INDONESIAONLINE – Sejumlah wilayah di Kalimantan diselimuti asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di media sosial, ramai unggahan kondisi kegiatan masyarakat yang diselimuti dengan asap pekat.
Kreator konten Ahmadi Habibi turut menyoroti persoalan ini melalui unggahannya di Threads. Dia mengutip data Walhi Kalimantan Selatan yang menunjukkan tingginya titik panas di wilayah konsesi.
Menurut data yang diunggah, sebanyak 71% titik panas di Kalimantan Selatan berada di area konsesi perusahaan. Rinciannya, 875 titik berada di konsesi pertambangan dan 32 titik lainnya berada di kawasan perkebunan sawit.
“Negara kasih izin perusahaan buka konsesi lahan, lalu api datang dan rakyat yg sesak napas,” tulis Ahmadi.
Dia juga mengkritik pembukaan lahan rawa berskala besar yang dilakukan dengan alasan mendukung swasembada. Menurut dia, pengeringan ekosistem gambut justru meningkatkan risiko kebakaran.
“Ada orang yg sibuk membela pembukaan lahan rawa berskala besar dengan dalih swasembada,” tulisnya.
“Tapi dia amnesia bahwa demi membuka lahan itu, ekosistem gambut harus dikeringkan. Begitu gambut kering, tanah itu berubah jadi kayu bakar raksasa,” sambungnya.
Kolase foto kondisi asap Karhutla di Kalimantan. (Foto: Threads)
Ahmadi menilai kondisi karhutla yang terjadi di Kalimantan menjadi gambaran mengenai kerentanan ekosistem gambut yang telah mengalami perubahan fungsi.
“Karhutla hebat di Kalimantan hari ini adalah bukti nyata dari logika ekstraktif yang dia bela. Membela proyek destruktif di atas ekosistem gambut yang dikeringkan itu bukan memperjuangkan isi perut rakyat, tapi sedang merampok paru-paru mereka,” tulisnya.
Sorotan terhadap titik panas di kawasan konsesi juga muncul dalam pemantauan Walhi. Walhi Kalsel sebelumnya mencatat 1.281 titik panas di seluruh Kalimantan Selatan pada periode 1 Mei-22 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 907 titik ditemukan di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Dilansir dari data pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan update per Kamis (20/8/2026) juga menunjukkan sejumlah wilayah Kalimantan dengan tingkat hotspot tinggi.
Berikut daftar 10 wilayah yang tercatat dengan tingkat hotspot panas tinggi:
• Ketapang, Kalimantan Barat: 95 titik
• Sanggau, Kalimantan Barat: 26 titik
• Melawi, Kalimantan Barat: 17 titik
• Tebo, Jambi: 1 titik
• Kayong Utara, Kalimantan Barat: 8 titik
• Kubu Raya, Kalimantan Barat: 13 titik
• Gunung Mas, Kalimantan Tengah: 9 titik
• Sintang, Kalimantan Barat: 7 titik
• Sekadau, Kalimantan Barat: 20 titik
• Kapuas, Kalimantan Tengah: 47 titik
SiPongi sendiri merupakan sistem pemantauan karhutla yang menyediakan informasi hotspot berdasarkan waktu, lokasi, sumber data, hingga tingkat kepercayaan titik panas.
Greenpeace Catat 592 Titik Sumber Asap
Sebelumnya Greenpeace Indonesia juga menyoroti peningkatan karhutla di Kalimantan. Dalam laporan yang dirilis 18 Agustus 2026, Greenpeace menyebut pemantauan pada 11-16 Agustus 2026 menemukan 592 titik sumber asap karhutla di Kalimantan.
Sebaran titik panas di Kalimantan. (Foto: Threads)
Dari jumlah tersebut, 455 titik berada di lanskap gambut. Sebarannya meliputi 322 titik di Kalimantan Barat, 181 titik di Kalimantan Tengah, dan 86 titik di Kalimantan Selatan.
Greenpeace menyebut asap karhutla bahkan telah bergerak melintasi perbatasan hingga mencapai Sarawak, Malaysia. Pola ini dinilai mulai menyerupai kondisi kabut asap pada September 2019.
Selain Kalimantan, Greenpeace juga mencatat 284 titik sumber asap di Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 278 titik di Merauke disebut berada di area Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ekosistem dataran rendah Papua Selatan, termasuk Mappi dan sebagian Merauke, memiliki kawasan hutan rawa dan gambut dangkal yang luas. Ekosistem tersebut berfungsi menyimpan karbon sekaligus mengatur tata air, tetapi menjadi rentan terbakar ketika mengalami pengeringan dan perubahan fungsi lahan.
Asap Karhutla Mulai Berdampak ke Negara Tetangga
Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat di Indonesia. Asap juga dilaporkan mulai melintasi batas negara menuju Malaysia.
Di Sarawak, Malaysia, sebanyak 108 sekolah harus ditutup sementara akibat kondisi udara. Indeks Pencemaran Udara (API) di Serian dan Tebedu juga dilaporkan mencapai 202-212 atau masuk kategori sangat tidak sehat.
Sementara itu, Singapura telah menyiagakan satuan tugas khusus kabut asap atau haze task force. Pemerintah negara tersebut memantau pergerakan angin dan kualitas udara karena asap dari kebakaran di Sumatra berpotensi bergerak menuju Singapura.
Greenpeace Soroti Penanganan Karhutla
Greenpeace Indonesia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
Peneliti senior Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi mengatakan operasi modifikasi cuaca bukan solusi utama untuk mengatasi persoalan karhutla.
“Operasi modifikasi cuaca itu bukan jawaban yang pas. Negara punya sumber daya yang banyak bisa memberikan solusi-solusi yang nyata. Operasi modifikasi cuaca ini membutuhkan sumber daya yang besar. Cara itu merupakan respons, bukan antisipasi. Seharusnya antisipasi lebih ke akar-akar masalah. Masalah sumber daya air, kekritisan air, kemudian kerentanan kebakaran di rawa, di daerah gambut yang rusak, itu yang seharusnya diperbaiki.” ungkapnya.
Menurut Greenpeace, pendekatan pencegahan harus diarahkan pada perlindungan dan pemulihan gambut, pengelolaan tata air serta pengawasan terhadap kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Kabut asap karhutla juga berdampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Data IQAir yang dikutip Greenpeace menunjukkan kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berada dalam kategori tidak sehat sejak 31 Juli 2026. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya.
Kondisi tersebut turut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dinas Kesehatan Kalimantan Barat mencatat kasus ISPA meningkat sekitar 5%.
Di Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan mencatat 2.052 kasus ISPA selama periode 7-14 Agustus 2026. Bahkan pada 11 Agustus saja terdapat tambahan sekitar 600 kasus, dengan sembilan pasien harus menjalani rawat inap.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesiav Habiba mengatakan persoalan karhutla tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai bencana tahunan.
“Sudah 81 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah seharusnya tidak hanya memamerkan capaian. Kemerdekaan juga berarti memastikan rakyat terbebas dari asap, kehilangan hutan, dan bencana ekologis yang terus berulang. Negara harus serius memutus siklus karhutla, bukan hanya menganggap ini sebagai “peristiwa” tahunan,” ujarnya.
Greenpeace pun mendesak pemerintah memperkuat pencegahan karhutla dengan melindungi dan memulihkan ekosistem gambut, memperbaiki tata kelola air serta menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan atau memperparah kerusakan hutan dan lahan.
Sementara itu, Walhi juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pemegang izin yang wilayah konsesinya mengalami karhutla. Walhi menilai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bagi pihak yang terbukti lalai atau sengaja membiarkan kebakaran, diperlukan agar kasus serupa tidak terus berulang. (bn/hel)
