Dalam sebuah operasi militer presisi tinggi yang mengingatkan dunia pada penangkapan Manuel Noriega di Panama tahun 1989, pasukan elite Delta Force AS berhasil meringkus orang nomor satu di Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya, Cilia Flores. Tanpa satu pun peluru yang menewaskan personel AS, rezim yang telah berkuasa lebih dari satu dekade itu runtuh dalam hitungan menit.

Runtuhnya Benteng Pintu Baja

Laporan intelijen menyebutkan bahwa Maduro bersembunyi di balik sistem keamanan berlapis. Namun, bagi operator Delta Force, hal itu hanyalah rintangan teknis. Presiden AS Donald Trump, yang memantau langsung operasi tersebut dari “Situation Room” dadakan di resor pribadinya, Mar-a-Lago, Florida, menggambarkan efisiensi brutal pasukan khususnya.

“Mereka menembus tempat yang mustahil. Pintu baja yang dirancang khusus untuk menahan ledakan itu jebol dalam hitungan detik,” ujar Trump kepada awak media.

Sumber militer yang dikutip dalam laporan lapangan menyebutkan penggunaan teknologi breaching (pendobrak) termutakhir yang mampu melelehkan engsel baja tanpa menimbulkan ledakan besar yang membahayakan sandera atau target. Maduro dan Flores, yang kala itu sedang tertidur, diseret keluar tanpa sempat melakukan perlawanan berarti. Piyama mereka menjadi saksi bisu berakhirnya kekuasaan Chavismo di tangan Washington.

Kini, pasangan tersebut berada di atas kapal induk USS Iwo Jima, berlayar membelah Atlantik menuju New York untuk menghadapi pengadilan federal. Sebuah foto yang dirilis di platform Truth Social memperlihatkan Maduro dengan mata tertutup, sebuah simbol humiliasi bagi pemimpin yang selama ini vokal menentang “imperialisme Yankee.”

Jejak Hukum: Dari Dakwaan 2020 hingga Eksekusi 2026

Penangkapan ini bukanlah aksi impulsif, melainkan kulminasi dari strategi hukum dan militer yang telah dibangun bertahun-tahun. Dasar hukum operasi ini merujuk pada dakwaan Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada Maret 2020.

Saat itu, Jaksa Wilayah Distrik Selatan New York, Geoffrey Berman, secara resmi mendakwa Maduro atas tuduhan “narkoterorisme” (narco-terrorism).

AS menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles (Kartel Matahari), sebuah sindikat perdagangan narkoba yang dijalankan oleh pejabat tinggi militer Venezuela. Data dari Drug Enforcement Administration (DEA) memperkirakan bahwa kartel ini memfasilitasi pengiriman hingga 250 metrik ton kokain per tahun ke Amerika Serikat dan Eropa.

“Ini bukan sekadar pergantian rezim, ini adalah operasi penegakan hukum terhadap sindikat kriminal yang menyamar sebagai pemerintah,” tegas seorang pejabat senior Gedung Putih.

Selain itu, AS juga mengaitkan Maduro dengan kebangkitan Tren de Aragua, geng kriminal transnasional asal Venezuela yang kini telah menyebar hingga ke kota-kota besar di AS seperti New York dan Chicago. Organisasi ini dituduh bertanggung jawab atas lonjakan kekerasan, penculikan, dan perdagangan manusia di belahan bumi barat.

Dengan menetapkan Tren de Aragua dan Cartel de los Soles sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), Trump memiliki payung hukum domestik untuk melancarkan operasi militer ekstrateritorial.

Geopolitik Minyak: Motif di Balik “Perang Narkoba”

Meskipun narasi “perang melawan narkoba” dan “pemulihan demokrasi” didengungkan keras oleh Washington, para analis geopolitik melihat motif lain yang tak kalah vital: Emas Hitam.

Venezuela memegang cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi. Berdasarkan data OPEC Annual Statistical Bulletin, cadangan minyak Venezuela mencapai lebih dari 300 miliar barel. Namun, di bawah manajemen Maduro dan sanksi ketat AS, produksi minyak negara tersebut anjlok drastis dari 3 juta barel per hari (bph) pada tahun 2000-an menjadi kurang dari 800.000 bph dalam beberapa tahun terakhir.

Caracas, sebelum jatuhnya Maduro, menuduh bahwa operasi ini adalah upaya AS untuk menguasai kembali aset strategis tersebut. Tudingan ini diperkuat oleh pernyataan Trump yang menyebut penyitaan tanker minyak “bayangan” milik Venezuela beberapa bulan sebelum invasi.

Penguasaan kembali sektor energi Venezuela oleh perusahaan-perusahaan Barat diprediksi akan menstabilkan pasar energi global, namun sekaligus memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan negara.

Bayang-Bayang Operasi Just Cause

Sejarah seolah berulang. Apa yang terjadi pada Maduro memiliki paralel yang mengerikan dengan nasib Jenderal Manuel Noriega dari Panama pada tahun 1989 dalam Operation Just Cause. Seperti Maduro, Noriega juga didakwa atas tuduhan perdagangan narkoba di AS sebelum akhirnya digulingkan oleh invasi militer, ditangkap, diterbangkan ke Florida, dan diadili.

Perbedaannya, operasi di Caracas tahun 2026 ini jauh lebih “bedah” (surgical). Jika Panama 1989 melibatkan invasi skala penuh yang menghancurkan sebagian kota, operasi Delta Force kali ini mengandalkan kecepatan, intelijen siber, dan keunggulan teknologi untuk meminimalisir kerusakan kolateral—sebuah poin yang dibanggakan Trump sebagai “manuver yang tidak bisa dilakukan negara lain.”

Dengan Maduro kini dalam perjalanan menuju sel tahanan di New York, Venezuela menghadapi kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Jutaan rakyat Venezuela yang telah menderita akibat hiperinflasi—yang menurut IMF sempat mencapai 130.000% pada puncaknya—kini menanti apakah intervensi AS ini akan membawa perbaikan ekonomi atau justru memicu perang saudara berkepanjangan antara loyalis militer dan faksi oposisi.

Data dari UNHCR mencatat bahwa lebih dari 7,7 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara mereka per akhir 2024, menciptakan krisis pengungsi terbesar di belahan bumi Barat. Washington berjanji bahwa jatuhnya Maduro adalah langkah awal untuk memulangkan para migran dan membangun kembali ekonomi negara tersebut.

Namun, di balik optimisme Trump dan keberhasilan taktis Delta Force, pertanyaan besar tersisa: Apakah penangkapan seorang pria dapat menyembuhkan negara yang telah retak hingga ke fondasinya? Ataukah ini hanya babak baru dari dominasi AS di Amerika Latin yang akan memicu resistensi baru di masa depan?

Dunia kini menatap layar televisi dan ponsel pintar, menyaksikan sebuah drama nyata di mana batas antara penegakan hukum internasional dan invasi militer menjadi semakin kabur.