INDONESIAONLINE – Warga Indonesia yang sering bepergian ke Jepang dan China patut bergembira. Itu karena Bank Indonesia (BI) memastikan mulai 17 Agustus 2025, masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk bertransaksi di Jepang dan China.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa peluncuran QRIS lintas negara atau QRIS outbound sudah memasuki tahap akhir, termasuk untuk Jepang dan China.
Filianingsih menyebut bahwa kerja sama dengan otoritas sistem pembayaran Jepang sudah sampai pada tahap uji coba sistem (sandbox) yang akan dimulai pertengahan Mei 2025.
“Kami berharap jika tidak ada hambatan besar, kami bisa secara resmi meluncurkan QRIS outbound pada 17 Agustus. Ini berarti warga Indonesia yang bepergian ke Jepang bisa melakukan pembayaran dengan memindai kode QR di sana,” kata Filianingsih, Jumat (23/5/2025).
Dengan peluncuran ini, wisatawan asal Indonesia nantinya tak perlu repot menukar uang tunai saat berada di Jepang. Cukup scan QR menggunakan aplikasi pembayaran dalam negeri yang mendukung QRIS, transaksi langsung selesai.
Kerja sama dengan China pun menunjukkan perkembangan serupa. UnionPay International dari China bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menyepakati pengaturan teknis dan operasional untuk mendukung QRIS lintas negara.
Empat penyedia jasa switching nasional, yaitu PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) telah menandatangani kerja sama dengan UnionPay untuk pengembangan sistem dan uji coba. “Kami berharap uji cobanya juga bisa dilakukan pada 17 Agustus,” ujar Filianingsih.
Untuk negara lain, seperti India dan Korea Selatan, Filianingsih menyampaikan bahwa kerja sama masih dalam tahap awal. Dengan India, ASPI dan NPCI International India baru memasuki tahap pembahasan teknis.
Sementara dengan Korea Selatan, kerja sama masih dikaji oleh ASPI bersama Korean Financial Telecommunications and Clearings Institute di tingkat industri.
Selain itu, BI mulai membuka komunikasi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi. Menurut Filianingsih, pemerintah Arab Saudi tengah mendorong program digitalisasi pembayaran bagi jemaah Haji dan Umrah, termasuk dari negara seperti Indonesia yang jumlah jamaahnya besar.
“Nanti di akhir bulan ini (Mei), kami berharap bisa melakukan diskusi intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” ucapnya.
Namun demikian, Filianingsih menegaskan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan QRIS lintas negara adalah perbedaan struktur otoritas sistem pembayaran di masing-masing negara.
“Kerja sama QRIS lintas negara harus dimulai dengan koordinasi bersama otoritas sistem pembayaran, tapi tidak semua negara menempatkan otoritas sistem pembayarannya di bawah bank sentral seperti Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, BI perlu memahami struktur otoritas mitra, menyesuaikan kerangka regulasi, dan menyelaraskan infrastruktur sistem pembayaran terlebih dahulu. Setelah itu, baru kerja sama bisa melibatkan pelaku industri dan masuk ke tahap uji coba sistem (sandbox).
Gubernur BI Perry Warjiyo turut menekankan bahwa pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara seperti QRIS outbound harus berdasarkan tiga prinsip. Di antaranya, kepentingan nasional, sinergi antarotoritas, dan dukungan pelaku industri.
“Pengembangan pembayaran digital lintas negara dipandu oleh tiga prinsip utama, kepentingan nasional, sinergi antarotoritas, dan dukungan dari pelaku industri,” katanya.
Perry menjelaskan bahwa dalam tahap-tahap tertentu, pelaku industri akan mulai terlibat langsung. Namun, semua itu harus selaras dulu dengan kepentingan nasional dan kesepakatan industri.
“Ada tahapan di mana para pelaku industri akan terlibat langsung. Setelah selaras dengan kepentingan nasional dan kesepakatan industri, implementasi akan dijalankan oleh semua pihak,” tegasnya.
Sebagai informasi, QRIS lintas negara saat ini sudah berhasil diterapkan di Malaysia, Thailand, dan Singapura. (
