Ketakutan akan biaya tinggi, kebingungan menghadapi sistem digital, hingga stigma bahwa mengurus izin itu “ribet”, menjadi hantu bagi para pelaku usaha kecil. Menjawab kegelisahan tersebut, sebuah sinergi strategis antara legislatif dan eksekutif di Surabaya melahirkan terobosan bernama “Pesona Buaya“.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyebut program ini bukan sekadar jargon, melainkan sebuah revolusi pelayanan publik yang menyentuh akar rumput.

Membongkar Tembok Birokrasi dengan “Pesona Buaya”

Pesona Buaya, yang merupakan akronim dari PEndampingan, Sinergi dan sOsialisasi periziNAn Berusaha untuk UMK SurabAYA, hadir sebagai antitesis dari pelayanan birokrasi konvensional. Jika biasanya warga yang harus datang ke kantor dinas, kini negara yang hadir di depan pintu rumah warga.

“Program ini merupakan hasil gagasan dan inisiatif Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya yang disinergikan dengan DPMPTSP Kota Surabaya sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendekatkan pelayanan perizinan langsung ke tengah masyarakat. Ini program mantap,” ujar Budi Leksono, atau yang akrab disapa Buleks, saat ditemui di Surabaya.

Sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Buleks melihat bahwa tantangan terbesar UMK pasca-pandemi adalah adaptasi regulasi. Sejak pemerintah pusat memberlakukan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko sesuai UU Cipta Kerja, banyak pelaku usaha mikro yang gagap teknologi. Sistem yang sejatinya dibuat untuk mempermudah, di lapangan justru sering dianggap rumit bagi mereka yang tidak terbiasa dengan antarmuka digital.

Disinilah “Pesona Buaya” mengambil peran krusial. Program ini dirancang khusus sejak tahun 2023 untuk menjembatani kesenjangan literasi digital dan legalitas tersebut.

Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Sebuah Preseden Baik

Keberhasilan program ini tidak lepas dari harmonisasi antara DPRD dan Pemkot Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Buleks memberikan apresiasi khusus kepada Kepala DPMPTSP yang baru, Lasidi. Meski baru menjabat, Lasidi dinilai memiliki visi progresif yang sejalan dengan aspirasi wakil rakyat untuk mendongkrak investasi dari level terbawah.

“Gebrakan yang dilakukan Pemkot melalui DPMPTSP perlu didukung. Lasidi memiliki komitmen kuat terhadap perkembangan investasi di Surabaya. Pesona Buaya bukanlah kegiatan seremonial semata,” tegas Buleks.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan “jemput bola” menjadi kunci. Petugas DPMPTSP bersama anggota Komisi B DPRD turun langsung ke balai RW, sentra kuliner, hingga ruang-ruang komunitas. Kehadiran fisik para pemangku kebijakan ini menghapus jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat. Warga yang tadinya takut bertanya, kini bisa berkonsultasi secara leluasa tanpa rasa was-was akan pungutan liar atau prosedur yang berbelit.

“Program ini berangkat dari aspirasi warga. Banyak pelaku UMK ingin taat aturan, tapi takut salah dan bingung harus mulai dari mana. Serta ketakutan akan biaya untuk pengurusan perizinan. Karena itu, kami ingin hadir langsung bersama pemerintah kota untuk mendampingi,” tambah Buleks.

Legalitas sebagai Kunci Naik Kelas

Mengapa legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) begitu penting? Dalam analisis ekonomi makro, UMK yang tidak memiliki legalitas (sektor informal) sulit untuk didata dan sulit mendapatkan intervensi bantuan pemerintah.

Melalui pendampingan di lokasi, warga langsung dibantu menerbitkan NIB melalui laman OSS.go.id. NIB bukan sekadar selembar kertas; ia adalah identitas hukum. Dengan memiliki NIB, pelaku umk surabaya membuka pintu akses terhadap permodalan perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Tanpa NIB, mereka terpaksa lari ke rentenir atau pinjaman online ilegal yang mencekik.

Selain itu, Pesona Buaya juga memfasilitasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Data dari State of the Global Islamic Economy Report menunjukkan bahwa konsumsi produk halal global terus meningkat. Bagi Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan, sertifikasi halal adalah jaminan mutu yang meningkatkan kepercayaan konsumen (trust) dan daya saing produk lokal.

“Masyarakat mendapatkan layanan pendampingan pengurusan NIB… Selain itu, difasilitasi pula Sertifikasi Halal melalui Program SEHATI, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk lokal,” jelas Buleks.

Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Langkah Pemkot Surabaya dan DPRD ini diyakini akan memberikan multiplier effect (efek berganda) bagi ekonomi kota. Ketika ribuan UMK memiliki izin yang sah:

1. Kepastian Usaha: Mereka tidak perlu takut ditertibkan oleh Satpol PP karena statusnya sudah legal.
2. Akses Pasar: Produk mereka bisa masuk ke ritel modern, <i>e-commerce</i>, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-katalog lokal) yang mensyaratkan legalitas.
3. Peningkatan PAD: Meski izin UMK gratis, perputaran ekonomi yang membesar akan berdampak pada pajak daerah dari sektor lain (restoran, reklame, dll) secara tidak langsung.

Upaya jemput bola ini juga menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan publik di Surabaya terus berevolusi. Dari yang sebelumnya pasif menunggu di “Gedung Siola” (Pusat Pelayanan Publik), kini bergerak aktif menyisir gang-gang sempit.

Inisiatif Pesona Buaya mengajarkan bahwa pelayanan publik terbaik adalah yang memahami kesulitan warganya. Dengan mempermudah izin usaha, Surabaya tidak hanya sedang menata administrasi, tetapi sedang membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang tahan banting. Kolaborasi Budi Leksono dan jajaran Pemkot Surabaya menjadi contoh nyata bahwa ketika politik anggaran dan politik legislasi bertemu di titik kepentingan rakyat, maka kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi pemenangnya (mba/dnv).