INDONESIAONLINE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang merencanakan pembangunan sebuah Masjid Negara di wilayah Kepanjen, yang diharapkan menjadi ikon baru sekaligus destinasi wisata religi. Proyek prestisius ini direncanakan akan didanai sepenuhnya melalui hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).
Bupati Malang, HM. Sanusi, mengonfirmasi rencana tersebut. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih dua hektare di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, tepatnya di dekat kawasan Jalur Lingkar Barat (Jalibar) untuk lokasi masjid.
“Nanti kita akan membangun Masjid Negara di dekat Jalibar, di lahan belakang pos polisi. Agar di Kabupaten Malang ada masjid agung seperti di kabupaten lain,” ujar Sanusi, merujuk pada keinginan memiliki masjid representatif setara Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya atau Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo.
Ia membedakan rencana ini dengan Masjid Agung Baiturrahman Kepanjen yang merupakan milik masyarakat setempat. Sanusi berharap kehadiran Masjid Negara dapat semakin memperkenalkan Kabupaten Malang secara luas.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menjelaskan mekanisme pendanaan. Menurutnya, proses ini melibatkan komunikasi antarnegara yang difasilitasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kita ajukan ke pusat, nanti difasilitasi bertemu dengan pihak Uni Emirat Arab. Total pembiayaan bukan dari kita, jadi murni hibah dari UEA,” jelas Tomie.
Konsekuensinya, lahan seluas dua hektare yang disiapkan Pemkab Malang nantinya akan dihibahkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, karena statusnya sebagai Masjid Negara. Luas lahan ini disiapkan setara dengan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo.
Mengenai biaya, Tomie memperkirakan angkanya bisa mencapai sekitar Rp 230 miliar, mengacu pada proyek serupa di Solo, meskipun angka pastinya bergantung pada keputusan pihak UEA.
“Ya kalau seperti yang di Masjid Syekh Zayed Solo itu kurang lebih hampir Rp 230 miliar. Tapi kita tidak tahu, siapa tahu pihak Uni Emirat Arab punya proyek baru yang lebih besar,” paparnya.
Meski demikian, Tomie menegaskan bahwa waktu realisasi pembangunan belum dapat dipastikan karena sepenuhnya bergantung pada keputusan dan kesiapan dari pihak UEA selaku pemberi hibah.
“Nanti tergantung pendonor. Intinya ditargetkan dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Bupati Sanusi ini bisa terwujud,” pungkasnya (to/dnv).