INDONESIAONLINE – Menjaga lingkungan tetap lestari meski ada pembangunan infrastruktur. Komitmen itu yang dipegang Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Termasuk dalam proyek pengerjaan drainase di Jalan Soekarno-Hatta (Soehat) nanti.
Karena itu, saat ini DLH Kota Malang sedang intensif melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) Jatim sebagai yang membangun drainase di jalan milik provinsi itu.
Kepala DLH Kota Malang Noer Rahman Wijaya mengatakan bahwa koordinasi itu dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Salah satunya meminimalisasi adanya penebangan pohon di sepanjang lokasi proyek.
“Kami tidak tahu yang betul-betul bisa dihindari itu yang sebelah mana saja. Informasinya setelah Hari Raya Idul Fitri ini akan ada rapat koordinasi susulan lagi terkait dengan perencanaan perbaikan drainae Jalan Soekarno-Hatta,” ujar dia.
Rahman pun mengaku DLH tengah menyiapkan anggaran yang peruntukannya khusus penanganan pohon. Namun untuk mengganti pohon yang dirobohkan karena imbas proyek, DLH akan menggandeng pihak ketiga.
“Kami tidak mengerjakan sendiri. Kami gandeng pihak ketiga agar pelaksanaan lebih efisien karena kami juga sudah cukup sibuk dengan tugas-tugas insidentil lainnya,” ungkap Rahman.
Secara wewenang, Jalan Soekarno-Hatta merupakan wewenang Pemprov Jawa Timur karena status jalannya milik provinsi. Namun pohon yang ada di kawasan tersebut sudah menjadi aset dan tanggung jawab Pemkot Malang. Karena itu, DLH akan memastikan penanganan pohon dilakukan secara cermat dan sesuai aturan.
“Nanti kami juga akan koordinasikan lagi, apakah pohon kami kembalikan lagi ke provinsi melalui UPT-nya atau kembali ke Pemkot Malang. Tapi kan nilainya itu tidak besar. Banyak pohon palemnya. Beda kalau kami potong pohon sengon misalnya, mungkin nilainya bisa jauh lebih besar,” ungkap Rahman.
Rahman mengaku, hasil pemantauan awal dan inspeksi yang dilakukan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, ada sekitar 147 pohon yang kemungkinan terdampak proyek. Angka itu masih dapat berubah, tergantung rapat koordinasi dan evaluasi teknis.
“Harapannya dari pimpinan dan arahan Pak Emil, pemotongan pohon harus diminimalkan. Makanya dibutuhkan mekanisme contract change order (CCO) dalam proyek ini agar bisa menyesuaikan pelaksanaan di lapangan,” ungkap Rahman.
Di sisi lain, Rahman juga membeberkan respons masyarakat yang salah paham terhadap pohon yang terdampak proyek. “Sebenarnya yang akan terdampak hanya pohon-pohon di sisi barat jalan, bukan pohon di tengah. Jadi bukan seperti yang ramai dibicarakan di media sosial,” ujarnya.
Rahman pun menegaskan bahwa pihaknya akan memegang prinsip kehati-hatian. Terutama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. “Nah dalam rakor itu, kami akan membahas terkait mana saja pohon yang sekiranya tidak perlu dipotong. Kan harapannya Pak Wali juga lebih bisa diatur lagi secara strategi pembangunannya,” pungkas Rahman. (hs/hel)
