Sih Wahyudi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi/ JatimTimes)

JATIMTIMES – Dengan mulai adanya kebangkitan ekonomi saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi memiliki keyakinan mampu memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Sebab pada tahun 2021 yang lalu realisasi pendapatan asli daerah melampaui target hingga 102 persen meskipun masih dalam masa pandemi.

Pemerintah bersama dengan dewan menetapkan target PAD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sebesar Rp 518 miliar. Meskipun secara umum kondisi semua sektor dalam keadaan yang kurang menggembirakan capaian pendapatan asli daerah sebesar  Rp 519 miliar. 

Menurut Kepala Bapenda Banyuwangi, Sih Wahyudi mengatakan, berdasarkan realisasi pada tahun 2021 lalu, pihaknya optimis pada tahun 2022 ini juga mampu memenuhi target PAD yang telah ditetapkan.

Baca Juga  Pelayanan Terbaik, Dispendukcapil Kabupaten Blitar Serahkan e-KTP Bagi Warga Negara Thailand

Untuk memenuhi target PAD pada tahun ini, lanjut dia, selain sudah melakukan konsolidasi internal pihaknya juga melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, KPP Pratama, Bank Jatim, PLN dan para notaris untuk bersama –sama mewujudkan target PAD tahun 2022 ini.

“Dengan cara tersebut kami berharap target pendapatan asli daerah dapat terpenuhi 100 persen, terlebih saat ini pandemi sudah melandai dan sebagian besar sektor kehidupan masyarakat mulai bergerak ke arah normal,” ujar Sih Wahyudi.

Sih Wahyudi menambahkan sumber PAD Banyuwangi yang terbesar adalah dari sektor pajak yang nilainya lebih dari 50 persen, seperti Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) dan lain sebagainya.

Baca Juga  Limbah Ternak Belum Tergarap Optimal, Pemkab Malang Berguru ke Denmark

“Bahkan  target pendapatan dari Pajak  Penerangan Jalan tahun ini kami naikan dari Rp 74 miliar menjadi Rp 80 miliar dan pihak PLN menyatakan sanggup. Demikian pula dengan BPHTB naik menjadi Rp 40 miliar. Estimasi kami dari sektor PBB ada tambahan sekitar Rp 9 miliar,” pungkas Sih Wahyudi.



Nurhadi Joyo