkan bahwa dirinya adalah king maker. Sebab dari pesan yang disampaikan, kata Adi, hanya Jokowi yang mengerti situasi pilpres.
“Jokowi secara tidak langsung ingin menunjukkan kepada publik, bahwa yang paham situasi politik, yang ngerti situasi pilpres terkait pemilu, ya hanya Jokowi bukan yang lain. Itu lah yang disebut king maker sesungguhnya karena yang bisa memainkan segala sesuatu dengan mudah adalah seorang king maker,” tandasnya.
Kata Mahfud MD
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen soal arah partai politik.
Menurut Mahfud, seorang presiden pasti mendapat laporan dari intelijen setiap harinya. “Pasti lah, namanya Presiden. Bisa tahu apa saja, termasuk partai politik,” kata Mahfud kepada wartawan usai melaksanakan jalan sehat di Kemenpora RI, Minggu (17/9/2023).
Ia mengatakan jika presiden memiliki tugas memantau isu-isu hukum, serta isu sensitif di tengah masyarakat. Oleh sebab itu seorang presiden pasti mendapatkan laporan intelijen setiap hari.
“Itu tugasnya presiden, keamanan, masalah isu hukum. Apa-apa yang sensitif di masyarakat, presiden setiap hari mendapat laporan dari intelijen. Di mana pun presiden harus begitu, jadi itu benar,” ujar Mahfud.
Selanjutnya Mahfud berpendapat tak ada masalah soal informasi yang didapat Jokowi. Mahfud lalu menyampaikan seorang menteri pun mendapat laporan dari intelijen, meski penyampaiannya tak dilakukan setiap hari.
“Ya nggak bisa dong (disalahkan), memang laporan Presiden. Menteri saja punya, apalagi Presiden. Presiden lebih lengkap lagi,” tutur Mahfud.
“Kalau menteri, mungkin kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau Presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa, itu biasa. Punya data parpol itu biasa, sudah tahu semua,” ucap Mahfud.
Mahfud kemudian menyebut informasi yang didapat Presiden Jokowi tentu beragam, bukan hanya sebatas kontestasi politik jelang Pemilu 2024. Dia kemudian bicara terkait posisi Badan Intelijen Negara (BIN) yang dilindungi oleh Undang-Undang.
“Tidak ada pemilu pun (presiden) tahu (informasi), apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun Presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hal presiden, perintah undang undang,” jelas Mahfud.
“Ada undang-undang intelijen negara kan? Intelijen negara itu laporannya ke Presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja. Bisa tengah malam juga bisa dapat info itu,” tambah Mahfud.
Lebih jauh Mahfud mengatakan informasi yang didapat Jokowi tak ada kaitannya dengan cawe-cawe keputusan setiap partai politik. Bahkan, menurutnya, Jokowi juga tahu siapa saja politikus yang nakal atau bagaimana kinerja seseorang di pemerintahan.
“Nggak urusan cawe-cawe, itu tidak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang itu punya presiden,” pungkasnya (ina/dnv).
