Perseteruan Memanas: Trump Tolak Perdamaian dengan Elon Musk

Perseteruan Memanas: Trump Tolak Perdamaian dengan Elon Musk
Perseteruan Presiden AS Donald Trump dan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk semakin memanas dan dikhawatirkan bisa menimbulkan potensi terhadap lanskap politik, ekonomi, dan hubungan antara sektor swasta raksasa dengan pemerintah (sc/io)

INDONESIAONLINE – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (7/6) secara tegas menyatakan tidak akan memperbaiki hubungannya dengan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, menandai babak baru dalam perseteruan sengit antara dua tokoh publik berpengaruh tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Trump dalam sebuah wawancara dengan NBC News, menyusul serangkaian saling serang di media sosial pekan ini.

“Saya rasa begitu, ya,” kata Trump singkat ketika ditanya apakah hubungannya dengan Musk sudah berakhir.

Presiden ke-45 itu menekankan bahwa ia menganggap komentar dan sikap Musk sebagai tindakan “sangat tidak pantas” dan bentuk ketidakpatuhan terhadap lembaga kepresidenan.

“Saya pikir itu hal yang sangat buruk, karena dia sangat tidak menghormati. Anda tidak boleh tidak menghormati jabatan Presiden,” tegas Trump.

Akar Konflik dan Ledakan di Medsos

Ketegangan antara Trump dan Musk bermula dari kritik tajam Musk terhadap rancangan undang-undang anggaran yang oleh Trump dijuluki “One Big Beautiful Bill.” Konflik ini dengan cepat memanas dan berpindah ke ranah publik, di mana keduanya saling melontarkan serangan di akun media sosial masing-masing, khususnya di platform X.

Trump sempat mengancam akan menghentikan kontrak dan subsidi pemerintah untuk perusahaan-perusahaan milik Musk, yang mencakup raksasa teknologi seperti Tesla dan SpaceX. Sebagai balasan, Musk merespons dengan unggahan singkat yang menyinggung keterlibatan Trump dalam “Epstein files”—merujuk pada daftar klien atau jaringan Jeffrey Epstein, terpidana kejahatan seks. Unggahan Musk tersebut kemudian dihapus.

Perseteruan ini tidak hanya berdampak politis, tetapi juga ekonomis. Nilai saham Tesla dan mata uang kripto Dogecoin sempat mengalami fluktuasi signifikan setelah perdebatan mereka menjadi viral di jagat maya.

Dalam perkembangan terbaru, Presiden Trump memperingatkan Musk agar tidak berani mendukung kandidat Partai Demokrat yang menentang RUU pajak yang ia usung.

“Kalau dia melakukannya, dia harus menanggung akibatnya,” ujar Trump dengan nada ancaman. “Dia akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius jika melakukannya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden JD Vance turut angkat suara mengenai perseteruan ini. Dalam sebuah acara podcast, Vance menyebut tindakan Musk yang menyerang Trump sebagai “kesalahan besar.”

“Saya pikir itu kesalahan besar bagi orang terkaya di dunia—salah satu pengusaha paling transformatif, yaitu Elon—untuk berada dalam perang terbuka dengan orang paling berkuasa di dunia,” ujar Vance.

Meskipun demikian, Vance tetap berharap ketegangan bisa mereda. “Saya rasa semuanya akan baik-baik saja kalau Elon sedikit lebih tenang,” katanya.

“Presiden sebenarnya cukup menahan diri, karena dia tidak ingin berada dalam perang berdarah dengan Elon Musk,” tambahnya.

Komentar Vance yang diunggah di media sosial ini kemudian dijawab santai oleh Musk lewat platform X dengan balasan tunggal, “Cool.”

Fokus Gedung Putih: Pengesahan RUU Pajak

Di tengah gejolak dan hiruk-pikuk perseteruan ini, Gedung Putih menegaskan bahwa fokus utama Presiden Trump tetap pada pengesahan RUU pajak andalannya.

“Presiden Trump dan seluruh pemerintahan akan terus menjalankan misi penting untuk memberantas pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dalam pemerintahan federal atas nama pembayar pajak,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

“Pengesahan ‘One Big Beautiful Bill’ sangat penting untuk mencapai misi tersebut,” tambahnya, mengisyaratkan bahwa drama antara Trump dan Musk tidak akan mengalihkan prioritas legislatif Gedung Putih.

Perseteruan antara Donald Trump dan Elon Musk ini terus menjadi sorotan, tidak hanya karena status mereka sebagai figur publik global, tetapi juga karena potensi dampaknya terhadap lanskap politik, ekonomi, dan hubungan antara sektor swasta raksasa dengan pemerintah.