Beranda

Hari Ini Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih

Hari Ini Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto. (foto:@presidenrepublikindonesia)

INDONESIAONLINE – Momen bersejarah dalam perkoperasian di Indonesia terjadi hari ini. Presiden Prabowo Subianto  meluncurkan 80.000  Koperasi Merah Putih hari ini, Senin 21 Juli 2025.

Peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu diselenggarakan di Koperasi Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Di lokasi peresmian, seluruh kepala desa di Jawa Tengah dijadwalkan hadir.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan seluruh daerah di Indonesia mengikuti acara peresmian ini melalui Zoom (daring) di 80 ribu lebih Koperasi Merah Putih di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Data terkini, Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk 81.140 unit di seluruh Indonesia. Namun, yang sudah berbadan hukum 80.048 unit. “Artinya, Koperasi Merah Putih sudah siap beroperasi,” ujar Budi Arie dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

Dari 80 ribuan Koperasi Merah Putih itu,  pemerintah telah menyiapkan  103 koperasi percontohan. Dari koperasi percontohan itu, diharapkan Koperasi Merah Putih lainnya dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi di masa mendatang.

Koperasi Merah Putih dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat yang akan mengelola dan menyalurkan kebutuhan dasar masyarakat. Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik.

Bahkan, Koperasi Merah Putih juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi, hingga pupuk bersubsidi.

Setelah peluncuran, Kemenkop akan melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas SDM koperasi, baik itu pengelola, pengawas, hingga pengurus koperasi. “Kita juga akan memperkuat pengawasan Koperasi Merah Putih berbasis partisipasi masyarakat atau public control,” tambah Budi Arie. (rds/hel)

Exit mobile version