INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2025, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) sebagai motor penggerak, menggenjot perluasan signifikan terhadap sejumlah program bantuan vital.
Langkah ini bukan sekadar penambahan angka, melainkan penegasan ulang dedikasi kuat terhadap jaring pengaman sosial yang lebih inklusif dan merata.
Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, menegaskan bahwa inisiatif perluasan ini merupakan manifestasi nyata komitmen Pemprov Jatim.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga rentan di Jawa Timur yang tertinggal dari roda pembangunan dan kesejahteraan,” ujar Novi dalam keterangan resminya, Sabtu (7/6/2025).
Perluasan program bantuan sosial Jatim ini dirancang untuk menyentuh langsung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, dari penyandang disabilitas hingga lansia, dari keluarga prasejahtera hingga perempuan tangguh. Ini adalah cetak biru untuk menciptakan ekosistem sosial yang lebih berdaya dan mandiri.
Jaring Pengaman Sosial Jatim: Dari Ribuan Menjadi Puluhan Ribu Penerima
Berikut adalah rincian program-program yang mengalami perluasan, mencerminkan ambisi Jatim untuk inklusivitas menyeluruh:
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Jatim
Semula menjangkau 4.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 14,4 miliar, kini ASPD diperluas hingga menyentuh 1.000 KPM tambahan di 26 kabupaten/kota.
Total anggaran melonjak menjadi Rp 16,2 miliar, menjangkau 5.000 penerima. Setiap penerima tambahan akan menerima Rp 1,8 juta, disalurkan dalam dua tahap. Ini adalah langkah konkret Pemprov Jatim dalam mendukung mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas.
Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Jatim untuk Lansia
PKH Plus, yang sebelumnya menargetkan 50.000 KPM lansia dengan anggaran Rp 75 miliar, kini diperkuat dengan penambahan 10.000 KPM lansia di 10 kabupaten/kota.
Tambahan anggaran sebesar Rp 15 miliar membuat total alokasi di tahun 2025 mencapai Rp 90 miliar, menjangkau 60.000 lansia. Masing-masing lansia penerima bantuan hasil perluasan ini akan mendapatkan Rp 1,5 juta, disalurkan dalam tiga tahap.
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE) Jatim
Program KE, yang merupakan prioritas nasional, juga mengalami peningkatan signifikan. Dari 23.000 KPM di 10 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 34,5 miliar, kini ditambah 10.000 KPM di 14 kabupaten/kota dengan suntikan dana Rp 15 miliar.
Total anggaran mencapai Rp 49,5 miliar untuk 33.000 penerima manfaat. Setiap penerima tambahan akan memperoleh Rp 1,5 juta sebagai modal pengembangan usaha, sebuah pendekatan proaktif untuk memangkas akar kemiskinan.
Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara)
Program pemberdayaan perempuan ini diperluas dari 1.610 KPM menjadi 3.590 KPM, dengan total anggaran meningkat dari Rp 4,83 miliar menjadi Rp 10,77 miliar.
Penambahan 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota menegaskan komitmen Jatim terhadap ekonomi kreatif dan mandiri perempuan. Setiap penerima KIP Putri Jawara akan menerima Rp 3 juta sebagai modal pengembangan usaha.
Bantuan Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas Jatim
Tak berhenti pada bantuan tunai, Pemprov Jatim juga meningkatkan aksesibilitas fisik. Alokasi untuk alat bantu mobilitas meningkat dari Rp 14,4 miliar untuk 4.000 penerima menjadi Rp 19,85 miliar untuk 5.158 penerima.
Tambahan anggaran sebesar Rp 5,45 miliar ini mencakup sembilan jenis alat bantu, antara lain hearing aid, kursi roda standar, kursi roda multiguna 3 in 1, kursi roda cerebral, kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.
“Perluasan ini adalah aksi nyata kami untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing,” tutup Novi.
Dengan perluasan program bantuan yang ambisius ini, Pemprov Jatim optimistis dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan sosial yang kuat, mewujudkan visi Jawa Timur yang sejahtera, adil, dan inklusif bagi seluruh warganya (mca/dnv).
