Kongres AS bongkar sensor ilegal di dokumen Jeffrey Epstein. 6 nama tokoh berpengaruh ditemukan, memicu konflik transparansi dengan DOJ dan spekulasi liar.

INDONESIAONLINE – Di balik dinding kedap suara ruang baca aman (Secure Compartmented Information Facility atau SCIF) milik Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), sebuah drama transparansi tengah berlangsung. Drama ini bukan tentang rahasia nuklir atau spionase asing, melainkan tentang upaya negara menyembunyikan “aib” para elite global yang terseret dalam pusaran skandal seks Jeffrey Epstein.

Ketegangan memuncak pekan ini ketika sejumlah anggota Kongres AS keluar dari ruang tersebut dengan wajah geram. Mereka baru saja menemukan fakta yang selama ini dicurigai publik: ada upaya sistematis untuk menyensor nama-nama tokoh berpengaruh dalam dokumen penyidikan Epstein, tanpa dasar hukum yang jelas.

Penemuan ini memicu pertanyaan besar tentang integritas DOJ dan siapa sebenarnya yang sedang dilindungi oleh birokrasi hukum Amerika.

Temuan Massie: Enam Pria di Balik Tinta Hitam

Thomas Massie, perwakilan Partai Republik yang dikenal vokal, menjadi salah satu legislator pertama yang diberi akses meninjau dokumen tanpa sensor tersebut. Selama dua jam, Massie membedah tumpukan berkas yang sebelumnya dirilis ke publik dengan banyak coretan hitam (redacted).

Apa yang ia temukan cukup mengejutkan. Bukan hanya sekadar nama, melainkan foto wajah yang disensor.

“Ada enam pria, beberapa di antaranya dengan foto mereka, yang telah disensor, dan tidak ada penjelasan mengapa orang-orang itu disensor,” ungkap Massie kepada media, sesaat setelah meninggalkan gedung DOJ.

Massie memberikan sedikit petunjuk (clue) mengenai identitas mereka: satu adalah warga negara Amerika Serikat, dan satu lainnya adalah warga negara asing. Namun, ia menahan diri untuk menyebut nama secara langsung di hadapan pers, memilih strategi yang lebih konstitusional.

“Saya mungkin harus melakukan itu dari mimbar DPR atau dalam sidang komite,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa pengumuman nama-nama ini akan dilakukan dengan hak imunitas parlemen agar tidak tersandung masalah hukum.

Temuan ini bukan sekadar detail kecil. Dalam kasus kejahatan seksual terorganisir yang melibatkan anak di bawah umur, setiap nama adalah kunci. Penyensoran terhadap enam individu ini menimbulkan spekulasi liar: Apakah mereka politisi? Raja media? Atau anggota keluarga kerajaan asing? Mengingat jejaring Epstein yang mencakup Pangeran Andrew hingga mantan presiden, kecurigaan publik beralasan kuat.

Reaksi Panik DOJ dan “Perang” di Media Sosial

Respons DOJ terhadap temuan Massie sangat reaktif, mengindikasikan adanya kepanikan di tingkat internal. Hanya beberapa jam setelah Massie terlibat perdebatan publik di media sosial X (sebelumnya Twitter) dengan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche pada Senin (9/2/2026) malam, DOJ tiba-tiba membuka sensor terhadap 16 nama tambahan.

Daftar 16 nama ini sebelumnya hampir sepenuhnya disamarkan dalam dokumen unclassified (tidak rahasia), hanya menyisakan nama Jeffrey Epstein dan mitra kejahatannya, Ghislaine Maxwell.

Todd Blanche berdalih di media sosial bahwa departemennya “baru saja membuka sensor semua nama non-korban” dan menegaskan bahwa DOJ “tidak menyembunyikan apa pun.” Ia mengklaim penyensoran awal dilakukan sesuai hukum untuk melindungi privasi korban.

Namun, argumen ini terdengar sumbang. Jika memang untuk melindungi korban, mengapa 16 nama tersebut tiba-tiba dibuka setelah diprotes anggota Kongres? Dan mengapa Massie menemukan foto pria dewasa—bukan anak-anak—yang disensor?

Ro Khanna, anggota DPR dari Partai Demokrat yang juga ikut dalam peninjauan tersebut, mendukung kecurigaan Massie. Kolaborasi lintas partai (bipartisan) antara Massie (Republik) dan Khanna (Demokrat) ini menunjukkan bahwa isu Epstein bukan lagi masalah politik kiri atau kanan, melainkan masalah moralitas bangsa.

“Isu yang lebih luas adalah mengapa begitu banyak berkas yang mereka dapatkan masih disensor sejak awal,” tegas Khanna.

Ia mempertanyakan transparansi mengenai “orang-orang kaya dan berkuasa” yang mengunjungi pulau pribadi Epstein, Little Saint James.

Melanggar Undang-Undang Transparansi?

Tindakan DOJ yang melakukan penyensoran berlebihan ini dinilai melanggar Epstein Files Transparency Act. Undang-undang ini, yang ironisnya ditandatangani oleh Presiden Donald Trump sebelum lengser pada periode pertamanya, secara eksplisit mewajibkan DOJ merilis semua catatan tidak terklasifikasi terkait Epstein.

Poin krusial dari UU tersebut adalah pelarangan penyensoran yang didasarkan hanya pada alasan “memalukan” (embarrassing), “merusak reputasi”, atau “sensitif secara politik”. Sensor hanya diperbolehkan untuk melindungi identitas korban di bawah umur atau metode intelijen yang sangat sensitif.

Jamie Raskin, anggota senior Demokrat di Komite Kehakiman DPR, menilai DOJ telah bertindak di luar koridor hukum. “Itu disensor karena alasan yang tidak dapat ditentukan dan sulit dipahami,” kata Raskin.

Raskin menyoroti sebuah anomali spesifik: sensor pada bagian ringkasan komentar yang dikaitkan dengan Presiden Trump oleh pengacara Epstein. Komentar tersebut berkaitan dengan klaim Trump bahwa ia telah mengusir Epstein dari klub Mar-a-Lago miliknya.

Jika informasi ini mendukung narasi Trump bahwa ia anti-Epstein, mengapa DOJ menyensornya? Raskin menduga ada konteks lain yang ditutupi, atau DOJ bekerja dengan standar ganda yang membingungkan.

Mitos “Dua Penjahat” dalam Jaringan Miliaran Dolar

Salah satu poin paling tajam yang dilontarkan Raskin adalah ketidakmasukakalan narasi bahwa jaringan perdagangan seks internasional ini hanya dijalankan oleh dua orang.

“Tidak mungkin Anda menjalankan jaringan perdagangan seks anak internasional bernilai miliaran dolar hanya dengan dua orang yang melakukan kejahatan, Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell,” ujar Raskin.

Data verifikasi mendukung logika Raskin. Jeffrey Epstein, yang tewas bunuh diri di penjara pada 2019, memiliki kekayaan yang sumbernya tidak pernah benar-benar jelas (opaque wealth). Ia memiliki properti di New York, Palm Beach, New Mexico, Paris, dan Kepulauan Virgin AS.

Mengoperasikan logistik perdagangan manusia lintas negara membutuhkan banyak “enabler” atau pemulus jalan—mulai dari pilot, staf rumah tangga, hingga pejabat imigrasi dan pelindung politik. Menutup nama-nama lain dalam dokumen sama saja dengan membiarkan para “enabler” ini bebas.

Ghislaine Maxwell, sosialita Inggris yang kini menjalani hukuman 20 tahun penjara, terbukti berperan sebagai “groomer” atau pencari korban. Namun, siapa konsumennya? Siapa penyandang dananya? Dokumen yang disensor DOJ diyakini memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Benteng Birokrasi: Mempersulit Akses Kebenaran

Meskipun anggota Kongres telah diberi akses, proses peninjauan dokumen dirancang sedemikian rupa sehingga sangat melelahkan dan lambat. Jutaan halaman dokumen hanya bisa diakses melalui komputer di ruang aman.

Aturannya ketat:

1. Harus memberitahu 24 jam sebelumnya.
2. Dilarang membawa perangkat elektronik (ponsel, kamera, perekam).
3. Hanya boleh mencatat dengan tulisan tangan.

Ini adalah taktik birokrasi klasik untuk menghambat penyebaran informasi. Raskin mengaku baru sempat meninjau 30 hingga 40 berkas dari jutaan yang tersedia.

“Ini akan menjadi proses yang sangat memakan waktu dan melelahkan,” keluh Raskin. Ia pesimis bisa menyelesaikan peninjauan sebelum Jaksa Agung Pam Bondi dijadwalkan hadir dalam rapat dengar pendapat pada Rabu mendatang. Tanpa data lengkap, pertanyaan yang diajukan kepada Jaksa Agung tidak akan bisa menukik tajam pada inti masalah.

Apa yang terjadi di Washington saat ini adalah pertarungan antara hak publik untuk tahu (right to know) melawan insting bertahan hidup para elite. Kasus Epstein adalah kotak pandora. Membuka satu nama bisa meruntuhkan reputasi institusi besar, baik itu partai politik, korporasi, maupun lembaga negara.

Penemuan enam nama misterius oleh Thomas Massie dan Ro Khanna hanyalah puncak gunung es. Jika DOJ terus bersikeras menutup-nutupi informasi dengan dalih prosedur, kepercayaan publik terhadap sistem hukum Amerika Serikat akan semakin tergerus. Rakyat Amerika, dan dunia, berhak tahu: siapa saja yang menikmati kekebalan hukum di atas penderitaan gadis-gadis belia di pulau terkutuk itu?

Anggota Kongres kini memegang bola panas. Apakah mereka berani membacakan nama-nama itu di lantai parlemen dan mengambil risiko politik terbesar dalam karir mereka? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti: hantu Jeffrey Epstein masih gentayangan menghantui lorong-lorong kekuasaan Washington.