Namun, memasuki awal April 2026, sebuah anomali kepatuhan justru menyeruak dari episentrum kekuasaan tertinggi di Republik ini. Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga swadaya masyarakat yang gigih mengawal isu antikorupsi, membunyikan alarm bahaya. Mereka mendesak KPK untuk segera turun gunung dan mengumumkan status kepatuhan pelaporan kekayaan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri di Kabinet Merah Putih.

Desakan ini tidak lahir dari ruang hampa. ICW mengendus adanya indikasi kuat berupa keterlambatan—atau bahkan pengabaian—pelaporan harta kekayaan untuk periode tahun 2025 yang tenggatnya jatuh pada Selasa, 31 Maret 2026.

Pertanyaannya, mungkinkah sebuah kabinet yang mengusung narasi pemerintahan yang bersih dan tegas justru tersandung oleh urusan administratif yang menjadi fondasi dasar pencegahan korupsi?

Jejak Kosong di Etalase e-LHKPN

Anggota Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia, membeberkan temuan yang cukup mengejutkan publik. Tepat pada hari Rabu, 1 April 2026, atau satu hari setelah portal pelaporan ditutup, nama-nama pucuk pimpinan eksekutif justru tidak ditemukan dalam daftar pejabat yang telah menunaikan kewajibannya.

“Presiden Prabowo Subianto, 14 menteri, dan 12 wakil menteri Kabinet Merah Putih terindikasi kuat belum melaporkan, atau setidak-tidaknya terlambat melaporkan LHKPN untuk tahun periode 2025,” ungkap Yassar dalam keterangan resminya.

Tuduhan ICW ini bukan sekadar klaim sepihak, melainkan didasarkan pada metodologi penelusuran terbuka yang bisa diverifikasi oleh publik. ICW melakukan audit independen dengan menyisir situs resmi KPK di laman https://elhkpn.kpk.go.id/.

Untuk memastikan validitas temuannya, ICW tidak hanya melihat satu halaman, melainkan melakukan triangulasi data melalui tiga instrumen pengecekan di dalam situs tersebut.

Pada hari tenggat waktu dan sehari setelahnya, tim ICW menyisir laman pencarian manual “Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”, laman “Monitoring Kepatuhan Pimpinan Tinggi”, serta mengecek secara spesifik pada kategori “WL (Wajib Lapor) Belum Lapor” dan “WL Belum Lengkap”.

Hasilnya menjadi sebuah ironi. Laporan milik puluhan anggota kabinet pemerintahan yang berkuasa untuk periode 2025 tidak ditemukan. Bahkan, secara eksplisit, sistem KPK sempat mengategorikan nama-nama tersebut ke dalam daftar “Belum Lapor”.

“Jika temuan ini benar, ICW menilai bahwa presiden dan para pembantunya tersebut berpotensi melanggar ketentuan terkait kewajiban pelaporan LHKPN secara tepat waktu. Ini adalah preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang transparan,” ucap Yassar dengan nada kritis.

Konsekuensi Hukum dan Celah Regulasi

Membahas LHKPN bukan sekadar membahas lembaran daftar aset, melainkan berbicara tentang kepatuhan terhadap undang-undang. Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya diamanatkan dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Aturan turunan dari beleid tersebut dipertegas kembali melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Regulasi ini mewajibkan pelaporan dilakukan secara periodik setiap tahun, dengan batas maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Namun, di sinilah letak kelemahan struktural sistem antikorupsi di Indonesia. Menelisik lebih jauh dari kacamata hukum ketatanegaraan, regulasi LHKPN memiliki celah fatal: ketiadaan sanksi pidana bagi pejabat yang mangkir atau telat melapor. Undang-undang hanya mengatur sanksi administratif berupa teguran dari atasan.

Ketika menteri terlambat melapor, sanksinya adalah teguran dari presiden. Lalu, bagaimana jika presidennya sendiri yang terindikasi terlambat melaporkan kekayaannya? Hierarki sanksi administratif ini menjadi tumpul, menyisakan sanksi moral dan sanksi sosial dari masyarakat sebagai satu-satunya senjata yang tersisa.

Oleh karena itu, ICW memandang pengumuman resmi dari KPK menjadi sangat krusial. KPK didesak untuk mempublikasikan nama-nama anggota Kabinet Merah Putih yang indisipliner. Yassar menegaskan, langkah ini penting demi menjaga validitas informasi lembaga antirasuah tersebut, sekaligus menguji nyali KPK di hadapan penguasa eksekutif.

“Jika KPK diam saja dan tidak dilakukan teguran publik, ICW mengkhawatirkan pelaporan LHKPN akan terus dianggap enteng oleh para penyelenggara negara. LHKPN pada akhirnya hanya akan terdegradasi menjadi formalitas administratif belaka, bukan instrumen pencegahan korupsi yang substansial,” tutur Yassar.

Mengapa LHKPN Penting?

Pentingnya pelaporan LHKPN secara tepat waktu dan akurat tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika kita menarik data historis ke belakang, ketidakwajaran dalam LHKPN sering kali menjadi pintu masuk terungkapnya megaskandal korupsi dan pencucian uang (money laundering).

Publik tentu belum lupa pada kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2023. Kasus yang mengguncang institusi Kementerian Keuangan tersebut bermula dari sorotan netizen terhadap LHKPN-nya yang dinilai tidak sesuai dengan profil jabatannya. Dari selembar LHKPN, KPK akhirnya berhasil membongkar jaring gratifikasi yang mengakar selama bertahun-tahun.

Data dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan eksekutif secara nasional biasanya berada di atas 90 persen. Namun, angka tersebut sering kali dicapai setelah melewati tenggat waktu dan mendapat desakan dari publik.

Kebiasaan menunda-nunda pelaporan atau “kejar tayang” di menit-menit akhir rentan menghasilkan laporan yang asal-asalan, tidak presisi, atau bahkan menyembunyikan aset-aset tertentu (illicit enrichment).

Bagi level menteri dan sekelas presiden, melaporkan kekayaan tepat waktu adalah bentuk lead by example (memimpin dengan keteladanan). Ketika teladan itu absen, sulit bagi kementerian terkait untuk memaksa aparatur sipil negara (ASN) di bawahnya untuk patuh pada aturan yang sama.

Bungkamnya Istana dan Ruang Kosong Informasi

Tuduhan serius mengenai kepatuhan hukum ini tentu memerlukan klarifikasi dari pihak istana agar publik tidak terjebak dalam spekulasi liar. Sayangnya, upaya untuk mencari kebenaran dan klarifikasi dari lingkar dalam kekuasaan seolah membentur tembok tebal.

Dilansir dari tempo, hingga laporan ini diturunkan, berbagai tokoh kunci di ring satu istana memilih bungkam. Rentetan pertanyaan telah dilayangkan kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, hingga Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.

Namun, seluruh jalur komunikasi tertutup rapat. Pesan singkat tidak berbalas, dan panggilan telepon tidak terjawab. Diamnya para pembantu presiden ini justru memantik tanda tanya yang lebih besar di benak publik. Apakah keterlambatan ini murni karena kendala teknis dalam mengumpulkan dokumen aset yang tersebar, ataukah ada pengabaian sistematis terhadap tenggat waktu yang telah ditetapkan KPK?

Di tengah upaya negara yang konon sedang gencar-gencarnya memulihkan perekonomian dan memberantas mafia birokrasi, transparansi harta kekayaan pejabat seharusnya menjadi barang wajib, bukan opsi yang bisa ditunda. Kabinet Merah Putih kini dihadapkan pada ujian pertamanya terkait komitmen antikorupsi.

Bola kini berada di tangan KPK. Publik menanti, apakah lembaga antirasuah ini masih memiliki “gigi” untuk memanggil dan memperingatkan para pejabat tinggi negara, atau justru memilih jalan kompromi dan membiarkan batas waktu 31 Maret berlalu menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah kemunduran transparansi Indonesia.