Pemkot Malang sigap merespons kasus makanan basi di SDN 2 Dinoyo, perketat SOP dan bentuk satgas pengawas program Makan Bergizi Gratis.
INDONESIAONLINE – Insiden temuan makanan basi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 2 Dinoyo beberapa waktu lalu memicu respons cepat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan, memastikan kualitas dan higienitas makanan bagi anak-anak sekolah. Langkah ini diambil menyusul laporan yang sempat menggemparkan publik terkait keteledoran dalam penyediaan pangan.
Wahyu Hidayat menyoroti secara spesifik lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama pada tahap pencucian alat makan yang menjadi biang keladi masalah.
“Jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang lagi. Waktu itu penyebabnya karena alat penyajian atau kutre-nya tidak bersih,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Ia menekankan pentingnya penggunaan air panas untuk sterilisasi. “Sesuai SOP, pencucian harus menggunakan air panas agar bakteri mati dan lemak bisa terangkat,” imbuhnya.
Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% kasus keracunan pangan di sekolah seringkali disebabkan oleh praktik kebersihan yang buruk, baik dari penjamah makanan maupun peralatan makan. Temuan ini menguatkan urgensi implementasi SOP yang ketat di Malang.
Wahyu juga mengungkapkan bahwa penyedia MBG yang terlibat dalam insiden tersebut awalnya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, Pemkot Malang tidak tinggal diam. Mereka telah memfasilitasi pelatihan dan pembinaan intensif bagi para penyedia.
“Kita beri peringatan keras, ini jadi pelajaran penting. Kami juga minta pihak sekolah ikut mengawal. Kalau nanti masih ditemukan pelanggaran, tidak menutup kemungkinan izinnya akan dicabut,” tegas Wahyu, menunjukkan ketegasan Pemkot dalam menjaga kualitas program.
Perubahan signifikan juga terlihat dalam sistem evaluasi program MBG. Kini, evaluasi tidak lagi menunggu laporan insiden, melainkan dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita tidak hanya evaluasi di atas kertas. Satgas pengawas MBG sudah dibentuk, dan mereka rutin turun langsung memantau penerapan SOP di sekolah,” jelas Wahyu.
Pembentukan satgas ini mencerminkan komitmen serius Pemkot Malang dalam memastikan setiap porsi makanan yang disajikan aman dan bergizi.
Dinkes Proses Rekomendasi SLHS, Tingkatkan Standar Higienitas
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr. Husnul Muarif, menjelaskan progres terkait sertifikasi. Pihaknya tengah memproses penerbitan rekomendasi SLHS bagi para penyedia MBG yang telah memenuhi syarat.
“Insyaallah dua hari ini kita terbitkan rekomendasi SLHS-nya. Dari total 17 penyedia MBG yang sudah ikut pelatihan penjamah makanan, sekitar 12 di antaranya sudah menjalani pemeriksaan laboratorium,” terang dr. Husnul.
Proses penerbitan SLHS didasarkan pada tiga indikator krusial:
Pelatihan Penjamah Makanan: Memastikan SDM memiliki pengetahuan dan praktik higienis yang benar.
Inspeksi Kesehatan Lingkungan: Penilaian menyeluruh terhadap kondisi dapur, penyimpanan, dan lingkungan sekitar.
Pemeriksaan Kualitas Air dan Kebersihan Alat Masak: Pengujian laboratorium untuk memastikan air dan peralatan bebas kontaminasi.
“Kalau hasil inspeksi lingkungan nilainya di bawah 80, kita beri catatan untuk perbaikan dan lakukan penilaian ulang. Begitu juga untuk kualitas air dan hasil swab alat masak,” tambah dr. Husnul, menegaskan standar ketat yang diterapkan.
Sebagai informasi, dari 17 penyedia MBG di Kota Malang, lima di antaranya saat ini masih menunggu verifikasi akhir sebelum dapat beroperasi kembali. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkot Malang tidak akan berkompromi pada masalah keamanan pangan, menjadikan insiden di SDN 2 Dinoyo sebagai pembelajaran berharga untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan aman bagi generasi penerus bangsa (rw/dnv).
