INDONESIAONLINE – Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) akan segera mengelola tambang batu bara.
Untuk Muhamamdiyah, organisasi tersebut bakal mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk. Sedangkan NU mendapatkan lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektare.
Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dan NU itu disampaikan langsung oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga sudah menyelesaikan proses perizinan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.
“Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro,” kata Bahlil, Jumat (10/1/2025).
Muhammadiyah sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang. Yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, dan Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah Prof Muhadjir Effendy.
“Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.
Sementara, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.
“Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy Pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah, tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim kementerian,” kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusumo, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
