Prabowo perintahkan KSP Qodari arsipkan kritik intelektual soal Makan Bergizi Gratis. Dengan 60 juta penerima, Presiden jawab skeptisme lewat data.

INDONESIAONLINE  – Di bawah terik matahari Palmerah yang menyengat, suasana peresmian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPPG) milik Polri seharusnya berjalan seremonial dan kaku. Namun, di podium, Presiden Prabowo Subianto mengubah atmosfer acara menjadi sebuah panggung pembuktian. Tidak ada nada marah yang meledak-ledak, namun ada ketegasan yang dingin dan instruksi spesifik yang membuat para staf kepresidenan—dan mungkin para pengamat politik di luar sana—menahan napas.

Sasaran tembak Prabowo siang itu bukan oposisi politik di parlemen, melainkan kaum intelektual, para profesor, dan elit terdidik yang selama berbulan-bulan memprediksi kematian dini program andalannya: Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pak Qodari, tolong dikumpulin video klip yang meramal kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia,” perintah Prabowo kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari.

Instruksi ini bukan sekadar permintaan dokumentasi administratif. Ini adalah manifestasi dari “politik ingatan”. Prabowo sedang membangun sebuah “buku besar” digital—sebuah ledger akuntabilitas—untuk mencatat siapa saja yang menertawakan visi besarnya saat program itu masih berupa janji kampanye.

Melawan Skeptisisme Menara Gading

Pernyataan Prabowo di Palmerah menyingkap lapisan psikologis yang menarik dari kepemimpinannya. Selama masa transisi dan awal pemerintahan, program MBG memang menjadi bulan-bulanan kritik. Di ruang-ruang seminar universitas, di kolom opini media massa, hingga podcast para intelektual, narasi yang terbangun nyaris seragam: program ini mustahil, pemborosan anggaran, rawan korupsi, dan tidak mendidik.

Para pengkritik, yang disebut Prabowo sebagai mereka yang “bertitel profesor”, menggunakan logika teknokratis dan kalkulasi fiskal yang rigit. Mereka melihat MBG sebagai beban APBN yang akan menjebol pertahanan moneter negara.

Namun, bagi Prabowo, kritik tersebut terdengar seperti hinaan terhadap esensi kemanusiaan. “Apa iya saya hina bangsa Indonesia?” tanyanya retoris.

Dalam pandangan sang Presiden, memberi makan anak-anak bukanlah kalkulasi untung-rugi ekonomi, melainkan kewajiban moral negara yang fundamental. Ketika para teknokrat berbicara tentang “ruang fiskal”, Prabowo berbicara tentang “kelaparan tersembunyi” (hidden hunger) dan stunting.

Instruksi untuk mengumpulkan video kritik tersebut adalah cara Prabowo menantang kaum “menara gading” untuk turun melihat realitas lapangan: bahwa teori mereka telah terbantahkan oleh eksekusi.

Logistik Setara Memberi Makan Satu Negara

Klaim keberhasilan yang dilontarkan Prabowo tidak main-main. Angka yang ia sebutkan—60 juta penerima manfaat per 13 Februari—adalah statistik yang mencengangkan secara logistik.

Untuk memahami skala 60 juta porsi makan per hari, kita perlu konteks komparatif yang disodorkan Prabowo sendiri. Jumlah ini setara dengan memberi makan seluruh populasi Afrika Selatan setiap hari. Atau, bayangkan memberi makan seluruh penduduk Singapura sepuluh kali sehari. Bahkan, angka ini dua kali lipat dari total populasi negara tetangga, Malaysia.

Secara operasional, ini adalah manuver logistik sipil terbesar dalam sejarah modern Indonesia, mungkin bahkan dunia, di luar situasi perang atau bencana alam. Menggerakkan bahan baku—beras, telur, sayur, susu—ke ribuan dapur umum, sekolah, dan pesantren di seluruh pelosok nusantara setiap pagi membutuhkan rantai pasok yang presisi.

Jika klaim 60 juta ini valid dan terverifikasi, maka pemerintahan Prabowo telah berhasil menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di tingkat akar rumput. Petani lokal, peternak ayam, hingga ibu-ibu PKK yang terlibat dalam satuan pelayanan gizi, semuanya menjadi roda gigi dalam mesin raksasa bernama MBG.

Kritik bahwa program ini “hanya menghamburkan uang” terbantahkan oleh perputaran uang yang terjadi langsung di desa-desa, bukan mengendap di rekening kontraktor besar di Jakarta.

Jejak Digital sebagai Cermin Refleksi

Mengapa Prabowo menginginkan video-video kritik itu dikumpulkan? Ia beralasan, “Biar saya tiap malam bisa liat-liat, enggak apa-apa.”

Kalimat ini terdengar sederhana, namun sarat makna. Prabowo memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang menjadikan skeptisisme sebagai bahan bakar. Alih-alih membungkam kritik dengan tangan besi, ia memilih untuk “mengawetkan” kritik tersebut sebagai monumen pengingat.

Ini adalah strategi reverse psychology. Dengan memutar kembali video-video prediksi kegagalan itu di saat program berjalan sukses, Prabowo sedang melakukan vindikasi (pembenaran) diri tanpa perlu banyak berkata-kata. Ia membiarkan waktu dan data yang menjawab. Arsip digital yang dikumpulkan Qodari kelak akan menjadi bukti sejarah: siapa yang pesimis dan siapa yang bertindak.

Namun, ada juga nuansa peringatan di sana. Bagi para akademisi dan pengamat, ini adalah sinyal bahwa jejak digital abadi. Analisis yang gegabah dan sinisme yang tidak berdasar kini memiliki konsekuensi reputasi. Kredibilitas seorang profesor tidak lagi ditentukan oleh gelarnya, melainkan oleh akurasi prediksinya terhadap realitas sosial.

Meski angka 60 juta penerima adalah capaian monumental, euforia keberhasilan ini tetap harus dikawal dengan kewaspadaan jurnalistik dan publik.

Tantangan program MBG bukan hanya pada kuantitas (“berapa perut yang kenyang”), tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan. Apakah nilai gizi yang diterima anak di Papua sama dengan yang di Jakarta? Bagaimana sistem pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran yang—seperti dikhawatirkan para kritikus—sangat rawan terjadi dalam proyek bernilai triliunan rupiah ini?

Selain itu, dampak jangka panjang terhadap APBN tetap menjadi isu yang valid. Membiayai makan 60 juta orang per hari membutuhkan stamina fiskal yang luar biasa. Apakah pos anggaran lain dikorbankan? Ini adalah pertanyaan yang sah dan tidak seharusnya dianggap sebagai “hinaan” oleh pemerintah.

Peran Muhammad Qodari sebagai KSP menjadi krusial di sini. Selain mengumpulkan video kritik, tugas sebenarnya adalah menerjemahkan visi emosional Presiden menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Arsip kritik itu seharusnya tidak hanya menjadi koleksi pribadi Presiden untuk kontemplasi malam, tetapi juga bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional untuk menutup celah-celah kelemahan yang mungkin memang ada.

Jumat di Palmerah itu menegaskan gaya kepemimpinan Prabowo yang distinktif: protektif terhadap programnya, namun konfrontatif terhadap pesimisme. Ia tidak menolak kritik, ia menantangnya dengan hasil kerja.

Bagi 60 juta anak dan ibu hamil yang kini menerima asupan gizi harian, perdebatan antara Presiden dan para profesor mungkin tidak relevan. Yang mereka tahu, negara hadir di piring makan mereka.

Namun, bagi kesehatan demokrasi, interaksi ini menarik. Prabowo mengajarkan bahwa kritik, sepedas apapun, tidak perlu dibalas dengan somasi atau penangkapan, melainkan dengan pembuktian di lapangan—dan sedikit “hukuman sosial” berupa pengarsipan jejak digital.

Video-video yang kini sedang dikumpulkan oleh tim Qodari mungkin akan menjadi artefak politik yang menarik di masa depan. Apakah ia akan menjadi bukti kemenangan visi Prabowo, atau kelak berbalik menjadi pengingat jika program ini tergelincir di tengah jalan? Hanya waktu—dan perut 60 juta rakyat—yang bisa menjawabnya.