INDONESIAONLINE – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mendorong Kabupaten Malang untuk memenuhi 20 persen kebutuhan bahan baku pangan di Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan dan menyukseskan program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Pengelolaan Pangan Kemenhan RI, Mayjen TNI Cku (Purn) Yos Trioso, mengatakan bahwa Kabupaten Malang dipilih sebagai daerah pertama yang dikunjungi dalam rangka penguatan program ketahanan pangan nasional. Dengan potensi yang dimilikinya, Kabupaten Malang diyakini mampu berkontribusi hingga 20-30 persen dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Jawa Timur.
“Kabupaten Malang minimal bisa menyumbang bahan baku 20 sampai 30 persen untuk Jawa Timur. Itu juga bisa untuk Kabupaten Malang sendiri dan bisa juga memberikan kepada provinsi,” jelas Yos dalam sambutannya pada Jumat (3/5/2024).
Pertemuan antara Kemenhan RI dan Pemkab Malang ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan menyukseskan program makan siang gratis. Yos menekankan bahwa program ini merupakan salah satu fokus utama Presiden terpilih Prabowo dan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat.
“Kabupaten Malang cukup aktif dalam kegiatan pangan, sehingga perlu ada peningkatan dalam hal pengelolaan pangan itu sendiri. Mungkin perlu koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat,” terang Yos.
Lebih lanjut, Kemenhan RI memiliki fokus dalam perluasan lahan untuk penguatan ketahanan pangan hingga 5 juta hektar. Untuk program makan siang gratis, nantinya akan didirikan 40 ribu dapur di seluruh Indonesia yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional di bawah Kementerian Kesehatan.
“Nantinya jumlah dapur di seluruh Indonesia ada 40 ribu dapur,” ujar Yos.
Dapur-dapur tersebut akan mencari bahan baku pangan dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Malang. Jika Kabupaten Malang mampu memenuhi 20-30 persen kebutuhan pangan di Jawa Timur, maka hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Kemenhan RI menargetkan agar program ketahanan pangan di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Malang, sudah dapat berjalan sebelum 20 Oktober 2024, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
“Tinggal enam bulan lagi, kita masih berkoordinasi di tiap-tiap kabupaten. Kita melakukan aksi untuk eksekusi yang terkait dengan bahan baku atau kebutuhan pangan untuk meningkatkan gizi nasional. Saya mohon bantuan dan kerja sama masyarakat, pengusaha, stakeholder di Kabupaten Malang. Sebelum pelantikan 20 Oktober 2024 itu dituntut kesiapan dalam rangka mengkoordinir. Minimal nanti sudah 20 persen (program berjalan) saat presiden dan wakil presiden melakukan kunjungan ke daerah-daerah,” pungkas Yos (to/dnv)
