INDONESIAONLINE – Pemerintahan Digital mulai dijalankan di Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini menjadikan Kabupaten Malang menjadi daerah yang pertama di Indonesia menjalankan Pemerintahan Digital.
Jika sukses dalam pelaksanaannya, Kabupaten Malang akan dijadikan pilot project program se-Indonesia
Rencana pelaksanaan program pemerintahan digital sendiri merupakan proyek dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Ini adalah proyek dari Menpan untuk melaksanakan pemerintahan digital. Jadi semuanya nanti serba digital untuk mengurangi biaya operasional yang menurut penilaian Menpan, Mendagri hingga Kementerian Keuangan biaya operasional di daerah ini rasionya sudah tidak rasional,” kata Bupati Malang HM Sanusi saat ditemui JatimTIMES.
Sanusi menjelaskan bahwa Kabupaten Malang dengan APBD Rp 4,6 triliun untuk belanja publik mencapai Rp 980 miliar. Sisanya itu jadi belanja operasional.
“Sehingga kalau bahasa kita itu sudah rapuh. Istilahnya besar pasak dari tiangnya, besar biaya operasional daripada yang dikerjakan,” ungkap Sanusi.
Lanjut Sanusi, nantinya Kabupaten Malang akan didampingi oleh KEK yang punya program dengan timnya, AWS dan Universitas Brawijaya sebagai tutorialnya. Sehingga nanti diharapkan tercipta pemerintahan digital yang benar-benar bisa dijalankan.
“Jika ini bagus dan efektif, pelayanan publiknya efisien, maka oleh Menpan akan dijadikan pilot project untuk Indonesia,” tutur Sanusi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengaku bahwa program ini adalah bentuk implementasi digitalisasi di pemerintahan. Termasuk aksi yang nyata itu di MPP Digital, sehingga nanti akan jadi satu model penerapan dari skala untuk nasional.
“Ini dimulai dari Kabupaten Malang untuk jadi satu pola pengembangan yang disepakati Menpan juga. Kaitannya nanti pengadaan barang dan jasa, arahnya juga kesana,” beber Tomie.
Menurut Tomie sesuai arahan Bupati Malang, efisiensi penyelenggaran pemerintahan juga efisiensi pemanfaatan SDM pelaksana secara langsung. Sehingga tidak terkesan masing-masing perangkat daerah hanya membuat aplikasi, tapi bagaimana masing-masing aplikasi itu terkoneksi menjadi satu kesatuan.
“Jangan sampai membuat satu sistem tapi tidak terlaksanakan,” ucap Tomie (hs/dnv).