Senin, 29 Desember 2025, menjadi hari yang menentukan. Bukan karena tinta perjanjian damai ditorehkan, melainkan karena tuduhan serius yang dilayangkan Kremlin: Ukraina dituduh mencoba membunuh Presiden Vladimir Putin melalui serangan udara masif ke kediaman pribadinya.

Insiden ini, apakah nyata atau rekayasa, telah memicu reaksi berantai yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Vladimir Putin sendiri dalam sebuah drama diplomasi tingkat tinggi.

Antara Fabrikasi dan Eskalasi: Membedah Insiden Novgorod

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengklaim bahwa Ukraina meluncurkan “terorisme negara” dengan mengirimkan total 91 wahana udara tak berawak (drone) jarak jauh. Targetnya spesifik: kediaman Putin di wilayah Novgorod.

Menurut narasi Moskwa, seluruh drone berhasil dilumpuhkan oleh sistem pertahanan udara Rusia antara Minggu malam hingga Senin dini hari.

Namun, dalam dunia intelijen dan strategi militer, waktu kejadian ini memancing kecurigaan. Tuduhan ini muncul tepat saat negosiasi damai memasuki fase paling krusial. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan cepat menepis tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “fabrikasi total” dan rekayasa politik.

Analisis mendalam terhadap pola konflik selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa taktik false flag (operasi bendera palsu) kerap digunakan untuk membenarkan eskalasi militer atau membatalkan kesepakatan diplomatik. Zelensky menegaskan bahwa narasi ini diciptakan Rusia untuk menggagalkan proses perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Bagi Kyiv, menyerang Putin secara pribadi di saat mereka hampir mendapatkan jaminan keamanan dari AS adalah langkah bunuh diri taktis yang tidak masuk akal.

Data dari Institute for the Study of War (ISW) selama konflik berlangsung mencatat bahwa Rusia sering kali menggunakan klaim serangan terhadap wilayahnya sendiri sebagai preteks untuk menolak konsesi di meja perundingan.

Diplomasi Mar-a-Lago: Trump Memihak Siapa?

Reaksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan utama. Dari kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, Trump tidak menunjukkan skeptisisme terhadap klaim Rusia. Sebaliknya, ia menyuarakan ketidaksenangannya terhadap Kyiv.

“Saya tidak menyukainya. Ini tidak baik,” ujar Trump, setelah menerima panggilan telepon langsung dari Putin.

Fakta bahwa Trump menerima informasi ini langsung dari sumbernya—Putin—tanpa menunggu verifikasi independen intelijen AS, menunjukkan gaya diplomasi personal yang menjadi ciri khasnya.

Sikap Trump ini menempatkan Ukraina dalam posisi terjepit. Di satu sisi, Ukraina membutuhkan AS sebagai penjamin keamanan pascaperang. Di sisi lain, Presiden AS justru terlihat lebih memercayai narasi lawan bicaranya di Kremlin.

Trump menyebut situasi ini sebagai “periode yang rumit,” sebuah eufemisme diplomatik yang mengisyaratkan bahwa dukungan AS bisa saja goyah jika Kyiv dianggap melakukan langkah provokatif.

Anatomi Perjanjian Damai: 90 Persen yang Rapuh

Apa sebenarnya yang dipertaruhkan? Laporan menyebutkan bahwa draf perjanjian damai yang disusun Amerika Serikat telah disepakati sebanyak 90 persen. Poin-poin krusial yang telah disetujui meliputi:

1. Jaminan Keamanan: AS menjanjikan jaminan keamanan selama 15 tahun untuk Ukraina, dengan opsi perpanjangan. Ini adalah bentuk kompromi dari tuntutan awal Ukraina untuk segera masuk NATO—sebuah garis merah bagi Rusia.
2. Gencatan Senjata: Penghentian permusuhan aktif di seluruh garis depan.

Namun, sisa 10 persen yang belum disepakati adalah “pil pahit” yang paling sulit ditelan: masalah teritorial.

Masalah wilayah tetap menjadi deadlock. Rusia bersikeras pada penguasaan penuh atas wilayah Donetsk di timur, serta tiga wilayah lain yang telah mereka klaim secara sepihak. Putin menegaskan akan “merevisi” posisi negosiasi Rusia pasca-insiden drone ini, yang bisa diartikan sebagai tuntutan teritorial yang lebih luas atau penolakan pengembalian aset vital.

Salah satu aset strategis yang menjadi perdebatan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia. PLTN terbesar di Eropa ini telah diduduki Rusia sejak awal perang. Ukraina menuntut pengembalian kendali atas pembangkit ini sebagai syarat mutlak kedaulatan energi mereka, sementara Rusia menjadikannya kartu tawar yang mahal.

Data Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi Ukraina telah melampaui angka USD 500 miliar. Tanpa kendali atas wilayah industri di timur dan selatan, kemampuan ekonomi Ukraina untuk bangkit akan sangat terbatas. Inilah mengapa isu wilayah bukan sekadar gengsi kedaulatan, melainkan masalah kelangsungan hidup ekonomi negara.

Kelelahan Perang dan Taktik Ulur Waktu

Pernyataan Zelensky bahwa “Rakyat Ukraina sudah lelah” dan keinginan agar Putin “segera pergi” mencerminkan realitas sosiologis di lapangan. Setelah hampir empat tahun perang atrisi, kedua belah pihak mengalami kelelahan tempur yang luar biasa.

Estimasi intelijen Barat memperkirakan ratusan ribu korban jiwa dari kedua belah pihak sejak 2022. Namun, di meja perundingan, kelelahan ini dimanipulasi. Rusia, yang mengklaim terus mencatatkan kemajuan di medan tempur dalam beberapa bulan terakhir 2025, menggunakan momentum militer dan insiden drone Novgorod ini untuk menekan Ukraina agar menerima perdamaian dengan syarat-syarat yang didiktekan Moskwa.

Insiden “drone Novgorod” bukan sekadar berita kriminal perang. Ia adalah manifestasi dari pertarungan narasi di detik-detik terakhir negosiasi. Jika tuduhan Rusia terbukti benar, Ukraina telah melakukan kesalahan kalkulasi yang fatal yang bisa mengasingkan sekutu utamanya, AS.

Namun, jika ini adalah rekayasa Kremlin, maka dunia sedang menyaksikan taktik manipulasi tingkat tinggi untuk memaksa Ukraina menyerahkan wilayahnya secara legal di meja perundingan.

Dengan Trump yang tampak ragu membela Kyiv dalam insiden ini, nasib 10 persen sisa perjanjian damai tersebut kini menggantung. Apakah perang akan berakhir dengan kompromi menyakitkan, atau justru berlanjut dengan eskalasi baru? Jawaban tersebut kini terkunci dalam dinamika segitiga Washington, Moskwa, dan Kyiv.