INDONESIAONLINE – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi pemerintah di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tersebut berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden (wapres).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf membenarkan rencana pertemuan tersebut. Ia menyebut agenda bersama Prabowo dan para pimpinan partai koalisi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB. “Ya insya Allah jam 16.00 di Istana Bogor,” kata Muzzammil kepada wartawan, Jumat (13/11).
Muzzammil juga memastikan dirinya berencana menghadiri pertemuan tersebut sebagai perwakilan PKS yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo. Meski demikian, ia belum mengungkapkan pembahasan yang akan dilakukan dalam agenda tersebut. “Ya insya Allah (hadir),” ujarnya.
Konfirmasi mengenai pertemuan itu juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Ia menyatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan hadir dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo dan jajaran partai koalisi.
“Ya ketum hadir,” ucap Hermawi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki rencana untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran.
Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MD3, presiden memiliki kewenangan untuk melakukan konsultasi dengan partai politik pendukung pemerintah. Namun, keputusan mengenai dua nama calon yang nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya berada di tangan presiden.
Menurut Yusril, Prabowo mempunyai hak penuh untuk menentukan dua kandidat yang akan diusulkan kepada MPR. Presiden juga bebas menentukan mekanisme yang akan ditempuh, termasuk mengadakan pembicaraan dengan partai koalisi ataupun pihak lainnya.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” kata Yusril seusai mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril menambahkan, komunikasi dengan partai-partai koalisi juga dimungkinkan karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang MD3.
Yusril mengaku belum mengetahui secara pasti kapan konsultasi tersebut akan dilaksanakan. Namun, ia menyebut Prabowo telah menyampaikan kemungkinan untuk membicarakan persoalan pengisian jabatan wapres bersama partai-partai pendukung pemerintah.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari posisi wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Sementara itu, UUD 1945 mengatur bahwa proses pengisian jabatan wapres yang kosong harus dilaksanakan paling lambat 60 hari. (rds/hel)
