Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Surabaya, Komisi D Minta Pemkot Berkolaborasi dengan NGO

JATIMTIMES – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah, sangat menyesalkan masih terjadinya kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur di Surabaya. Padahal Surabaya menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 

Menurut Khusnul, kasus itu tidak akan terjadi jika semua pihak berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap anak. Mulai dari Pemkot Surabaya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Saya sangat geram dengan munculnya kasus eksploitasi seksual melalui prostitusi online ini. Apalagi korbannya masih anak-anak di bawah umur. Saya tidak tahu, apakah Pemkot Surabaya terlena dengan predikat Kota Layak Anak yang sudah diberikan atau memang tidak perhatian,” ucap Khusnul saat dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022).

Sebelumnya, polisi menggerebek praktik prositusi online di komplek Rusun Romokalisari, Surabaya. Pelaku menawarkan anak di bawah umur untuk melayani pria hidung belang. Dalam aksinya, pelaku berinisial ST menjual korban dengan tarif Rp 250 ribu. Kemudian pelaku mengambil untung Rp 50 ribu.

“Kemarin saya sudah berkunjung langsung ke lokasi dan meminta DP3A-PPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Surabaya untuk menjemput dan mengamankan di shelter milik Pemkot Surabaya agar korban yang masih berusia 15 tahun ini merasa aman dan nyaman hingga proses pemeriksaan selesai,” ujar Khusnul.

Khusnul menjelaskan, korban yang  putus sekolah saat menginjak bangku SMP ini mengalami depresi berat. Dia tidak mau makan. Dia juga merasa lingkungannya telah mencibir dan mengucilkannya. Sehingga jika dia tetap tinggal di Rusun Romokalisari akan berdampak buruk bagi psikologinya dan bisa berbuat hal-hal yang nekat.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini juga mengatakan, sambil menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), ia meminta Wali Kota Surabaya, DP3A-PPKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, camat hingga lurah untuk berkolaborasi dengan para NGO (Non-Governmental Organization) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tujuannya, lanjut dia agar kasus-kasus seperti ini bisa dicegah dan ditangani secara cepat dan memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman terhadap anak-anak di Surabaya. Bisa jadi masih banyak kasus serupa yang luput dari pantauan.

“Saya kira perlu pula kepada masing-masing dinas, lurah, camat untuk berkolaborasi dengan NGO atau kelompok masyarakat. Akademisi yang memang memahami persoalan untuk duduk bersama menerjemahkan konsep Surabaya layak anak ke dalam tupoksi kerjanya masing-masing,” paparnya.

Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah, juga meminta kepada masyarakat, jika mengetahui kasus serupa di sekitarnya untuk berani melapor ke call center DP3A-PPKB atau hotline yang dimiliki Pemkot Surabaya.

“Masyarakat jangan diam dan takut jika mengetahui kasus-kasus semacam ini. Mereka harus berani lapor. Pak Wali Kota juga perlu melakukan evaluasi kerja Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan DP3A-PPKB. Agar mereka kerjanya lebih baik dalam memberikan hak-hak dan perlindungan pada anak,” pungkasnya.



M. Bahrul Marzuki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Fakta Terbaru Warga Singosari Terindikasi Omicron, Ternyata Pegawai BRI Kota Malang

JATIMTIMES – Kasus adanya pasien Covid-19 varian baru Omicron di Kabupaten Malang…

Kasus Suspek PMK Ditemukan di Enam Kecamatan Kebupaten Blitar

INDONESIAONLINE – Masyarakat Kabupaten Blitar diimbau untuk mewaspadai penyakit mulut dan kuku…