Dispendik Surabaya deklarasikan MPLS 2026 bebas perpeloncoan. Sistem terintegrasi pusat dan hotline wali kota jadi pengawas ketat.
INDONESIAONLINE – Suasana berbeda menyergap lorong-lorong sekolah di Surabaya pekan ini. Teriakan untuk “menyanyi sambil jongkok” atau baris-berbaris ala barak militer yang kerap menandai hari pertama masuk sekolah, lenyap digantikan oleh obrolan santai dan perkenalan berbasis kreativitas.
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya resmi meneken komitmen pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah anak dan bebas dari aksi perpeloncoan untuk jenjang SD dan SMP di seluruh Kota Surabaya.
Kegiatan MPLS dimulai serentak pada Senin (13/7/2026) hingga satu minggu kedepan. Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan bahwa paradigma lama MPLS yang identik dengan tekanan fisik dan penugasan berat kini telah ditinggalkan.
Sebaliknya, MPLS tahun ini difokuskan sebagai ruang pengenalan sekolah yang menyenangkan dan memunculkan kreativitas siswa. “Hari ini adalah hari MPLS pertama untuk semua SD dan SMP. Kita mendeklarasikan MPLS yang ramah. Jadi, tidak ada lagi istilah perploncoan atau kekerasan fisik yang sering dikhawatirkan,” ujar Febri saat melakukan peninjauan di SMPN 19 Surabaya.
Langkah Surabaya ini sejalan dengan amanat Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang melarang kekerasan dalam proses pengenalan sekolah. Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) periode 2020-2024 mencatat, masih terdapat ratusan kasus kekerasan fisik dan psikis saat masa orientasi di berbagai daerah. Surabaya mencoba memutus rantai tersebut dengan pendekatan yang lebih humanis.
Sistem Pengawasan Terintegrasi Pusat
Menurut Febri, indikator keberhasilan MPLS tahun ini sangat sederhana, yaitu ketika siswa tidak merasa terbebani dan tidak ada kekerasan fisik sekecil apa pun. Untuk memastikan hal tersebut, Dispendik Surabaya menerjunkan tim untuk melakukan supervisi dan monitoring secara bergiliran ke sekolah-sekolah.
“Jadi semua tim dari Dispendik akan secara bergiliran melihat dan memantau pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah. Ini untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan bersifat ramah anak dan menyenangkan,” terangnya.
Terkait aduan masyarakat, Dispendik membuka lebar pintu pelaporan, baik melalui posko pengaduan di kantor dinas maupun memanfaatkan hotline resmi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Langkah proaktif ini penting mengingat partisipasi orang tua menjadi kunci keberhasilan pengawasan.
Berdasarkan survei Kemendikbud-Ristek tahun 2025, sekolah yang melibatkan orang tua dalam sistem pelaporan digital memiliki tingkat kepatuhan regulasi MPLS hingga 92 persen lebih tinggi dibanding sekolah konvensional.
Febri menegaskan bahwa sistem pengawasan tidak hanya dilakukan secara lokal. Tetapi, seluruh rangkaian kegiatan MPLS di Surabaya tahun ini terintegrasi langsung dengan sistem kementerian.
“Monitoring kita langsung dari kementerian. Ada sistem yang bisa diakses oleh orang tua, kepala sekolah juga wajib memberikan laporan di situ, dan kami di dinas bisa memantau semuanya secara langsung. Jadi, orang tua tidak perlu deg-degan atau khawatir lagi,” tambahnya.
Target Kenyamanan Belajar Usai MPLS
Integrasi data ini memungkinkan Kementerian untuk melihat secara real-time kegiatan apa saja yang dilakukan di setiap sekolah. Jika ditemukan indikasi kegiatan yang tidak sesuai prosedur ramah anak, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada dinas setempat.
Melalui pendekatan ini, Febri berharap siswa baru bisa mengenal lingkungan sekolah barunya dengan nyaman. “Targetnya, Senin depan saat masuk sekolah full, anak-anak sudah merasa belajar seperti di rumah sendiri,” pungkasnya.
Dengan total 568 SD dan 154 SMP negeri maupun swasta di bawah naungan Dispendik Surabaya (data Dapodik 2025), transformasi MPLS ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya membangun fondasi psikologis siswa agar tidak trauma terhadap institusi pendidikan sejak hari pertama. Jika berhasil, Surabaya bisa menjadi model nasional untuk kota peduli anak dalam sistem pengenalan lingkungan sekolah modern (mbm/dnv).
