INDONESIAONLINE – Rencana pembangunan Pasar Besar Kota Malang masih menyisakan tanda tanya besar. Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Kota Malang pada Sabtu (18/1/2025), belum memberikan jawaban pasti mengenai realisasi proyek tersebut.
Alih-alih membahas Pasar Besar, Dody justru terfokus pada pengelolaan sampah di TPA Supit Urang yang dinilainya pantas menjadi percontohan nasional. Apresiasi tinggi diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang atas kinerja mereka.
Ketika disinggung mengenai pembangunan Pasar Besar, Dody mengakui telah berdiskusi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan. Namun, peluang pembangunan pasar tersebut di tahun 2025 dipandang sangat kecil.
“Tadi kita diskusi. InsyaAllah kita perhatikan. Kita nanti kalau sudah jelas semua di saya sudah lengkap, pak Presiden mengumumkan anggaran pasti ada reasoning-nya (alasan) kenapa mesti kerjakan paling tidak di tahun 2026,” ungkap Dody.
Dody menyerahkan penentuan prioritas pembangunan Kota Malang kepada Pj Wali Kota dan jajarannya. Menurutnya, pemerintah kota lebih memahami kebutuhan warga. “Kalau di Kota Malang kita aturkan pada pak Pj Wali Kota dan pak Kepala Dinas karena mereka kan yang paling tahu apa yang diperlukan oleh kotanya,” ucapnya.
Meskipun belum memberikan kepastian mengenai Pasar Besar, Dody tidak menutup kemungkinan adanya proyek pembangunan lain di Kota Malang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tergantung pada ketersediaan anggaran Kementerian PU. “Kalau bisa, kalau anggaran mencukupi ya bisa saja. Bukan berarti tidak. Ya bisa saja,” tegasnya.
Namun, Dody menambahkan bahwa saat ini pemerintah memprioritaskan program swasembada pangan. “Tapi kan kita saat ini berpikir untuk swasembada pangan dulu kan. Perut kita semua nomor 1 kalau kenyang kan bisa mikir, kalau kosong kan ya ngamuk, marah saja,” tuturnya.
Pernyataan Menteri PU ini tentu menimbulkan kekecewaan bagi para pedagang dan masyarakat yang menantikan pembangunan Pasar Besar. Pasar yang terbakar beberapa waktu lalu itu merupakan pusat perekonomian penting bagi Kota Malang. Penundaan pembangunan ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada roda perekonomian daerah (hs/dnv).
