INDONESIAONLINE – Pimpinan Ipuk Fiestiandani – H. Sugirah selaku Bupati – Wakil Bupati Banyuwangi telah menjabat selama satu tahun pada Jumat (26-02-2022). Dalam satu tahun kepemimpinannya, janji-janji politik pasangan yang terpilih memimpin Kabupaten Banyuwangi itu mulai ditagih.
Banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan agar Visi dan Misi Pembangunan Banyuwangi dapat terwujud yang tentunya membutuhkan kerjasama, kontribusi dan dukungan dari seluruh elemen menuju masyarakat Banyuwangi yang lebih baik dan sejahtera.
Danu Budiyono, Wakil Ketua APINDO dan Aktivis Sosial Politik Banyuwangi dalam rilis yang dikirimkan pada Senin (28/2/2022) mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 pasangan Ipuk – H Sugirah sebagai Bupati – Wakil Bupati Banyuwangi masih menjalankan program dan pembangunan. anggaran yang disiapkan oleh para pemimpin pemerintah. pada periode sebelumnya, pada tahun 2022 akan melakukan pembangunan berdasarkan visi dan misi serta janji-janji politik dalam kampanyenya.
“Ada sederet janji dan visi – misi yang belum terealisasi dalam satu tahun kepemimpinan kemarin. Antara lain akan mempermudah investasi dan menciptakan hingga 10.000 lapangan kerja di Banyuwangi. Ini masih berdasarkan janji karena faktanya pihak bupati dan wakilnya di dunia investasi belum terlihat dan realitas di lapangan belum terlihat,” jelas Danu.
“Dalam pemerintahan Bupati – Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani – H Sugirah menghadapi masalah keterbatasan anggaran dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan yang seharusnya tidak menjadi kendala utama dalam memperlambat proses pembangunan di kota timur ini. ujung Pulau Jawa,” imbuhnya. .
Danu berharap, dalam sisa 2,5 tahun masa jabatannya, Bupati Ipuk – H Sugirah benar-benar mampu mewujudkan visi dan misinya serta janji-janji politik apa yang diucapkan selama kampanye. Diantaranya mampu meningkatkan PAD dengan membuka seluas-luasnya peran aktif masyarakat khususnya dunia investor untuk menanamkan modalnya di Banyuwangi.
“Bupati dan wakilnya jangan hanya bergantung pada keuangan pemerintah pusat. Sinkronisasi kepemimpinan kepala daerah dan DPRD juga semakin dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi sumber pendanaan di daerah. Ini cukup krusial di tengah beban defisit fiskal yang berat, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” imbuhnya.
Ia mencontohkan pentingnya memaksimalkan potensi sumber daya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tentunya juga mempercepat dan menyederhanakan regulasi di semua sektor. Misalnya dalam peraturan yang mengatur tentang perizinan dan pelayanan administrasi dan lain-lain.
“Karena pada dasarnya masyarakat hanya butuh kepastian dalam pengurusan izin, mudah, cepat dan transparan,” tambah Danu.
Ia mengatakan dalam upaya pemulihan ekonomi, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi juga ditantang untuk meningkatkan kualitas dan kualitas infrastruktur dasar. Ini merupakan langkah awal yang perlu dibenahi, karena akan berdampak pada perputaran perekonomian daerah.
Lebih lanjut Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi diharapkan mampu mewujudkan sektor pariwisata yang berdampak positif pada berbagai sektor lainnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bukanlah konsep yang mudah untuk diwujudkan karena memerlukan tahapan yang matang dan harus dipersiapkan secara optimal. Mulai dari proses hulu hingga hilir dari sektor produksi hingga sektor konsumsi, kesemuanya harus bisa dipetakan dengan baik.
“Bukan hanya Banyuwangi Festival dan Banyuwangi Rebound yang menjadi fokus, namun pasangan Ipuk – H Sugirah harus berani mengambil langkah kebijakan agar Banyuwangi semakin sejahtera dan berkah sesuai visi misi yang telah dicapai sebelumnya,” pungkas Danu. .
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan meski situasi dan kondisi saat ini merupakan tantangan berat, namun Banyuwangi yakin mampu melewati masa-masa sulit tersebut, dengan 4 syarat, yaitu; harus optimis, solid, bekerja keras dan inovatif berpikiran terbuka (pikiran terbuka), mendengar saran dari siapa pun untuk kemajuan dan peningkatan kinerja yang lebih baik.
Menurut Bupati Ipuk, hingga saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Kasus harian Covid-19 kembali melampaui puncak kasus gelombang delta, yakni sebanyak 61.488 orang terpapar Covid-19 hingga akhir Februari 2022. Kasus harian corona mulai melonjak sejak Omicron masuk ke Indonesia.
Dikatakannya, situasi di Jatim masih sangat dinamis, belum ada daerah yang menerapkan PPKM level 1. Sementara itu ada 15 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 2, di antaranya Kabupaten Banyuwangi dan 22 daerah yang berstatus PPKM level 3 dan ada satu. daerah yang melaksanakan PPKM tingkat. 4. Hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang PPKM di Jawa-Bali dan berlaku sampai dengan 28 Februari 2022.
“Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, ini menjadi momentum untuk mengambil langkah antisipatif dalam merespon dinamika situasi, dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian dalam pemulihan ekonomi,” jelas Bupati Banyuwangi.