INDONESIAONLINE – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi terintegrasi bersama Bupati Situbondo Karna Suswandi dan jajaran kepala organisasi daerah (OPD) di Intelligence Room.
Dalam pertemuan tersebut KPK melalui Alfi Rahman Waluyo, Koordinator Unit Politik Deputi Pencegahan KPK Jawa Timur wilayah Tapal Kuda, menyampaikan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkab Situbondo pada tahun 2023.
Dimana menurut Alfi nilai MCP Pemkab Situbondo cukup baik, yaitu 90,5. Nilai tersebut menempatkan Pemkab Situbondo di peringkat 22 dari 39 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Namun, ia menegaskan perlunya peningkatan dalam sektor perizinan dan peningkatan pajak daerah untuk meningkatkan nilai MCP.
“Meskipun hasilnya sudah cukup baik, perlu evaluasi secara berkala,” ucap Alfi.
Ia juga mengungkapkan bahwa program pencegahan korupsi terintegrasi telah dilaksanakan di seluruh Pemda sejak 2019. “Setiap tahun, program ini dimonitor dan dievaluasi di seluruh pemerintah daerah,” ujarnya.
Lanjutnya, program ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Situbondo Karna Suswandi, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi. “Kami segera menindaklanjuti masukan dari KPK sebagai upaya kami untuk mencegah korupsi,” katanya.
Program MCP KPK RI menilai delapan area intervensi, termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas ASN, dan tata kelola dana desa (wbs/dnv).
