INDONESIAONLINE – Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, masih jadi perhatian banya pihak. Tak terkecuali dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Melalui Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf, konflik Rempang seharusnya bisa dihindari apabila mengedepankan musyawarah (syura’) dan menghindari pendekatan koersif.
“PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura’) dan menghindarkan pendekatan koersif,” kata Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Konflik Rempang juga kerap terjadi di berbagai daerah lainnya dikarenakan kurangnya keterlibatan warga saat proses proyek pembangunan. Sehingga tidak terjalin komunikasi baik yang berujung konflik.
“Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris. Tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik,” terang Yahya.
Presiden Jokowi pun saat ditanya terkait konflik tersebut mengatakan adanya komunikasi yang kurang baik. Jokowi pun mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan itu.
Jokowi mengungkap, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” ujar Jokowi.
Pasukan Dikirim ke Pulau Rempang
Konflik Rempang membuat Panglima TNI Laksmana Yudo Margono memerintahkan untuk mengirim pasukan bantuan. Pengiriman pasukan bantuan itu guna memastikan tak ada oknum prajurit yang terlibat dalam aksi anarkis.
“Sudah dari awal kita sampaikan pada Danpangdam maupun Pangarmada, Danlantamal, Danrem dan TNI yang di sana sifatnya perbantuan kepada Polri,” kata Panglima TNI Laksmana Yudo Margono kepada wartawan di Mabes TNI.
Soal pengerahan Pom TNI, Yudo hendak memastikan tidak ada anggota TNI yang terlibat kericuhan. Dia tak menutup kemungkinan terjadi aksi provokasi atau kepentingan prajurit TNI yang menguasai lahan di Pulau Rempang.
“Kemarin sudah dilaksanakan, termasuk POM TNI kita turunkan. Jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat di sana. Terlibat mungkin provokator atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana,” terang Yudo.
“Kita beri imbauan, dan kemarin sudah saya sampaikan Danpuspom juga sudah mengirimkan pasukan tim gabungan untuk Satgas POM TNI di sana,” pungkas Yudo (ina/dnv).