CEO Palantir Alex Karp merilis 22 poin manifesto kontroversial soal senjata AI dan militerisasi. Dikritik sebagai teknofasisme murni. Baca ulasannya.

INDONESIAONLINE – Sebuah unggahan di platform X baru-baru ini mengguncang lanskap etika teknologi global. Palantir Technologies, raksasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan (AI) asal Amerika Serikat, merilis 22 poin ringkasan yang terasa lebih seperti sebuah proklamasi militeristik ketimbang visi bisnis.

Daftar tersebut diekstraksi dari buku terbaru berjudul The Technological Republic, yang ditulis langsung oleh sang CEO, Alexander Karp, bersama Penasihat Hukum dan Kepala Urusan Korporat Palantir, Nicholas W. Zamiska.

Bagi mereka yang mengamati sepak terjang Palantir, langkah ini mungkin tidak mengejutkan, namun tetap menakutkan. Karp, yang pernah masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia versi Majalah TIME, secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa era pencegahan nuklir telah berakhir, digantikan oleh supremasi senjata AI.

Unggahan itu memicu badai kecaman. Mantan Menteri Keuangan Yunani dan ekonom terkemuka, Yanis Varoufakis, memberikan komentar tajam yang mengutip laporan Deutsche Welle: “Jika kejahatan bisa menuliskan tweet, inilah yang akan dilakukannya.”

Sementara itu, pakar populisme dari Belanda, Cas Mudde, menyebut doktrin tersebut sebagai “Teknofasisme murni” dan mendesak Eropa untuk segera memboikot serta menarik investasi dari perusahaan tersebut.

Gurita Kontrak Militer dan Sokongan Elit Silikon

Untuk memahami bahaya atau urgensi dari manifesto ini, kita harus melihat siapa di balik Palantir. Perusahaan ini tidak beroperasi di ruang hampa. Ia didukung oleh Peter Thiel, miliarder pendiri PayPal bersama Elon Musk, yang juga dikenal sebagai tokoh sayap kanan dan mentor politik bagi Wakil Presiden AS, JD Vance.

Data dari berbagai sumber terverifikasi menunjukkan bahwa Palantir bukanlah sekadar perusahaan pembuat aplikasi. Laporan BBC dan Financial Times mencatat bahwa Palantir adalah “urat nadi” intelijen Barat. Di AS, mereka memegang kontrak bernilai ratusan juta dolar dengan Pentagon, termasuk keterlibatan dalam Project Maven—sistem AI militer AS untuk menganalisis rekaman drone. Di Inggris, Palantir baru saja memenangkan kontrak kontroversial senilai £330 juta (sekitar Rp6,5 triliun) untuk membangun Federated Data Platform bagi Layanan Kesehatan Nasional (NHS), di samping kontrak dengan Kementerian Pertahanan dan 11 kepolisian regional.

Dengan kapitalisasi pasar yang menembus lebih dari $100 miliar pada tahun 2024 berkat Artificial Intelligence Platform (AIP) milik mereka, apa yang ditulis Karp bukan sekadar wacana; ini adalah cetak biru kebijakan dari entitas swasta yang memiliki akses langsung ke rahasia negara.

Mengurai 22 Poin ‘Doktrin Karp’

Dalam manifestonya, Karp tidak hanya bicara soal software, melainkan menuntut rekayasa sosial, militerisasi Silicon Valley, dan perubahan tatanan geopolitik. Berikut adalah 22 poin manifesto Palantir yang memicu perdebatan global tersebut:

1. Hutang Moral Silicon Valley: Ekosistem teknologi AS memiliki hutang moral kepada negara yang telah membesarkannya. Elit teknik memiliki kewajiban mutlak untuk ikut serta dalam pertahanan nasional.
2. Pemberontakan Melawan Tirani Aplikasi: Apakah iPhone benar-benar puncak peradaban? Alat itu mengubah hidup, namun membatasi potensi kita. Sekadar ’email gratis’ tidaklah cukup untuk membangun peradaban.
3. Ilusi Kemerosotan Budaya: Penguasa otoriter bisa memanfaat narasi kemerosotan Barat jika negara gagal memberikan pertumbuhan ekonomi dan keamanan nyata bagi masyarakatnya.
4. Batas dari Soft Power: Retorika tak lagi cukup. Demokrasi membutuhkan hard power (kekuatan militer dan ekonomi) untuk menang, dan di abad ke-21, fondasi itu dibangun di atas perangkat lunak.
5. Realitas Senjata AI: Pertanyaannya bukan apakah senjata AI akan dibuat, melainkan siapa yang akan membuatnya dan untuk apa. Musuh negara Barat tidak akan peduli pada perdebatan etis soal AI.
6. Wajib Militer Universal: Pelayanan sosial harus menjadi tugas universal. Kita harus mempertimbangkan untuk meninggalkan sistem tentara sukarela agar semua lapisan masyarakat ikut menanggung risiko dan beban perang.
7. Permintaan Prajurit adalah Perintah: Jika Marinir AS meminta senjata yang lebih baik, kita wajib membuatnya. Hukum ini berlaku mutlak untuk pengembangan perangkat lunak militer.
8. Keberanian Kebijakan Luar Negeri: Negara harus berani mengambil tindakan militer yang diperlukan di luar negeri, meski hal itu penuh bahaya dan memicu perdebatan.
9. Kompensasi bagi Pegawai Negeri: Pegawai negeri bukanlah pendeta yang harus hidup miskin. Jika kompensasi mereka rendah, pemerintahan akan hancur. Kita harus menghargai mereka yang mengabdi pada publik.
10. Krisis Ruang Maaf: Hilangnya toleransi terhadap kompleksitas dan kontradiksi jiwa manusia di era modern akan menciptakan karakter masyarakat yang cacat dan pendendam.
11. Kesesatan Psikologi Politik Modern: Banyak orang menggunakan arena politik untuk mengisi kekosongan jiwa. Mereka pada akhirnya akan selalu kecewa.
12. Matinya Rasa Hormat dalam Perang: Mengalahkan musuh seharusnya menjadi momen perenungan yang sunyi, bukan sorak-sorai euforia yang merayakan kematian lawan.
13. Era Atom Berakhir, Era AI Dimulai: Era pencegahan berbasis senjata nuklir telah usai. Kini, era pencegahan global yang baru sepenuhnya dibangun di atas fondasi Kecerdasan Buatan (AI).
14. Peluang Mobilitas AS: Meski tidak sempurna, AS tetap menjadi negara yang memberikan peluang terbesar bagi mereka yang bukan berasal dari kelompok elit, dibandingkan negara mana pun dalam sejarah.
15. Perdamaian karena Kekuatan Amerika: Kekuatan AS telah menjaga dunia dari perang besar berskala global selama hampir satu abad. Miliaran orang lahir tanpa merasakan Perang Dunia.
16. Cabut Pasifisme Jerman dan Jepang: “Pengebirian” militer Jerman pasca-Perang Dunia II adalah koreksi yang berlebihan dan merugikan Eropa. Hal yang sama berlaku pada pasifisme Jepang; jika dipertahankan, ini akan merusak keseimbangan kekuatan di Asia.
17. Apresiasi bagi Sang Pembangun: Kita harus memuji inovator saat pasar gagal. Karp mengkritik publik yang mencemooh narasi besar miliarder seperti Elon Musk, menyebut keingintahuan sejati sering dibungkam oleh sinisme massal.
18. Tanggung Jawab Silicon Valley pada Kejahatan: Perusahaan teknologi harus turun tangan mengatasi kejahatan kekerasan, terutama saat para politisi terlalu takut mengambil risiko untuk menyelamatkan nyawa konstituennya.
19. Kekejaman Ruang Publik: Serangan pribadi yang remeh dan kejam terhadap tokoh publik membuat banyak talenta hebat enggan masuk ke pemerintahan, menyisakan wadah kosong bagi para oportunis.
20. Bahaya Sikap Diam: Kehati-hatian berlebihan dalam kehidupan publik justru merusak. Mereka yang mengklaim “tidak ada yang salah” sering kali adalah mereka yang tidak berbuat apa-apa.
21. Melawan Intoleransi Agama dari Kaum Elit: Intoleransi elit sekuler terhadap keyakinan agama adalah bukti bahwa proyek politik mereka sebenarnya sangat sempit dan tidak terbuka.
22. Menolak Pluralisme Kosong: Tidak semua budaya itu sama. Ada yang progresif, ada yang regresif dan disfungsional. Barat telah terjebak dalam pluralisme hampa dan takut mendefinisikan budaya nasionalnya sendiri atas nama “inklusivitas”.

Manifesto Palantir lebih dari sekadar strategi pemasaran buku. Ini adalah cerminan dari pergeseran kekuatan global, di mana raksasa teknologi tidak lagi tunduk pada regulasi negara, melainkan berusaha mendikte arah kebijakan luar negeri, pertahanan, hingga budaya sosial.

Tuntutan untuk mempersenjatai kembali Jepang dan Jerman, pengakuan terang-terangan terhadap senjata AI, serta kritik tajam terhadap inklusivitas tanpa arah, menempatkan Palantir di episentrum perang ideologi modern. Pertanyaan terbesarnya kini bukanlah apakah teknologi ini akan mengubah dunia, melainkan: apakah dunia siap menyerahkan kendali masa depannya ke tangan segelintir elit di Silicon Valley?