INDONESIAONLINE – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap bahwa masih lemahnya akurasi data menjadi penyebab utama berbagai program bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Kondisi ini terjadi pada bantuan sosial hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam rapat konsultasi bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Saifullah Yusuf -yang akrab disapa Gus Ipul- menyebut hampir separuh penyaluran PKH dan bantuan sosial tidak sesuai dengan kelompok sasaran yang seharusnya menerima.
Selain itu, Gus Ipul mengungkap adanya ketimpangan serius dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Lebih dari 15 juta warga yang masuk kategori desil 6 hingga 10, atau kelompok masyarakat menengah hingga mampu, tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Sebaliknya, kata Gus Ipul, sekitar 54 juta warga yang termasuk dalam kelompok desil 1 sampai 5 -mulai dari sangat miskin hingga rentan miskin- justru belum tercakup sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus melakukan pembenahan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem pendataan baru yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan utama penyaluran bantuan.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN yang mulai diterapkan sejak Februari 2025 masih dalam tahap penyempurnaan. Namun, perbaikan data dinilai mutlak diperlukan agar bantuan sosial dan subsidi negara benar-benar menjangkau masyarakat miskin dan rentan.
Ia menambahkan, pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan melalui koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Menurut Gus Ipul, pembaruan data bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial. Tanpa data yang akurat, ketimpangan dalam penyaluran bantuan akan terus berulang dan merugikan kelompok yang paling membutuhkan. (hsa/hel)
