INDONESIAONLINE – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) masih dalam tahap pengkajian. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah mematangkan skema pelaksanaan kebijakan tersebut sebelum diterapkan.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Khairul Munadi menyampaikan, pemerintah masih melakukan berbagai simulasi untuk menentukan mekanisme yang tepat agar program kuliah gratis dapat direalisasikan.
“Kebijakannya sendiri sedang kami exercise untuk bisa diimplementasikan pada waktunya nanti,” ujar Khairul saat ditemui di sela-sela konferensi pers KSTI, KPPTI, dan KTJI 2026 di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Setelah kegiatan tersebut, Khairul menjelaskan bahwa sejumlah aspek masih perlu dipersiapkan. Salah satunya berkaitan dengan skema penerapan program, termasuk berbagai kemungkinan yang dapat muncul ketika kebijakan mulai dijalankan.
Persoalan pembiayaan juga masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah. Khairul menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai kepastian anggaran maupun mekanisme pendanaan program tersebut.
“Jadi, ya enggak bisa saya sampaikan bagaimana kepastian dan sebagainya. Jadi, intinya masih sedang dalam pembahasan,” katanya.
Dalam proses penyusunannya, Kemendiktisaintek turut menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pimpinan perguruan tinggi. Pandangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan rumusan kebijakan secara resmi.
Khairul juga menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji kemungkinan penerapan program secara bertahap. Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan kuliah gratis belum dapat dipastikan hingga seluruh pembahasan selesai.
Gagasan Kuliah Gratis Prabowo
Wacana pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh mahasiswa PTN pertama disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026. Gagasan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta.
Setelah pernyataan presiden tersebut, Kemendiktisaintek langsung melakukan pembahasan untuk menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan kemungkinan penerapannya.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya telah memaparkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membebaskan biaya pendidikan seluruh mahasiswa PTN.
Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada 21 September 2026, Brian menyebut kebutuhan anggaran program tersebut mencapai Rp93.742.969.840.000 atau sekitar Rp93,7 triliun.
Angka itu diperuntukkan bagi 2.833.169 mahasiswa yang tercatat menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, baik pada jenjang vokasi maupun akademik.
Jumlah tersebut mencakup mahasiswa program diploma 3 (D3), diploma 4 (D4), hingga strata 1 (S1). “Jadi D3, D4, dan S1,” ucap Brian dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan pemerintah sebelum merealisasikan gagasan kuliah gratis di seluruh PTN. (ars/hel)
