INDONESIAONLINE – Total sudah ada lima anggota DPR RI yang resmi dinonaktifkan partainya menyusul gelombang aksi unjuk rasa berujung kerusuhan. Mereka dinonaktifkan karena pernyataannya dianggap menyinggung hati masyarakat.
Dua dari total lima anggota DPR yang terkena sanksi itu berasal dari Fraksi Partai NasDem Yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach tertuang dalam surat resmi DPP NasDem yang diteken Ketua Umum Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim tertanggal 31/8/2025. Dalam surat tersebut, keduanya dinyatakan nonaktif sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.
“Dengan mempertimbangkan berbagai hal, DPP Partai NasDem memutuskan menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi Partai NasDem, terhitung mulai Senin, 1 September 2025,” bunyi keterangan dalam surat itu.
NasDem menegaskan, sikap dan ucapan yang melukai perasaan rakyat bertolak belakang dengan komitmen partai yang menempatkan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama.
Sebelum ini, Ahmad Sahroni telah lebih dulu dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR melalui surat bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Ia kemudian dipindahkan sebagai anggota Komisi I DPR.
Adapun Nafa Urbach menjabat sebagai bendahara Fraksi NasDem dan duduk di Komisi IX DPR RI.
Sementara, dari Partai Amanat Nasional (PAN), dua anggota DPR juga dinonaktifkan. Yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya.
“Menimbang dinamika yang berkembang saat ini, DPP PAN memutuskan menonaktifkan Saudara Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudara Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN DPR RI, mulai Senin 1 September 2025,” ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga dalam keterangan tertulis Minggu (31/8).
Viva mengimbau masyarakat agar tetap tenang menghadapi situasi yang terjadi. Ia menegaskan, PAN ingin menjaga kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto.
“PAN mengajak masyarakat untuk bersabar, menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang akan bertindak cepat, tepat, dan berpihak kepada rakyat demi kemajuan bangsa,” katanya.
Eko Patrio sebelumnya menuai kritik publik setelah beredar video dirinya bersama sejumlah anggota dewan berjoget di sidang tahunan MPR RI. Ia menjelaskan bahwa kejadian itu berlangsung setelah sidang usai, tepatnya seusai Presiden Prabowo menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan. Menurut Eko, joget tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap hiburan orkestra dari Universitas Pertahanan.
Meski begitu, pada Sabtu (30/8), Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf melalui video di akun Instagram pribadinya @ekopatriosuper. Dalam video yang juga menampilkan Pasha Ungu, Eko menyampaikan penyesalan mendalam.
“Dengan penuh kerendahan hati, saya meminta maaf atas keresahan yang timbul akibat tindakan saya,” ujarnya.
Hal serupa juga dilakukan Uya Kuya yang turut berjoget dalam sidang tahunan MPR. Ia mengunggah permintaan maaf lewat akun Instagramnya @king_uyakuya.
“Saya dengan tulus meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi, baik disengaja maupun tidak,” kata Uya.
Ia menambahkan, dirinya memahami keresahan rakyat di tengah situasi nasional yang memanas, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
“Tidak ada sedikit pun niat kami membuat suasana semakin gaduh. Saya berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bekerja sungguh-sungguh mewakili rakyat di DPR. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi,” ucapnya.
Dari Golkar, Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 Adies Kadir juga dinonaktifkan partainya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR dengan menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin 1 September 2025,” kata Sarmuji.
Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sarmuji.
Nama Adies Kadir santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR beberapa waktu ini. Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin menteri keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi, dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies Selasa (19/8).
Namun, Adies menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies. (rds/hel)
