Beranda

Jejak Sunyi KH Fattah Yasin: Pendiri ALRI dan Menteri Tani dari Kawatan

Jejak Sunyi KH Fattah Yasin: Pendiri ALRI dan Menteri Tani dari Kawatan
Ilustrasi tokoh KH Abdul Fattah Yasin (io)

Bedah buku KH Fattah Yasin ungkap peran pendiri ALRI dan menteri era Soekarno. Tokoh Kawatan ini lawan PKI demi petani dan agama.

INDONESIAONLINE – Di sudut Kampung Kawatan yang padat dan bersejarah, aroma kopi dan diskusi berat menguar dari sebuah warung sederhana pada Kamis (12/2) malam. Lokasi ini bukan dipilih secara acak. Di tanah inilah, puluhan tahun silam, lahir dan tumbuh seorang tokoh yang namanya mungkin tidak sementereng KH Hasyim Asy’ari atau Bung Tomo dalam buku teks sekolah, namun jejak tangannya tertanam dalam fondasi republik ini. Ia adalah KH Abdul Fattah Yasin.

Malam itu, puluhan aktivis, akademisi, dan pecinta sejarah Kota Pahlawan berkumpul dalam keheningan yang khidmat untuk membedah buku KH Abdul Fattah Yasin: Teladan Aktivis & Pejuang Bangsa. Buku setebal 207 halaman ini bukan sekadar biografi, melainkan sebuah upaya arkeologi sejarah untuk menggali kembali peran vital “lapis kedua” pendiri bangsa yang kerap tertimbun debu zaman.

Arsitek Angkatan Laut dari Kalangan Santri

Salah satu fakta paling mengejutkan yang terungkap dalam bedah buku tersebut adalah keterlibatan KH Fattah Yasin dalam pembentukan matra laut militer Indonesia. Dr. Wasid Mansyur, penulis buku sekaligus dosen pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, memaparkan data yang jarang diketahui publik.

“Kiai Fattah pernah menjadi inisiator berdirinya Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Saya pernah melakukan kroscek data ini hingga ke markas sejarah militer di Malang sana,” ungkap Wasid dengan nada serius.

Data sejarah mencatat, pada masa revolusi fisik, peran ulama tidak hanya terbatas pada komando laskar darat seperti Hizbullah dan Sabilillah. Keterlibatan Kiai Fattah dalam inisiasi ALRI menunjukkan visi strategis yang melampaui zamannya, mengingat Indonesia adalah negara maritim.

Di Pangkalan IV ALRI yang berpusat di Malang dan sekitarnya pada masa revolusi, sinergi antara santri dan tentara profesional menjadi kunci pertahanan wilayah Jawa Timur dari blokade laut Belanda.

Politisi Ulung di Meja Kabinet Soekarno

Wildan Ainur Aditya, Ketua Panitia acara, menegaskan bahwa Kampung Kawatan adalah saksi bisu transformasi Kiai Fattah dari seorang santri menjadi negarawan. “Di kampung inilah beliau menggerakkan roda perlawanan hingga akhirnya dipercaya menjadi menteri selama hampir 10 tahun,” ujarnya.

Rekam jejak politik Kiai Fattah di era pemerintahan Presiden Soekarno sangatlah gemilang. Dr. Wasid merinci bahwa tokoh ini pernah menduduki kursi Menteri Urusan Sosial (Mensos) dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan kemudian dipercaya sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama pada masa Demokrasi Terpimpin (Kabinet Kerja).

Posisi Menteri Penghubung Alim Ulama adalah jabatan strategis di tengah gejolak politik ideologis antara Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Kiai Fattah menjadi jembatan “penyejuk” antara istana yang panas dengan kalangan pesantren yang mulai resah dengan agresivitas Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pertanu: Benteng Petani Melawan BTI

Sisi lain yang dikupas tajam dalam diskusi tersebut adalah peran Kiai Fattah sebagai Ketua Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (Pertanu). Dr. Ahmad Karomi, dosen Universitas Yudharta Pasuruan yang hadir sebagai pembanding, menyoroti keberanian Kiai Fattah dalam isu agraria.

“Periode pertama sebelum 1963, Pertanu di bawah Kiai Fattah tidak hanya mengurusi teknis pertanian, tapi juga advokasi pertanahan merespon pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960,” jelas Karomi.

Konteks sejarah pada masa itu sangat krusial. Di lapangan, terjadi gesekan keras antara Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasi dengan PKI melawan petani-petani Nahdliyin dan Marhaen. BTI kerap melakukan aksi sepihak (land reform radikal). Di sinilah Kiai Fattah berdiri sebagai perisai.

“Tidak heran jika Kiai Fattah terdepan membela Yayasan Khadijah Wonokromo saat hendak diserobot tanahnya oleh PKI,” kenang Wasid menambahkan. Keberanian ini menunjukkan bahwa Kiai Fattah bukan ulama yang hanya duduk di menara gading, melainkan turun ke lumpur sawah membela hak umat.

Dr. Ahmad Karomi juga menarik garis spiritual yang kuat. Menurutnya, keberanian dan visi kerakyatan Kiai Fattah tidak lepas dari gemblengan gurunya. “Sebagai murid Syaikhona Kholil Bangkalan, Kiai Fattah mewarisi spirit perlawanan. Syaikhona Kholil menggerakkan kader tidak hanya di Surabaya, tapi di seluruh Jawa dan Madura untuk melawan kolonialisme dan ketidakadilan,” tegas pria berkacamata itu.

Jurnalisme Kuburan: Menulis yang Tak Terlihat

Menulis sejarah tokoh yang tidak memiliki banyak arsip tertulis adalah siksaan tersendiri bagi sejarawan. Dr. Wasid mengakui hal tersebut. “Buku ini saya susun sejak Januari 2026. Tantangannya luar biasa, kadang saya ‘dilempar’ sana-sini saat mau mencari data valid karena minimnya dokumentasi resmi,” kisahnya.

Namun, upaya Wasid ini mendapat apresiasi filosofis dari Mukani, seorang aktivis literasi yang turut hadir. Mukani menggunakan analogi jurnalisme sastrawi yang brilian untuk menggambarkan posisi buku ini.

“Apa yang dilakukan Dr. Wasid seperti yang dilakukan jurnalis legendaris Jimmy Breslin tahun 1963,” ujar Mukani.

Ia menjelaskan, ketika seluruh dunia sibuk meliput pemakaman Presiden Amerika John F. Kennedy dan sosok pembunuhnya Lee Harvey Oswald, Breslin justru pergi ke pemakaman Arlington untuk mewawancarai Clifton Pollard.

Siapa Pollard? Ia hanyalah pria tua berusia 42 tahun yang menggali lubang kubur untuk sang presiden dengan bayaran $3,01 per jam.

“Pollard adalah penggali kubur Kennedy. Breslin menulis sisi manusiawi yang luput dari kamera. Jadi yang ditulis Mas Wasid ini semangatnya sama. Bukan menulis tokoh-tokoh besar NU yang sudah umum, tapi tokoh yang nyata aksinya, berkeringat darah, meski tidak disorot kamera sejarah arus utama,” pungkas Mukani.

Gelar Haji dan Intelektualitas

Dr. Yahya Muhammad, pegiat historiografi, menambahkan perspektif tentang gelar sosial yang melekat pada Kiai Fattah. Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, gelar “Haji” bukan sekadar status ibadah, melainkan simbol perlawanan dan intelektualitas.

“Gelar haji yang disandang saat itu adalah bentuk pengakuan keilmuannya dalam Islam, termasuk kiprahnya saat menggerakkan kader NU di Surabaya untuk melawan Belanda. Kiai Fattah membuktikan bahwa santri bisa menjadi apa saja: menteri, tentara, hingga pembela petani,” ujarnya.

Diskusi malam itu berakhir, namun pekerjaan rumah bagi generasi muda baru saja dimulai. Buku karya Dr. Wasid Mansyur ini menjadi pintu gerbang untuk menelusuri kembali lorong-lorong sejarah yang gelap.

Bahwa di balik tegaknya Republik Indonesia, ada keringat dan ijtihad politik dari tokoh-tokoh seperti KH Abdul Fattah Yasin yang memilih jalan sunyi pengabdian, jauh dari hingar-bingar pencitraan (mbm/dnv).

Exit mobile version