INDONESIAONLINE – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Kota Batu, Jawa Timur (Jatim) tampaknya belum mendapat antusiasme yang diharapkan. Hingga batas waktu pendaftaran pada 30 April 2025 lalu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu hanya menerima 19 siswa, sementara kuota yang tersedia untuk jenjang SMP mencapai 75 siswa.
Tercatat, masih ada 56 kursi yang kosong menjelang dimulainya sekolah pada Juli 2025.
Kepala Dinsos Kota Batu, Lilik Fariha, mengungkapkan bahwa meskipun proses verifikasi data telah dilakukan, masih ada kendala yang menyebabkan kurangnya pendaftar. Program SR sendiri ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berasal dari data desil 1 dan 2 dalam Database Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pihak Dinsos telah melakukan sosialisasi kepada sekitar 200 orang, namun hanya sekitar tujuh yang benar-benar memutuskan untuk mendaftar. Lilik menjelaskan bahwa masih ada tahap lanjutan dalam proses verifikasi yang akan dilakukan pada 6 Mei 2025.
“Ini bukan perpanjangan waktu pendaftaran, tapi lebih kepada penyelesaian verifikasi yang masih berjalan,” terangnya.
Lokasi Sekolah Rakyat yang telah ditentukan berada di Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bhima Sakti Batu. Pembangunan fasilitas sekolah ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan peninjauan beberapa waktu lalu. Program ini diperuntukkan bagi lulusan SD berusia 11-12 tahun yang berasal dari keluarga prasejahtera dan bersedia ditempatkan di asrama.
Menurut Lilik, minimnya pendaftar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Batu dan keraguan orang tua mengenai konsep sekolah berasrama ini.
“Kota Batu tidak memiliki banyak penduduk miskin, dan ini adalah angkatan pertama. Orang tua pun masih belum memiliki gambaran jelas mengenai bagaimana sekolah ini nantinya,” tambahnya.
Sebagai langkah untuk mengatasi hal ini, Lilik mengaku tengah mengajukan calon siswa dari sejumlah panti asuhan. Namun, jumlah pasti siswa dari panti asuhan yang akan mendaftar belum dapat dipastikan. “Kami sedang berupaya memenuhi kuota yang ditargetkan, meski jumlah dari panti asuhan masih belum jelas,” jelasnya.
Dari 19 siswa yang telah mendaftar, seluruhnya berasal dari Kota Batu. Namun, data ini belum mencakup siswa yang mendaftar melalui laman Kementerian Sosial (Kemensos), yang akan diseleksi lebih lanjut oleh pemerintah pusat sebelum diserahkan kepada Dinsos Kota Batu.
Lilik juga mengungkapkan bahwa pihak Dinsos telah aktif mempromosikan program ini melalui media sosial, dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak keluarga prasejahtera yang belum terdata dalam DTSEN.
“Kami akan lebih gencar memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang sudah memenuhi kualifikasi,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat di Kota Batu masih dalam tahap awal dan diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan peluang yang ditawarkan, serta komitmen orang tua dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah berasrama tersebut (pl/dnv).
