Kiai Sepuh NU Beri Ultimatum 3 x 24 Jam: Desak PBNU Segera Islah atau Gelar MLB

Kiai Sepuh NU Beri Ultimatum 3 x 24 Jam: Desak PBNU Segera Islah atau Gelar MLB
Forum Musyawarah Kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12/2025). (foto: antara)

INDONESIAONLINE – Sejumlah kiai sepuh dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan peringatan keras terhadap jajaran pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam forum Musyawarah Kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12/2025), para ulama menuntut penyelesaian konflik internal melalui jalan damai (islah) dalam waktu maksimal 3 x 24 jam.

Pertemuan besar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh sentral seperti KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin, hingga KH Said Aqil Sirodj. Tercatat lebih dari 1.100 peserta, baik hadir secara fisik maupun daring, yang mewakili 308 wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia.

​Juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo KH Oing Abdul Muid (Gus Muid) menyatakan bahwa dinamika yang terjadi di tubuh PBNU saat ini sudah berada pada tahap yang memprihatinkan. Konflik ini dianggap telah merusak martabat organisasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap NU.

​Tiga Opsi Penyelesaian Konflik

​Berdasarkan hasil musyawarah, para kiai menetapkan langkah bertahap untuk menyelamatkan organisasi:

  1. Islah dalam 72 Jam: Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf didesak melakukan rekonsiliasi total paling lambat Rabu, 24 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.
  2. Penyerahan Mandat ke Mustasyar: Jika islah gagal, kepemimpinan harus diserahkan kepada jajaran Mustasyar PBNU. Nantinya, Mustasyar akan bertugas menyelenggarakan Muktamar NU pada tahun 2026.
  3. Muktamar Luar Biasa (MLB): Sebagai langkah terakhir, jika mandat tidak diserahkan, para kiai sepakat mendorong pelaksanaan MLB melalui dukungan minimal 50 persen plus satu dari PWNU dan PCNU se-Indonesia.

​Rencana Muktamar Luar Biasa

​Jika opsi ketiga terpaksa diambil, MLB ditargetkan terlaksana sebelum pemberangkatan kloter pertama jemaah haji tahun 2026. Kepanitiaan akan disusun oleh perwakilan daerah untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai aturan organisasi.

​”Musyawarah Kubro memandang konflik yang berlarut-larut ini secara nyata telah menggerus marwah jam’iyyah,” tegas Gus Muid dalam penyampaian maklumat tersebut. (hsa/hel)