INDONESIAONLINE – Pemerintah tengah menghadapi tantangan berat dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran untuk program strategis nasional, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Di sisi lain, target swasembada pangan 2025 yang ambisius juga membutuhkan dukungan finansial yang signifikan.
Program MBG yang membutuhkan dana fantastis sebesar Rp 400 triliun untuk tahun 2025, saat ini baru memiliki alokasi sebesar Rp 71 triliun. Untuk menutupi kekurangan Rp 329 triliun, pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran di seluruh Kementerian dan Lembaga (KL) negara dengan target mencapai Rp 305 triliun.
Anggota DPR RI dari Dapil 7 Jawa Timur, Riyono, menekankan pentingnya program MBG sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita memahami program MBG adalah salah satu ujung tombak perbaikan kualitas SDM anak sekolah kita saat ini, maka perlu anggaran besar. Anggaran yang bersifat non strategis di KL memang harus dikurangi,” ujarnya.
Namun, di tengah upaya pemenuhan anggaran untuk program MBG, sektor pertanian juga menghadapi tekanan. Kementerian Pertanian (Kementan) dibebani target swasembada beras sebesar 32 juta ton pada tahun 2025 tanpa impor. Target ini membutuhkan dukungan program-program seperti cetak sawah baru, brigade pangan, dan pengembangan petani milenial.
Riyono mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pemotongan anggaran Kementan sebesar Rp 10 triliun. “Kita minta agar anggaran Kementan khususnya swasembada pangan jangan dipotong, kabar akan dipotong 10 triliun untuk Kementan jangan dilakukan. Swasembada bisa terancam gagal,” tegasnya.
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi di seluruh KL dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan anggaran program MBG. Namun, target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas utama pada tahun 2025 membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Kementan sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk tahun 2025.
Riyono kembali menegaskan peran DPR dalam merancang dan membahas APBN bersama pemerintah. “Sekali lagi, fungsi bugdeting DPR adalah merancang dan membahas APBN dengan pemerintah. Kita minta agar Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran yang cukup bagi suksesnya Swasembada Pangan,” pungkasnya (mca/dnv).
