JATIMTIMES – Program-program pembangunan menuju Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun 2023 tengah dalam tahap pembahasan. Di tiap wilayah, saat ini melakukan persiapan guna menyelaraskan data agar sejalan dengan program prioritas.

Misalnya sederet program pembangunan di wilayah Kecamatan Blimbing. Hal itu dibahas dalam kegiatan Desk Kecamatan Blimbing, Penyusunan RKPD 2023 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang di aula Kecamatan Blimbing, Jumat (4/2/2022).

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda bertahap yang telah disusun guna sinkronisasi data. Adapun program yang telah disusun di tingkat kelurahan akan diselaraskan dengan program prioritas Pemkot Malang di tahun 2023. Di antaranya, berkaitan dengan penanganan kesehatan, pendidikan, infrastuktur, hingga perekonomian.

“Ini kegiatan sinkronisasi untuk persiapan musrenbang kecamatan pada 8 Februari mendatang. Supaya program itu selaras, jadi harus ada prioritas di tiap tahun itulah pentingnya hal ini,” ujarnya.

Baca Juga  OJK Resmi Akhiri Restrukturisasi Kredit Covid-19

Salah satu yang disoroti dalam rencana program Kecamatan Blimbing adalah persoalan pendidikan. Yakni, diajukannya pembangunan untuk gedung SMA yang dinilai cukup urgen.

Usulan tersebut juga masuk dalam program perencanaan di tahun sebelumnya. Karena itu, meski hal itu masuk dalam kewenangan provinsi Jawa Timur, setidaknya proses tahapan untuk terwujudnya sekolah tersebut bisa dikawal dengan optimal.

“Di Kecamatan Blimbing membutuhkan SMA, ini segera harus ada tindak lanjut. Kalau memang tanggung jawab provinsi maka di kawal. Ini menjadi perhatian, karena tahun kemarin juga ada usulan ini,” terangnya.

Ke depannya, sederet program yang bakal masuk dalam prioritas bakal bisa menghadirkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kota Malang. Baik dalam hal hadirnya pembangunan fisik maupun tatanan lainnya.

“Sehingga seluruh program harus mampu membuat masyarakat semakin puas terhadap pelayanan pemerintah. Kalau yang bersifat mengatur ini supaya tatanan lebih baik, tertib dan tertata. Kalau pembangunan fisik non fisik, ini untuk mengoptimalkan kualitas, dan efisiensi di yang lain,” tandas sofyan Edi.

Baca Juga  Layanan Kedaruratan PSC 119 Kabupaten Malang, Bupati Sanusi: Terintegarasi dengan Berbagai Instansi

Lebih jauh, Camat Blimbing Ariyadi Wardoyo menyampaikan, total ada 334 usulan program yang akan diselaraskan dalam kegiatan tersebut. Program-program ini paling banyak merupakan dari Kelurahan Bunulrejo.

“Kami harapkan nanti pas musrenbang kecamatan tinggal deal saja. Ini paling banyak program dari Kelurahan Bunulrejo sebanyak 83 dan paling sedikit dari Kelurahan Polehan ada 13 program,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Malang Indri Yuliani mengungkapkan, dalam penyusunan dokumen ini disesuaikan dengan RKPD Kota Malang tahun 2023.

Penyesuaiannya meliputi berbagai aspek di semua PD (perangkat daerah). Mulai, penyesuaian capaian kinerja, penyesuaian target, hingga penyesuaian anggaran yang diajukan.

“Sehingga keselarasan perencanaan yang dilakukan ini berkualitas, tepat sasaran dengan program-program yang kita susun untuk kinerja daerah. Jadi, diselaraskan semua, disesuaikan,” ungkapnya.



Arifina Cahyati Firdausi