Obama sebut video rasis Trump sebagai “pertunjukan badut”. Ia yakin mayoritas rakyat AS masih pegang etika di tengah polarisasi politik 2026 yang kian tajam.

INDONESIAONLINE – Di tengah suasana peringatan Black History Month yang seharusnya khidmat pada Februari 2026, jagat politik Amerika Serikat justru diguncang oleh skandal rasisme digital yang melibatkan dua figur paling berpengaruh di abad ke-21. Mantan Presiden Barack Obama akhirnya memecah kebisuan terkait video kontroversial yang diunggah oleh Presiden Donald Trump di Truth Social.

Video tersebut, yang menampilkan wajah Obama dan istrinya, Michelle, ditempelkan pada tubuh kera, bukan sekadar lelucon internet, melainkan sebuah manifestasi dari runtuhnya standar etika di Gedung Putih.

Dalam sebuah wawancara eksklusif berdurasi 47 menit dengan komentator politik Brian Tyler Cohen yang dirilis Sabtu (14/2/2026), Obama memberikan respons yang tenang namun menohok. Ia tidak meledak dalam amarah, melainkan menyoroti fenomena “pertunjukan badut” (clown show) yang kini mendominasi panggung politik AS.

Analisis Respons Obama: Antara “Decency” dan Realitas Politik

Respons Obama mencerminkan strategi komunikasi politik klasik yang ia gunakan sejak kampanye 2008: don’t get angry, get thoughtful. Alih-alih menyerang pribadi Trump secara frontal yang hanya akan memperkeruh suasana, Obama menarik garis demarkasi moral.

“Pertama-tama, saya pikir penting untuk menyadari bahwa mayoritas rakyat Amerika menganggap perilaku ini sangat meresahkan,” ujar Obama kepada Cohen.

Pernyataan ini memiliki dua lapisan makna. Pertama, Obama berusaha mengisolasi Trump dari basis moral mayoritas rakyat Amerika. Ia membingkai perilaku Trump sebagai anomali, bukan norma. Kedua, Obama sedang melakukan damage control terhadap psikologi publik, meyakinkan masyarakat bahwa norma kesopanan (decency) belum sepenuhnya mati, meskipun pemimpin tertinggi negara justru melanggarnya.

“Ia memang menarik perhatian. Ia memang menjadi pengalih perhatian (distraction). Tetapi, ketika saya berkeliling negeri ini… mereka masih percaya pada kesopanan, tata krama, kebaikan,” tambah Obama.

Analisis mendalam terhadap kata “pengalih perhatian” menunjukkan bahwa Obama membaca strategi Trump sebagai upaya dead cat strategy—melempar isu kontroversial di meja untuk mengalihkan perhatian publik dari isu substansial lain, seperti kebijakan ekonomi atau skandal internal pemerintahan.

Dehumanisasi Digital: Sejarah Kelam di Balik Meme “Kera”

Untuk memahami mengapa video tersebut memicu kemarahan luas, kita perlu melihat sejarah sosiologis rasisme di Amerika. Penggambaran orang Afrika-Amerika sebagai primata (kera atau monyet) adalah trope rasis tertua yang digunakan untuk melakukan dehumanisasi.

Menurut data dari Jim Crow Museum of Racist Memorabilia di Ferris State University, karikatur yang menyamakan orang kulit hitam dengan kera telah digunakan sejak era perbudakan untuk menjustifikasi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

Ketika Presiden Amerika Serikat—yang memiliki akses ke kode nuklir dan diplomasi global—mengunggah citra tersebut, ia bukan sekadar berbagi meme; ia sedang memvalidasi sejarah kekerasan rasial tersebut di platform modern.

Video yang diiringi lagu “The Lion Sleeps Tonight” itu sempat dibela oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, sebagai “meme internet biasa”. Leavitt bahkan menggunakan istilah “kemarahan palsu” (fake outrage) untuk mendeskreditkan kritik.

Narasi ini merupakan teknik gaslighting politik, di mana pelaku menuduh korban atau pengkritik terlalu sensitif, padahal pelanggaran yang dilakukan sangat fundamental.

Namun, pembelaan itu runtuh ketika Gedung Putih menghapus video tersebut dan menyalahkan seorang staf anonim. Pejabat Gedung Putih menyebut staf itu “secara keliru membuat unggahan tersebut”. Sebuah alasan klasik yang dalam administrasi modern sering disebut sebagai “kambing hitam birokrasi”.

Trump dan Penolakan Akuntabilitas

Yang membuat insiden Februari 2026 ini semakin preseden buruk adalah penolakan mutlak Donald Trump untuk meminta maaf. Saat dikonfrontasi wartawan pada Jumat (6/2/2026), Trump dengan tegas mengatakan, “Saya tidak melakukan kesalahan.”

Lebih jauh, Trump menolak memecat staf yang dituduh melakukan kesalahan tersebut. “Tidak, saya belum (mendisiplinkan),” jawabnya singkat.

Sikap ini mengonfirmasi pola kepemimpinan Trump yang anti-apologi. Dalam psikologi politik, permintaan maaf dianggap sebagai tanda kelemahan oleh basis pendukung Trump (MAGA). Dengan menolak meminta maaf, Trump mengirim sinyal kepada pendukung fanatiknya bahwa norma sosial dan “political correctness” adalah musuh yang harus dilawan, bahkan jika itu berarti melanggar batas rasisme.

Ini bukan kali pertama Trump menyerang Obama dengan narasi berbau rasial. Sejak 2011, Trump adalah motor utama gerakan “Birtherism”, teori konspirasi yang menuduh Obama tidak lahir di Amerika Serikat. Pola ini menunjukkan bahwa serangan rasial adalah bagian integral dari branding politik Trump, bukan kecelakaan insidental.

Insiden ini juga membuka tabir perpecahan di internal Partai Republik (Grand Old Party – GOP). Senator Tim Scott, satu-satunya senator kulit hitam dari Partai Republik, berada dalam posisi yang sangat sulit. Scott, yang sering mencoba menjembatani isu rasial di partainya, kali ini tidak bisa tinggal diam.

“Berdoa agar ini palsu karena ini adalah hal paling rasis yang pernah saya lihat dari Gedung Putih. Presiden harus menghapusnya,” tulis Scott di platform X.

Kecaman juga datang dari Senator Katie Britt, bintang muda Republik lainnya. Namun, reaksi Trump terhadap kritik internal ini justru berupa kemarahan, bukan introspeksi. Laporan bahwa Trump marah kepada Scott dan Britt menunjukkan bahwa di dalam lingkaran Trump, loyalitas buta lebih dihargai daripada integritas moral.

Kondisi ini menciptakan dilema bagi Partai Republik menjelang pemilu sela (midterm election) yang mungkin terjadi di akhir tahun 2026. Apakah mereka akan terus membela perilaku Trump yang semakin tidak terkendali, atau mulai menjaga jarak demi menyelamatkan suara pemilih moderat dan minoritas?

Media Sosial sebagai Medan Perang Tanpa Aturan

Platform Truth Social, tempat video tersebut diunggah, menjadi variabel penting dalam analisis ini. Berbeda dengan X (sebelumnya Twitter) atau Meta yang memiliki (meskipun seringkali lemah) standar komunitas, Truth Social didesain sebagai echo chamber atau ruang gema bagi sayap kanan.

Di platform ini, konten yang bersifat rasis, xenofobik, dan konspiratif seringkali mendapatkan amplifikasi algoritma karena dianggap “bebas sensor”. Obama menyebut fenomena ini sebagai hilangnya rasa malu (shame) dalam ruang publik.

“Dan ada semacam pertunjukan badut yang terjadi di media sosial dan di televisi… tampaknya tidak ada rasa malu tentang hal ini di antara orang-orang yang dulu merasa bahwa Anda harus memiliki semacam tata krama,” kata Obama.

Studi dari Pew Research Center mengenai polarisasi media sosial menunjukkan bahwa pengguna internet di AS semakin terkotak-kotak dalam realitas informasi yang berbeda. Bagi pengikut Trump di Truth Social, video tersebut mungkin dianggap lucu dan bentuk perlawanan terhadap elit liberal. Namun bagi mayoritas publik di luar gelembung tersebut, itu adalah kemunduran peradaban.

Pada akhirnya, Obama menyadari bahwa perdebatan moral dengan Trump tidak akan menghasilkan pemenang yang jelas di media sosial. Ia mengembalikan bola panas tersebut kepada rakyat Amerika.

“Alasan saya menunjukkan bahwa saya tidak berpikir mayoritas rakyat Amerika menyetujui hal ini adalah karena, pada akhirnya, jawabannya akan datang dari rakyat Amerika,” pungkas Obama.

Pernyataan ini adalah seruan implisit untuk menggunakan hak pilih. Obama menegaskan bahwa budaya politik yang kasar, rasis, dan tanpa tata krama ini hanya bisa dihentikan bukan melalui kecaman di televisi, melainkan melalui kotak suara.

Insiden Februari 2026 ini menjadi penanda suram dalam sejarah kepresidenan Amerika. Ketika seorang mantan presiden harus menanggapi serangan yang menyamakannya dengan hewan dari seorang presiden petahana, dunia sedang menyaksikan degradasi demokrasi Amerika ke titik terendahnya.

Apakah rakyat Amerika akan membenarkan “pertunjukan badut” ini atau menghentikannya, akan menjadi narasi utama politik AS di tahun-tahun mendatang.