INDONESIAONLINE – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya penyusunan kebijakan tata kelola ruang laut yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang. Menurut dia, sejumlah persoalan di sektor maritim perlu menjadi perhatian utama agar pengelolaan ruang laut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin pada Selasa (28/7/2026). Ia menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari aktivitas ship to ship (STS), pemanfaatan ruang laut, perlindungan nelayan, pelestarian lingkungan, hingga potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Aktivitas ship to ship (STS), pemanfaatan ruang laut, perlindungan nelayan, kelestarian lingkungan, hingga peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang adil dan seimbang,” ujar Hasanuddin.
Ia menilai Kalimantan Timur memiliki kewenangan yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Namun, upaya tersebut tetap perlu mempertimbangkan aspek investasi dan pembangunan daerah.
“Kalimantan Timur memiliki kewenangan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek investasi dan pembangunan,” lanjutnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa pengelolaan ruang laut tidak semata-mata ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang disusun juga harus mampu memberikan perlindungan kepada nelayan serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, ia berharap regulasi yang akan disusun dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, investasi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (ra/hel)
