Oleh: Whedy Prasetyo
Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme/UNEP) mendefinisikan pembangunan ekonomi hijau sebagai pembangunan rendah karbon, mengefisienkan pemanfaatan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memasukkan pembangunan ekonomi hijau sebagai bagian dari rencana strategi transformasi ekonomi di Indonesia.
Landasan ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekaligus dalam batas ekologis yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Perhatian ini diwujudkan dalam tujuan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan.
Kondisi tentang hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, terwujudnya perilaku pembina lingkungan hidup, dan terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan sekaligus terlindunginya terhadap dampak kerusakan dan pencemaran. Hasilnya memberikan upaya kesadaran diri untuk terus menyadari tentang kualitas kehidupan tergantung dari kelestarian lingkungan.
Hal ini sangat ditekankan karena dalam diri manusia terus mengalami perubahan sejalan dengan kedinamisan perilaku manusia itu sendiri. Kondisi yang dapat dimaklumi mengingat aspirasi dan kebutuhan manusia selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Tidak dapat dihindari, kebutuhan manusia pun selalu bertambah dari waktu ke waktu. Secara umum dapat dinyatakan tingkat kebutuhan manusia selalu bergerak ke arah yang lebih tinggi tingkatannya, dari yang semula sifatnya longgar menuju ke arah yang ketat. Dengan demikian, sifat perilaku ekonomi adalah dinamis dalam memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, sebagai tempat manusia mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut.
Keberlanjutan ini sebagai perwujudan perilaku yang berwawasan lingkungan dengan upaya sadar dan terencana dengan memadukan kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini.
Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk menyadari bahwa bencana sosio-ekologis yang baru-baru ini terjadi bukanlah sekedar peristiwa alam biasa. Kejadian ini merupakan cermin nyata dari bagaimana perilaku manusia memperkuat dampak bencana alam. Di balik curah hujan ekstrem, terdapat jejak panjang deforestasi untuk perkebunan skala besar, pertambangan, serta alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan pemungkiman yang tidak terkendali.
Koneksi resiprokal antara perilaku dan bencana seyogianya mengilhami kita semua untuk senantiasa mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi penanggulangan dan pemulihan pasca bencana, serta menjadi momentum membangun tatatan ekonomi hijau yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagaimana juga Studi Bank Dunia (Barbier, 2021) tentang strategis dinamik untuk memperkuat ketahanan ekologis, mentransformasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang terbebas dari ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam di sekitar mereka sebagai strategi bertahan hidup.
Pencapaian perilaku ekonomi hijau seperti itu menuntut penciptaan ekonomi untuk meningkatkan martabat, yaitu ekonomi berbasis pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus ekonomi yang menyelamatkan. Pencapaian yang hanya dapat dilakukan dengan cara mengonsolidasikan prinsip pengurangan resiko bencana dan adaptasi iklim dalam setiap strategi penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu perlu terobosan kebijakan holistik berkelanjutan untuk mengatasi akar masalah, yaitu ketimpangan, kerentangan ekologis, dan kurangnya alternatif ekonomi, sehingga perlu disiapkan “panggung” untuk mengantisipasi bencana dari sinergi harmonis masyarakat, akademisi dan aparatur (bukan tambal sulam yang menunda malapetaka).
Harmonis ini disesuaikan dengan keluhuran struktur sosial masyarakat kita masih bercorak agromaritim, baik pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan maupun kehutanan.
Agromaritim memiliki makna strategis karena sektor ini menjadi tumpuan sumber pangan, energi terbarukan, kedaulatan kesehatan, dan biomaterial. Fakta yang menuntut, yaitu inovasi unggul dengan orientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi 4.0 berbasis teknologi maju (kecerdasan buatan, drone, blockchain, robotik).
Kombinasi orientasi ini membuat ciri baru menjadi inovasi agromaritim 5.0, dengan unsur manusia, sosial, dan lingkungan bersama dukungan teknologi 4.0 dalam perilaku holistik. Agenda baru diawal penghujung tahun 2026 sebagai transformasi ekonomi berbasis industri agromaritim untuk sinergi semua pihak baik infrastruktur, sistem logistik, investasi, maupun perdagangan yang berpihak.
Suasana holistik merupakan perwujudan aktivitas nyata nilai santun, bertanggung jawab dan perasaan percaya pada keberlanjutan lingkungan. Pencapaian perilaku holistik ini membuat aktivitas ekonomi hijau dan agromaritim 5.0 sebagai wujud ketenteraman, kebersamaan dan kerukunan. Kondisi seperti ini secara tidak langsung membuat keyakinan aktivitas hidup dalam dimensi keadilan lingkungan menjadi satu kesatuan.
Penulis adalah
Tenaga Pendidik Magister Akuntansi Keperilakuan Trandisipliner Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember; Wakil Ketua FAME Jawa Timur
