Pidato RAPBN 2027 Prabowo menonjolkan target dan proyek strategis, sementara rincian anggaran sektoral yang dulu dominan kini mulai meredup.
INDONESIAONLINE – Ada yang berubah dari cara Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang anggaran negara. Dalam pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di hadapan DPR, Jumat, 14 Agustus 2026, angka memang tetap muncul. Tetapi angka-angka sektoral tidak lagi menjadi pusat cerita seperti ketika Prabowo menyampaikan rancangan APBN setahun sebelumnya.
Kali ini, yang lebih menonjol adalah daftar pekerjaan besar: sekolah yang harus direnovasi, puskesmas yang dibenahi, rumah sakit daerah yang direvitalisasi, energi surya yang dikejar hingga 100 gigawatt, sampai rencana pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa.
Dalam pidato itu, Prabowo menyebut Belanja Negara 2027 direncanakan Rp4.097,2 triliun. Pendapatan negara dipatok Rp3.426 triliun, sedangkan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto.
Angka tersebut menunjukkan bahwa APBN 2027 tetap bergerak dalam koridor fiskal yang relatif terjaga. Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Namun, dibandingkan pidato RAPBN 2026, perubahan itu terasa nyata. Tahun lalu, Prabowo menjadikan nilai anggaran sebagai pintu masuk untuk menjelaskan program prioritas. Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan melalui nominal anggaran sekaligus sasaran penerimanya.
Pada 2026, misalnya, ia menyebut, “Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk 2026.” Untuk kesehatan, ia mengatakan “anggaran kesehatan 2026 dialokasikan Rp244 triliun.”
MBG juga disampaikan dengan formula yang serupa. Prabowo menyebut, “alokasi anggaran untuk MBG 2026, kita alokasikan sebesar Rp335 triliun”. Pemerintah, melalui BGN, memang menjelaskan bahwa dukungan 2026 terdiri dari Rp268 triliun anggaran utama dan Rp67 triliun dana cadangan, dengan sasaran program mencapai 82,9 juta penerima.
Karena itu, perubahan pada pidato 2027 bukan sekadar soal berkurangnya angka. Narasinya bergeser dari berapa uang yang disediakan menjadi apa yang harus selesai dibangun dan dicapai.
Dari MBG dan Kopdes ke proyek transformasi
MBG menjadi contoh paling mudah untuk membaca pergeseran tersebut. Pada pidato RAPBN 2026, program ini diposisikan sebagai salah satu mesin utama pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal. Pemerintah mengaitkannya dengan petani, nelayan, peternak, UMKM, serta jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Dalam pidato 2027, sorotan terhadap MBG jauh lebih tipis. Prabowo hanya menekankan kewajiban negara memastikan makanan bergizi hadir di tengah masyarakat.
“Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik … Kemerdekaan belum selesai hanya karena Bendera Merah Putih telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat,” ucapnya.
Programnya sendiri tidak hilang. Bahkan secara kelembagaan, MBG tetap berjalan. BGN pada 2026 menyatakan layanan tetap berlangsung dan melakukan penyesuaian tata kelola serta efisiensi anggaran.
Yang berubah adalah panggung politiknya.
Perubahan serupa terlihat pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada 2025, program itu dipromosikan sebagai instrumen untuk memangkas rantai distribusi, memperkuat ekonomi desa, dan menopang ketahanan pangan. Tetapi dalam pidato RAPBN 2027, Kopdes tidak lagi mendapat porsi penjelasan khusus.
Padahal program tersebut terus bergerak. Pemerintah pada Mei 2026 meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di berbagai daerah.
Artinya, program lama tidak serta-merta ditinggalkan. Sebagian justru sudah masuk tahap implementasi sehingga dalam komunikasi politik pemerintah, daya tariknya bergeser dari pengumuman menuju pekerjaan lanjutan.
Di sisi lain, agenda baru justru mengambil ruang terbesar. Sektor kesehatan menjadi contoh paling jelas.
Pemerintah menyiapkan revitalisasi RSUD di 514 kabupaten/kota serta program renovasi 10.000 puskesmas, puskesmas pembantu, dan laboratorium kesehatan masyarakat. Rencana tersebut bukan muncul tanpa fondasi. Pemerintah sebelumnya telah melaporkan distribusi 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten/kota, sementara sejumlah RSUD di wilayah tertinggal juga sedang diperkuat.
Pendidikan juga berubah wajah. Alih-alih kembali menjejalkan angka besar anggaran, Prabowo menonjolkan target penyelesaian renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan, perluasan pembelajaran jarak jauh, serta penggunaan Layar Pintar Interaktif.
Pola ini menunjukkan politik anggaran mulai dibungkus sebagai politik hasil.
Pergeseran itu semakin jelas ketika Prabowo berbicara tentang agenda ekonomi dan energi. Pemerintah mengejar pembangunan PLTS 100 gigawatt. Kementerian ESDM menyebut tahap awalnya diproyeksikan dimulai dari 17 GW dengan dukungan sistem penyimpanan energi baterai sekitar 33 GW. Pemerintah juga telah membentuk satgas percepatan transisi energi untuk mendorong proyek tersebut.
Di sektor keuangan, Prabowo mengangkat gagasan Indonesia Financial Center. Pemerintah sebelumnya memang telah menyatakan pembentukan pusat finansial tersebut diarahkan untuk memperbesar daya tarik modal dan memperluas akses pembiayaan.
Ada pula rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, optimalisasi aset BUMN, pengembangan Danantara Development Management Fund, insentif produksi kendaraan listrik, serta pembangunan Giant Sea Wall Pantura yang diproyeksikan menjadi proyek lintas pemerintahan.
Benang merahnya adalah skala waktu.
Jika pidato RAPBN 2026 lebih kuat sebagai katalog program prioritas beserta nominal pembiayaannya, pidato RAPBN 2027 tampak ingin membangun cerita mengenai transformasi negara. APBN diposisikan bukan hanya sebagai daftar belanja, melainkan alat untuk mengejar sasaran yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Perubahan gaya tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang telah disepakati pemerintah dan DPR. KEM-PPKF 2027 menempatkan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, energi, dan transformasi struktural sebagai bagian penting dari agenda belanja.
Tetapi di balik narasi proyek besar, pertanyaan publik justru akan bergerak ke tahap yang berbeda: berapa biaya sebenarnya, siapa yang mengelola, kapan selesai, dan bagaimana mengukur keberhasilannya.
Pengalaman MBG menjadi pengingat bahwa program besar tidak cukup hanya memiliki pagu anggaran. Tata kelola juga menentukan hasil. Pada Juni 2026, Kejaksaan menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG 2025-2026.
Karena itu, ketika pidato pemerintah mulai lebih banyak berbicara tentang target ketimbang angka, kebutuhan transparansi justru tidak ikut mengecil.
Sebaliknya, semakin besar proyek yang dijanjikan, semakin penting pula pemerintah membuka rincian anggaran, indikator capaian, tahapan pekerjaan, serta mekanisme pengawasannya.
Pidato 2027 menunjukkan satu hal: Prabowo mulai menggeser narasi dari anggaran sebagai berita menjadi hasil pembangunan sebagai janji. Tantangannya, janji tersebut pada akhirnya harus kembali bertemu dengan angka ketika APBN dibelanjakan dan masyarakat menunggu hasilnya.
