INDONESIAONLINE – Kasus gagal bayar yang dialami Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Maju Sejahtera Indonesia (MSI) Magetan semakin melebar, memicu reaksi cepat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan.
Legislatif daerah ini menjadwalkan pemanggilan mendesak terhadap pengurus Koperasi MSI dan Dinas Koperasi serta UMKM setempat untuk dimintai klarifikasi dan solusi atas masalah yang merugikan ratusan anggotanya.
Langkah ini diambil setelah kantor pusat Koperasi MSI di Desa Driyorejo, Nguntoronadi, didatangi oleh ratusan nasabah yang resah karena dana tabungan dan deposito mereka tak kunjung bisa ditarik sejak awal April 2025.
Situasi memanas ketika pengurus sulit ditemui, mendorong para nasabah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana ke pihak kepolisian. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, sebagian besar menimpa masyarakat kecil.
Ketua DPRD Magetan, Ratno, menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap para korban. Menurutnya, pemanggilan ini krusial untuk mendapatkan gambaran utuh dari kedua belah pihak—koperasi dan dinas pengawas—sebelum DPRD mengambil sikap lebih lanjut.
“Kami sangat prihatin. Banyak masyarakat kecil yang menjadi korban,” ujar Ratno. “Oleh karena itu, kami segera jadwalkan pemanggilan Dinas Koperasi dan pihak MSI untuk rapat dengar pendapat. Ini juga upaya mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang,” tegasnya.
Ratno menegaskan bahwa DPRD memiliki dua prioritas utama dalam menyikapi kasus ini: melindungi hak-hak nasabah dan menuntut transparansi penuh dari pengurus Koperasi MSI. Ia menekankan bahwa legislatif tidak akan tinggal diam jika ditemukan bukti pelanggaran hukum atau pengelolaan dana yang ceroboh.
“Saat ini Komisi B sedang mengevaluasi untuk pemanggilan. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Polres Magetan terkait posko pengaduan nasabah,” jelas Ratno yang berharap langkah ini dapat menciptakan suasana kondusif di tengah keresahan nasabah.
Lebih dari sekadar menyelesaikan kasus MSI, DPRD Magetan melihat insiden ini sebagai peringatan keras akan lemahnya pengawasan koperasi di wilayahnya. Mereka mendesak Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih proaktif mendata dan mengaudit secara rutin koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat.
“Dinas harus lebih proaktif melakukan audit rutin terhadap koperasi, khususnya yang menghimpun dana dari masyarakat,” tegas Ratno.
DPRD Magetan berjanji akan mengawal ketat proses penyelesaian kasus MSI, memastikan ada solusi yang adil bagi semua pihak, terutama masyarakat yang telah menjadi korban kegagalan manajemen koperasi ini (bas/dnv).
