INDONESIAONLINE – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar melaksanakan penandatanganan MoU dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Tulungagung. Kegiatan yang dipusatkan di BLK Ngunur Kabupaten Tulungagung dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Pembukaan Program Pelatihan Kerja, Produktivitas Lapangan Kerja, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2023.
Hadir dalam agenda ini, perwakilan Disnakertran Provinsi Jawa Timur, Kepala UPT BLK kabupaten Tulungagung Mashun, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Hendra Elvian serta beberapa perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung bersama jajarannya.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Mahsun selaku kepala UPT BLK Kabupaten Tulungagung saat dikonfirmasi awak media di lokasi menjelaskan, kegiatan ini merupaakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi terhadap calon-calon tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan berkaitan dengan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Pelatihan program tenaga kerja periode pertama pada hari ini kita buka ada enam paket. Setiap paket terdiri dari enam belas peserta baik dari Kabupaten Tulungagung dan kabupaten sekitar, yaitu Trenggalek. Dan tidak lupa semua peserta pelatihan dapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Mahsun.
Mahsun menambahkan, pihaknya berupaya memberikan yang terbaik kepada peserta pelatihan. Pihaknya pun optimistis seluruh lulusan bisa terserap dunia kerja.
“Harapan kami, semoga bisa latih dengan kompeten dengan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSB. Dan yang paling penting, mereka semua agar bisa diserap di dunia kerja baik secara formal maupun secara mandiri,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Hendra Elvian mengatakan kegiatan kerja sama ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh peserta pelatihan dari risiko-risiko sosial ketenagakerjaan.
“Melalui kerja sama ini, peserta pelatihan akan menerima perlindungan ketenagakerjaan. Diharapkan seluruh peserta dapat melaksanakan aktivitasnya lebih maksimal karena risiko-risiko yang bisa saja terjadi akibat aktivitas pelatihan/pekerjaan akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Hendra.