INDONESIAONLINE – Beroperasinya rumah sakit baru di Tulungagung yakni RSUD dr Karneni Kecamatan Campurdarat akhir tahun 2022 lalu, ternyata belum bisa berjalan mulus. Masih ada beberapa masalah terkait dengan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat.
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Komisi C DPRD Tulungagung, masih banyak keluhan masyarakat yang masuk. Utamanya terkait dengan peserta BPJS Kesehatan atau JKN yang tidak bisa digunakan di RSUD dr Karneni Campurdarat.
Menindaklanjuti masalah itu, Komisi C DPRD Tulungagung langsung menggelar Rapat Kerja (Raker) terbatas dengan Dinas Kesehatan, Kepala Cabang BPJS, Dirut RSUD dr Karneni Campurdarat.
“Raker ini dilakukan karena sifatnya mendesak dan untuk menyikapi adanya keluhan pasien peserta BPJS Kesehatan namun tidak bisa digunakan di RSUD dr Karneni,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Heru Santoso, Kamis (5/1/2023).
Menurut Heru, alasan tidak bisa digunakannya kartu peserta JKN di RSUD dr Karneni dikarenakan belum adanya kerja sama antara RSUD dr Karneni dengan BPJS Tulungagung.
Dengan tidak berlakunya kartu peserta BPJS Kesehatan di RSUD dr Karneni, banyak pasien peserta BPJS Kesehatan yang rawat inap dan rawat jalan merasa sangat keberatan dan dirugikan.
“Karena banyak pasien yang merasa dirugikan, kita melakukan fasilitasi dengan mengundang pihak BPJS Kesehatan, RSUD dr Karneni dan Dinkes untuk menelusuri sekaligus mencari solusi terbaik terhadap permasalahan itu,” ucap Heru.
Selain itu, Komisi C DPRD Tulungagung juga meminta kepada instansi terkait khususnya RSUD dr Karneni untuk segera melakukan kerja sama, melengkapi berkas yang diperlukan sekaligus menyepakati komitmen bersama agar saat kegiatan Grand Launching pembukaan RSUD dr Karneni pada Februari 2023 mendatang semua permasalahan sudah selesai.
Komisi C juga berharap, RSUD dr Karneni yang notabene adalah rumah sakit baru di Tulungagung bisa memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami berharap kartu peserta JKN bisa segera berlaku di RSUD ini, dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik serta pelayan yang prima dari RSUD dan BPJS Cabang Tulungagung,” harapnya.
Terkait dengan hasil Raker terbatas, kata Heru, semua peserta raker bisa menerima, memahami dan membuat kesepakatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Tulungagung khususnya di bidang kesehatan.
Sekedar Informasi, Raker terbatas antara Komisi C DPRD Tulungagung dengan Dinkes, Kepala BPJS, dan direktur RSUD dr Karneni Campurdarat digelar di ruang aspirasi Kantor DPRD setempat. Rabu (4/1/2023) kemarin.