INDONESIAONLINE – Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lamongan, Anis Kartika Yuhronur Efendi berharap perempuan tidak takut untuk memulai usaha, meski banyak tantangannya.
Istri Bupati Yuhronur Efendi ini juga meminta pengusaha perempuan tidak hanya memperhatikan kualitas produk, tetapi juga memperhatikan legalitas produk seperti SPP – IRT (Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga) dan sertifikat halal.
Legalitas produk menjadi hal penting dalam pengembangan industri rumah tangga. Sehingga Pemkab Lamongan mendorong dan memfasilitasi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memiliki SPP-IRT dan sertifikat halal, ujar Anis saat menjadi keynote speaker pada Seminar Kewirausahaan dan Pelatihan Jurnalisme Kepemimpinan. Cabang Nasyiatul Aisyiyah, Kecamatan Pucuk, Senin (28/2/2022).
Anis mengatakan, sebagai upaya meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memfasilitasi produk UMKM agar dapat masuk dan dipasarkan melalui pasar modern dan pasar internasional.
“Pemkab Lamongan juga telah menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh modern, seperti Alfamart dan Indomaret untuk pemasaran produk UMKM. Bahkan ada produk yang sudah masuk pasar internasional dan diekspor ke Turki,” ujar Ketua Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) itu. Cabang Lamongan.
Dalam kesempatan tersebut, Anis juga memaparkan 5 program prioritas Bupati Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Abdul Rouf. Pertama, program Meg Preneur sebagai upaya mencetak wirausahawan muda di Lamongan.
Kedua, Meg Hub, sebagai sarana untuk mewadahi para pelaku industri kreatif agar dapat mengembangkan kreativitas melalui co-working space.
Ketiga, program Lamongan Pioneer, atau pendidikan gratis dan berkualitas. Pemberian beasiswa kepada masyarakat Lamongan yang berprestasi dan kurang mampu hingga jenjang S-2.
Keempat, program Desa Berjaya. Program ini ditujukan untuk pembangunan dari akar rumput, dengan memberikan suntikan dana ke tingkat dusun.
Yang kelima adalah program Yakin Semua Sejahtera. Program ini berupa pemberian bantuan kepada perempuan kepala keluarga.